CARI
KATEGORI
KATEGORI
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Komnas HAM Ingatkan Sikap Jokowi soal TWK KPK Pengaruhi Penilaian Dunia
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/614f118b1c259c205751aa0b/komnas-ham-ingatkan-sikap-jokowi-soal-twk-kpk-pengaruhi-penilaian-dunia

Komnas HAM Ingatkan Sikap Jokowi soal TWK KPK Pengaruhi Penilaian Dunia

Komnas HAM Ingatkan Sikap Jokowi soal TWK KPK Pengaruhi Penilaian Dunia

Jakarta - Komnas HAM buka-bukaan soal kecurigaan tentang narasi menyudutkan para pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) di media sosial. Komnas HAM juga menyebut sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap TWK bisa mempengaruhi penilaian dunia terhadap Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, dalam diskusi daring yang digelar LBH Pekanbaru, Sabtu (25/9/2021). Dalam video diskusi yang diunggah di kanal YouTube LBH Pekanbaru itu, Taufan awalnya bicara soal sikap Komnas HAM yang terus mengusut dugaan pelanggaran HAM terkait TWK.

Taufan mengatakan banyak pihak mempertanyakan kenapa Komnas HAM melanjutkan proses terhadap pengaduan para pegawai KPK yang tak lolos TWK meski ada gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Menurut Taufan, poin yang diusut pihaknya berbeda dengan gugatan di MA dan MK.

"Hasilnya juga tidak, bahkan menurut saya saling memperkuat saja. TWK oleh MK disebut sebagai sesuatu yang konstitusional. Komnas HAM juga tidak mengatakan apa-apa tentang itu," ucap Taufan.

"Kalau dibaca baik-baik dalam laporan kami, yang dilakukan Dinas Psikologi Angkatan Darat itu kami apresiasi. Walaupun, kami katakan, TWK yang dilaksanakan Dinas Psikologi Angkatan Darat itu sebetulnya instrumen untuk calon prajurit bukan untuk orang yang sudah bekerja belasan tahun dengan jabatan direktur, kabag dan segala macam," sambungnya.

Dia juga mengatakan undang-undang KPK mengatur soal alih status, bukan penerimaan pegawai. Dia juga mencontohkan soal sejumlah kasus alih status pegawai di lembaga lain seperti SKK Migas hingga Jiwasraya.

Taufan kemudian menjelaskan soal pelanggaran HAM yang ditemukan oleh Komnas HAM dalam pelaksanaan TWK KPK. Dia menilai salah satu masalah dalam TWK KPK itu adalah para asesor tidak memiliki standar hingga dasar hukum para asesor melakukan TWK terhadap para pegawai KPK.

"Kami nggak melihat yang mereka lakukan itu adalah bagian dari TWK. Makanya ada pertanyaan yang sama sekali tidak relevan, bahkan pertanyaan-pertanyaan yang tendensius, pertanyaan-pertanyaan yang cenderung merendahkan harkat martabat perempuan. Kan bukan itu TWK," tuturnya.

Taufan menyebut, dalam pemeriksaan yang dilakukan Komnas HAM, ada temuan soal upaya sistematis penyingkiran terhadap kelompok tertentu. Dia mengatakan Komnas HAM menilai hal itu sebagai penyalahgunaan kekuasaan.

"Kami melihat ada kecenderungan sistematis melakukan penyingkiran pada kelompok tertentu dengan membangun stigmatisasi," tuturnya.

Dia menegaskan yang diselidiki Komnas HAM adalah pelaksanaan TWK. Dia menyebut BKN tidak bisa menjelaskan dasar hukum menyatakan para pegawai KPK itu tak memenuhi syarat (TMS) sebagai ASN.

"Kami tanya, dasar hukum anda menyebut TMS dan MS itu apa? Gugup menjawabnya. Jujur saya katakan, mereka sulit menjawab itu. Sehingga mengatakan, oh ini ada peraturan Panglima, nah ini lebih ngaco lagi ketika peraturan Panglima TNI dijadikan dasar. Apa hubungannya gitu loh? Kemudian juga ternyata kita tanyakan mana peraturan Panglima TNI yang anda sebutkan, nggak bisa nunjukkan juga," tuturnya.

Taufan kemudian menyoroti soal narasi di media sosial yang menyebut 57 pegawai KPK tak lolos TWK ribut gara-gara masalah pekerjaan. Taufan mengaku sedih melihat narasi tersebut beredar.

Dia mengaku yakin para pegawai KPK tersebut tak akan kesulitan soal urusan pekerjaan. Dia pun mencurigai narasi itu dibuat secara sistematis.

