Bullying Sebagai Alternatif Pidana Tambahan Koruptor

Beranda
Komunitas
Entertainment
The Lounge
Bullying Sebagai Alternatif Pidana Tambahan Koruptor

8rangnanim8

14-09-2021 14:52

Bullying Sebagai Alternatif Pidana Tambahan Koruptor

Vonis terpidana kasus korupsi bansos Juliari Batubara memiliki cerita unik didalamnya. Dalam pertimbangan hakim disebutkan alasan yang meringankan yaitu karena telah dirundung oleh masyarakat Indonesia terutama melalui dunia maya (netizen). Hal ini menjadi keunikan tersendiri karena dalam sejarah belum pernah terjadi sama sekali. Apalagi terhadap kasus korupsi yang dikategorikan sebagai extraordinary crime. Apakah ini sebuah penemuan hukum atau sebenarnya menemu-nemukan hukum. Tentu hanya Tuhan dan wakilnya di dunia yang tahu.

Perundungan atau identik dengan bullying memiliki konotasi negatif dan bisa terjadi kepada siapa saja. Dalam sebuah artikel dengan judul "Bullying" oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI disebutkan bahwa bullying adalah segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus menerus. Baik terhadap anak maupun orang dewasa masing-masing berpotensi untuk menjadi korban.

Akan tetapi, apa betul bullying ini selalu cenderung pada konotasi negatif? atau sebenarnya stigma tersebut bisa digeser sedikit jika dilakukan untuk tujuan tertentu. Bagaimana jika tujuan tertentu tersebut adalah sebagai efek jera dalam konteks pidana korupsi? Ada beberapa alasan mengapa pemikiran ini bisa bergulir.

1. Koruptor Tidak Takut Penjara
Bullying Sebagai Alternatif Pidana Tambahan Koruptor

sumber foto

Quote:

Tahukah agan penjara itu adalah tempat yang seharusnya menakutkan yang membuat orang berpikir berkali-kali jika ingin melakukan tindak pidana. Sepertinya para koruptor tidak lebih resah akan penjara melainkan pada cacian korban korupsinya. Apakah penjara tempat yang nyaman bagi koruptor? sesungguhnya kitapun tidak tahu.

2. Koruptor Masih Bisa Menjadi Pejabat Publik
Bullying Sebagai Alternatif Pidana Tambahan Koruptor

sumber foto

Quote:

Setelah berakhirnya masa tahanan para koruptor bisa menjabat lagi loh. Hal itu karena hak mereka dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Enak sekali ya? tapi undang-undang yang berbicara. Padahal kembali menjadi pejabat publik bisa saja mengulangi perbuatan korupnya. Contohnya saja seperti kasus Bupati Kudus.

3. Perundungan Lebih Efektif

Quote:

Melihat respon hakim atas kasus Juliari rasanya membawa kita pada pandangan bahwa dirundung lebih efektif karena menimbulkan ketidaknyamanan pada koruptor. Dalam hal ini masyarakat cocok sekali seperti peribahasa "sudah jatuh, tertimpa tangga". Sudah menjadi korban korupsi, lalu disalahkan pula kritiknya. Padahal seharusnya penjara lebih menakutkan daripada suara. Sesuai dengan tujuan pidana itu sendiri untuk memberikan nestapa.

sumber foto

Tentu bullying disini tidak semata-mata menghakimi para koruptor secara membabi buta. Sebagai manusia yang beradab kita mengenal adanya kata sindiran dan sindiran terjadi karena adanya fakta. Perlu juga diingat etika bersosial media kita dibatasi oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Tidak menggunakan kata-kata yang mengandung SARA dan berita bohong adalah cara terbaik dalam mengungkapkan sindiran.

Bullying dimaksudkan untuk memberikan efek jera karena terbukti dapat mempengaruhi hakim. Seharusnya ini juga sebagai peringatan kepada para koruptor. Mereka sepatutnya malu jika masih mencari jabatan publik. Dan ini juga merupakan peringatan untuk pemimpin parpol dimana koruptor tersebut bernaung. Rasanya parpol yang mengusung mantan koruptor ini tidak memiliki empati sedikitpun.

Jangan mencari pembenaran pada UU Pemilu karena jika begitu artinya UU tersebut sudah selayaknya direvisi. Lebih dari itu vonis hakim seharusnya memberikan suara yang sama untuk mendorong pemerintahan yang bersih. Karena masyarakat berhak memiliki pimimpin yang mempunyai citra positif.

Akan tetapi apakah bullying itu tetap layak terhadap koruptor?

Sebelum menjawab pertanyaan tersebut mari renungkan tiga pertanyaan berikut.

Quote:

- Jika pidana tidak lagi memberikan nestapa lalu untuk apa pidana itu diterapkan?
- Jika hanya untuk menghukum orang tertentu lalu dimanakah keadilan itu?
- Jika tidak ada keadilan untuk apa adanya hukum?

Sekian, mari merenung bersama.
Da Skorava Moi Druk.