CARI
KATEGORI
KATEGORI
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
TNI-Polri Bisa Jadi Gubernur, KontraS Takut Orba Bangkit Lagi
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/614eed0625db5839b05536b0/tni-polri-bisa-jadi-gubernur-kontras-takut-orba-bangkit-lagi

TNI-Polri Bisa Jadi Gubernur, KontraS Takut Orba Bangkit Lagi



TNI-Polri Bisa Jadi Gubernur, KontraS Takut Orba Bangkit Lagi
Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) mengkhawatirkan dwifungsi TNI-Polri yang telah dihapus pascareformasi akan bangkit kembali. Hal itu merespons pemerintah yang membuka opsi penunjukan TNI-Polri sebagai penjabat kepala daerah jelang Pilkada Serentak 2024.

Wakil Koordinator Kontras Arif Nur Fikri khawatir TNI-Polri terlalu banyak mencampuri urusan sipil. Menurutnya, hal itu pernah terjadi para era Orde Baru (Orba).

"Salah satu alasan dulu dwifungsi ABRI dihapuskan karena saat itu ABRI itu terlalu sibuk mengurus urusan sipil ketimbang mengurus bagaimana tupoksinya dia yang diamanatkan undang-undang. Jangan sampai ini terulang kembali," kata Arif saat dihubungi CNNIndonesia.com, Sabtu (25/9).


Arif menyampaikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada sudah tegas mengatur penunjukan penjabat kepala daerah. UU Pilkada menyebut penjabat gubernur berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya. Adapun penjabat bupati dan wali kota berasal dari pejabat pimpinan tinggi pratama.


Selain itu, Undang-Undang TNI dan Polri juga menegaskan aparat TNI-Polri hanya boleh menduduki jabatan sipil jika telah mengundurkan diri. Pengecualian dibuat bagi prajurit TNI aktif yang bertugas di sejumlah kementerian/lembaga terkait pertahanan.

"Ombudsman juga sudah pernah mengeluarkan laporan terkait rangkap jabatan TNI/Polri. Dari laporan itu, ada indikasi pelanggaran administrasi," tuturnya. "Saya harap presiden membaca laporan Ombudsman itu."

Mulai tahun 2022, pemerintah akan menunjuk penjabat kepala daerah di 271 daerah. Kebijakan ini merujuk peralihan kepemimpinan menuju Pilkada Serentak 2024.

Undang-undang itu mengatur tidak ada pilkada hingga 2024. Bagi daerah yang masa jabatan kepala daerahnya habis pada 2022 dan 2023 akan dipimpin penjabat kepala daerah.

Kementerian Dalam Negeri membuka opsi penunjukan TNI-Polri untuk menjadi penjabat kepala daerah. Hal itu dilakukan menimbang pengalaman sebelumnya dan kondisi di daerah tertentu.

""Yang paling utama adalah kita memperhatikan aturan. Bagaimana diatur, baik oleh undang-undang, peraturan pemerintah, itu yang kita lakukan terlebih dahulu," ucap Kapuspen Kemendagri Benni Irwan saat dihubungi CNNIndonesia.com Kamis (24/9).

Ia merespons saran sejumlah ahli untuk menghindari penunjukan TNI-Polri sebagai penjabat kepala daerah.

https://www.cnnindonesia.com/nasiona...a-bangkit-lagi


PJ dari PNS Mendagri kayak waktu DKI 2017?
profile-picture
profile-picture
profile-picture
maroonia dan 2 lainnya memberi reputasi
Halaman 1 dari 2
Kalau di Amrik, eks tentara yang mau maju election harus mundur (atau pensiun) minimal dua tahun sebelum nyalon. Itu untuk menghindari penyalahgunaan jabatan.
profile-picture
profile-picture
profile-picture
maroonia dan 2 lainnya memberi reputasi
Lihat 1 balasan
Memuat data ...
Menampilkan 1 - 0 dari 1 balasan
Terminator ?
profile-picture
profile-picture
samsol... dan muhamad.hanif.2 memberi reputasi
iya sih, ngrasain dinding saja bisa mendengar je.. jaman ngorba
profile-picture
profile-picture
profile-picture
samsol... dan 3 lainnya memberi reputasi
Lihat 2 balasan
Memuat data ...
Menampilkan 1 - 0 dari 2 balasan
2 jabatan ?

kayak rektor UI donk

emoticon-Leh Uga
profile-picture
samsol... memberi reputasi
Ini maksudnya pejabat TNI Polri (aktif) bisa d tunjuk menjadi pejabat gubernur/bupati/walikota.. Sampai pilkada 2024 nanti.. emoticon-Malu (S)

Secara aturan membolehkan.. Contohnya waktu pemerintah menunjuk jenderal polisi menjadi pejabat gubernur jabar sebelum pilkada kemarin.. emoticon-Malu (S)