"Kalau untuk cari selamat pribadi saja, saya yakin teman-teman ini orang profesional bisa bekerja di berbagai sektor. Bukan hal sulit bagi mereka yang punya keterampilan macam-macam, ada yang punya keterampilan soal IT, perpajakan, ahli hukum, nggak sulit. Sangat tidak pantas, tidak sepatutnya menyampaikan komentar seperti itu. Saya nggak tahu kenapa ada narasi-narasi yang menurut saya sistematik. Saya selalu nggak percaya itu alamiah, saya selalu curiga itu. Belakangan ini saya lihat ada kecenderungan memainkan narasi yang orkestrasi narasi untuk meneyerang kelompok yang tidak sepikiran," ucapnya.

Yakin Ada Langkah dari Presiden
Taufan juga mengaku yakin pihak Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal memiliki langkah soal nasib para pegawai KPK yang tak lolos TWK ini. Meski demikian, dia mengatakan tak ada konsekuensi hukum jika Presiden tak mengambil langkah terkait polemik TWK ini.

Taufan hanya menyebut hal itu akan menjadi catatan di mata dunia. Menurutnya, jika tak ada tindakan terhadap para pegawai KPK tak lolos TWK itu, maka bisa saja pemerintah dianggap abai terhadap norma HAM.

"Jadi catatan bagi negara kita, bagaimana seorang presiden dalam hal ini sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan kemudian bisa dinilai sebagai pengabaian norma-norma hak asasi manusia," tuturnya.

Taufan menilai hal itu bakal mempengaruhi penilaian internasional terhadap Indonesia dalam sektor HAM. Dia mengingatkan lembaga HAM internasional selalu memberi penilaian terhadap kepatuhan pemerintah terhadap norma-norma HAM.

"Kita juga jangan lupa kita selalu diberi penilaian dari lembaga-lembaga hak asasi manusia internasional yang biasa disebut sebagai penilaian terhadap derajat compliance-nya, derajat kepatuhan. Jadi derajat kepatuhan negeri kita atau negara kita terhadap hak asasi manusia itu akan berdampak bagaimana internasional menempatkan atau menilai Indonesia," ucapnya.

https://news.detik.com/berita/d-5739...nilaian-dunia.

Ane yakin.. Lembaga HAM internasional ga akan sesomplak itu.. emoticon-Malu (S)

Milyaran orang d dunia mengalami yang namanya gagal saat tes masuk kerja.. Apa pernah dengar lembaga HAM internasional mengecam soal itu??.. emoticon-Malu (S)

SKB tentang pendirian rumah ibadah.. Itu jauh lebih layak d kecam oleh mereka.. emoticon-Malu (S)

Quote:


Lho.. Jadi komnas ham mengakui nih bahwa d KPK itu ada kelompok tertentu.. emoticon-Malu (S)

Katanya tidak ada faksi2 d KPK??.. emoticon-Malu (S)



emoticon-Ngakak (S)emoticon-Ngakak (S)emoticon-Ngakak (S)
profile-picture
profile-picture
profile-picture
nomorelies dan 12 lainnya memberi reputasi
Halaman 1 dari 2
Et dah berita komnasham banyak bet
profile-picture
profile-picture
muhamad.hanif.2 dan valkyr9 memberi reputasi
Ham yg di langgar apa ya, test sudah sesuai, di gugat secara legal juga sudah ke pengadilan, kurang adil gmn, ham yg mana yg di langgar
profile-picture
profile-picture
profile-picture
muhamad.hanif.2 dan 2 lainnya memberi reputasi
Jangankan TWK, RUU KPK saja yg demo sampai 6 org tewas lanjut terus
profile-picture
profile-picture
profile-picture
muhamad.hanif.2 dan 2 lainnya memberi reputasi
Namanya Komnas HAM tapi makin ke sini makin kelihatan lebih main ke politik jadi kaya pelindung kriminal ,
urusan twk bukan urusan komnas HAM nggak nyambung udah melenceng jauh dari tupoksi kerjaannya , Oh iya ya satu komplotan sih NGO sumber dananya dari asing , pion2 nya udah mulai dilibas rencana buat kacau negara bisa gagal

kasus HAM HAM sesungguhnya malah nggak diurus
HAM yang omong kosong yang dibela
profile-picture
profile-picture
muhamad.hanif.2 dan valkyr9 memberi reputasi
Diubah oleh zero099
jangankan penilaian di dunia..
masih kalah dengan kemaren pas pilpres, ada segala macam penilaian di akhirat...
profile-picture
profile-picture
muhamad.hanif.2 dan valkyr9 memberi reputasi
Lawak lAgi...

Apanya pengaruh...

La wong dah di putus sama MA dan MK...

Bener bener lawak...

emoticon-Big Grin
profile-picture
profile-picture
profile-picture
akumidtorc dan 6 lainnya memberi reputasi
mo ngakak si @valkyr1 ini buzzer njir jokowi mau gimanapun selalu dibenerin, pokonya gapernah salah dah ampun ngab emoticon-Wkwkwk
profile-picture
profile-picture
profile-picture
dafitdivad dan 5 lainnya memberi reputasi
Lihat 31 balasan
Memuat data ...
Menampilkan 1 - 0 dari 31 balasan
emoticon-Leh Uga dikira dalam kepangkatan TNI mereka yang naek pangkat kagak dites ma dinas psikologi TNIAD ?? dasar apa asal jeplak pake ngomong cuma ngetes prajurit doang ???
cari dasar hukumnya ya yang nyelenggarakan khan BKN kurang apa coba ???
akesssornya gak ada standar ??? lah ini paling lawak standarnya TNI masih dibilang gak jelas standarnya ???
napa ada narasi sistemik ??? jelas yang dilakukan novel juga cuma lawakan datang ke komnas HAM dan bukan ke PTUN dari awal aja udah salah.
gak berhak komnas HAM ngomongin standar test
profile-picture
profile-picture
profile-picture
dafitdivad dan 4 lainnya memberi reputasi
Urusannya apa lembaga HAM internasional dgn nih org2 yg gak lulus tes? emoticon-Wakaka

Dah mulai bawa2 lembaga internasional, klo gak diurusin apa mau dibawa ke lembaga HAM galaksi? emoticon-Wakaka
profile-picture
profile-picture
profile-picture
muhamad.hanif.2 dan 3 lainnya memberi reputasi


Ia in aja dah
profile-picture
profile-picture
profile-picture
muhamad.hanif.2 dan 2 lainnya memberi reputasi
Komnas HAM Ingatkan Sikap Jokowi soal TWK KPK Pengaruhi Penilaian Dunia
profile-picture
profile-picture
profile-picture
junaedi1982new dan 5 lainnya memberi reputasi
tuh sudah mulai kelihatan kedok komnas ham kan emoticon-Malu

tapi gw rasa aparat gak bakalan sikat komnas ham...karena 11 12 kelakuannya emoticon-Leh Uga
profile-picture
profile-picture
profile-picture
Adit.m.n dan 2 lainnya memberi reputasi
Betul.. apa kata dunia kalau presiden mengikuti anjuran anda2 semua? Kan mahkamah udah ketok palu, urusan hukum sudah beres..

Pusing2 ya melamar aja lg nanti untuk jabatan terkait
profile-picture
profile-picture
muhamad.hanif.2 dan valkyr9 memberi reputasi
komnasham dibayar brapa bwat belain orang2 gagal tes ........ emoticon-No Hope
profile-picture
profile-picture
profile-picture
lonelywolve dan 2 lainnya memberi reputasi
Komnas ham indonesia makin aneh
Urusin yg pritil2, yg sara, intoleransi kaya kasus ahmadiyah, pembakaran rmh ibadah, sulitnya imb rmh ibadah, huru hara 1998, kasus mandiin mayat, dll dll
Goblog
profile-picture
profile-picture
profile-picture
zero099 dan 3 lainnya memberi reputasi
gue baca dr atas sampe bawah...satu pun nga ada yg nyentuh substansi...isinya cuma dagelan...
1.yg dimasalahin soal TWK..kenapa twk jd dasar untuk menentukan lolos atau tidak..mereka semua itukan uda pekerja, yg posisinya mau di alih status, bukan calon pegawai...setau gue twk di tni salah satu poin buat kenaikan jabatan atau yang lain dan kalo tidak lulus mrk di diklat lagi bukan malah di pecat kayak di kpk..
2. Dia menilai salah satu masalah dalam TWK KPK itu adalah para asesor tidak memiliki standar hingga dasar hukum para asesor melakukan TWK terhadap para pegawai KPK..nah ini yg penting..setau gue assesor ada standarnya/dasar hukum ketika ngetes calon..gimana elo bisa tau elo lulus atau tidak ketika yg ditanya nga sesuai bidang..gue sendiri pernah di tes assesor dan memang mereka ngetes sesuai bidang kita dan nga pernah keluar dr jalur..

saran gue buat pegawai yg dipecat..ya udah lah mau gimana lagi..ya rezim emang begini.elo ganggu priuk mereka.banyak banyak baca doa aja..biasanya doa orang yg dizalimin di ijabah Allah..
profile-picture
dafitdivad memberi reputasi
Lihat 3 balasan
Memuat data ...
Menampilkan 1 - 0 dari 3 balasan
komnas ham mending urus nakes yang jadi korban di papua emoticon-Cape d...
profile-picture
profile-picture
profile-picture
mclonewolf dan 3 lainnya memberi reputasi
Komnas HAM Ingatkan Sikap Jokowi soal TWK KPK Pengaruhi Penilaian Dunia
profile-picture
muhamad.hanif.2 memberi reputasi
Adu kuat kubu nih
profile-picture
profile-picture
valkyr9 dan muhamad.hanif.2 memberi reputasi
Pokoknya yg gagal lulus ujian harus tetap diluluskan biar adil. Gitu kan?
emoticon-Leh Uga
profile-picture
profile-picture
dafitdivad dan valkyr9 memberi reputasi
Halaman 1 dari 2


×
GDP Network
© 2021 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di