TNI-Polri Bisa Jadi Gubernur, KontraS Takut Orba Bangkit Lagi

kalo d bilang kaya zaman orba.. Ya ngga lah.. Kan kata pakar kadrun kemarin.. Pejabat gubernur itu legitimasi dan kekuasaannya kurang.. Makanya minta anies d perpanjang.. emoticon-Malu (S)

Apa mau standar janda lagi kaya kasus peralihan ASN KPK??.. emoticon-Malu (S)



emoticon-Ngakak (S)emoticon-Ngakak (S)emoticon-Ngakak (S)
profile-picture
profile-picture
profile-picture
37sanchi dan 5 lainnya memberi reputasi
Diubah oleh valkyr9
itu kan plt? jabatan sementara doang sampe gubernur hasil pilkada dilantik.
apa kemendagri kurang orang?
profile-picture
profile-picture
samsol... dan muhamad.hanif.2 memberi reputasi
Lihat 1 balasan
Memuat data ...
Menampilkan 1 - 0 dari 1 balasan
Yang penting berjiwa melayani!

Ada masalah diselesaikan
Ada curhatan dari masyarakat ditindaklanjuti

Jangan kek DKI saat ini
Anyep banget
Kagak ada terobosan baru
Yang baik2 karena warisan masa lalu
profile-picture
profile-picture
profile-picture
Kepala.Jenggot dan 4 lainnya memberi reputasi
Tentara tugasnya perang, polisi kamtibmas.
profile-picture
profile-picture
samsol... dan istritua memberi reputasi
Katanya klo penunjukan gak ada legitimasi dan harusnya gak punya kewenangan. Kok panik tni-polri ditunjuk sebagai kepala daerah sementara?

Yg ditunjuk punya kewenangan atau gak nih drun?
profile-picture
profile-picture
profile-picture
37sanchi dan 3 lainnya memberi reputasi
Kontras ngurusin politik
profile-picture
profile-picture
profile-picture
37sanchi dan 2 lainnya memberi reputasi
Lihat 2 balasan
Memuat data ...
Menampilkan 1 - 0 dari 2 balasan
Ya boleh2 aja kalau sipil juga boleh jadi panglima TNI atau kapolri, dandim, kapolsek, segala jabatan di Polri TNI. Bagi2 lah biar adil emoticon-Smilie
profile-picture
profile-picture
profile-picture
Kepala.Jenggot dan 4 lainnya memberi reputasi
Lihat 2 balasan
Memuat data ...
Menampilkan 1 - 0 dari 2 balasan
Dulu gak boleh sekarang didukung 😂😂😂 gw tunggu 10th lagi deh yg dukung masih dukung atau berubah...
Klau ganti rezim aturan ini di dukung gaknya
profile-picture
profile-picture
profile-picture
hantupuskom dan 2 lainnya memberi reputasi

Maruk emang, aturan suka2. ABS aja, kalo ada aturan yg dilanggar tinggal dirubah lagi

emoticon-Recommended Seller
profile-picture
profile-picture
samsol... dan muhamad.hanif.2 memberi reputasi
Lihat 2 balasan
Memuat data ...
Menampilkan 1 - 0 dari 2 balasan
Buka loker baru buat ngurangin pengangguran magabut
profile-picture
samsol... memberi reputasi
makany jgn kebanyakan jendral sama kolonel...pusing kan ngaturnya...rekrutan prajurit harusnya diperbanyak dr tamtama bukan dari perwira atau bintara..biar nanti kayak piramida bukan kyk skr organisasi gendut ditengah..😂😂😂...uda cukup tentara disuruh perang aja, nga usa urus politik.pengalaman orba uda cukup jgn terulang lagi.
profile-picture
profile-picture
profile-picture
hantupuskom dan 3 lainnya memberi reputasi
Zaman orba adalah zaman informasi satu arus saja klo skrg mah dah beribu2 pintu arus yg ke buka...lagipula ini cuman pjs dgn kekuasaan terbatas dan ada aturan negaranya bkn kaya orba yg 5 tahun gantiemoticon-Recommended Seller
profile-picture
37sanchi memberi reputasi
pj kepala daerah harus level eselon 1 macam dirjen, sekda provinsi. jumlah eselon 1 terbatas, jadi nggak akan cukup untuk isi semua jabatan kepala daerah yang lowong. memang paling pas minta tentara & polisi minimal bintang 1 yang isi untuk sementara.
profile-picture
samsol... memberi reputasi
Mendagri juga mantan Polri jadi ya gitu dehemoticon-Entahlah
profile-picture
samsol... memberi reputasi
Kamtibmas aja belom beres, polisi biar fokus
profile-picture
samsol... memberi reputasi
TNI-Polri Bisa Jadi Gubernur, KontraS Takut Orba Bangkit Lagi
profile-picture
samsol... memberi reputasi
Halaman 1 dari 2


×
GDP Network
© 2021 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di