- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita Luar Negeri
Kronologi Turki hingga Iran Serang Taliban di Afghanistan
TS
volcom77
Kronologi Turki hingga Iran Serang Taliban di Afghanistan
Bendera Irak & Turki
Jakarta, CNBC Indonesia - Taliban kini menjadi penguasa resmi Afghanistan. Namun bukan dukungan penuh yang didapatkan melainkan sindiran dan kritikan.
Setidaknya hal ini dilontarkan Turki, Iran hingga Eropa. Hal ini terkait beberapa kasus yang berbeda namun tetap mengarah ke tindakan dan peraturan yang dimuat kelompok itu.
Turki Belum Mau Akui Taliban
Dalam komentar terbarunya, negeri Presiden Recep Tayyip Erdogan itu meminta dunia tidak terburu-buru mengakui kekuasaan Taliban di Afghanistan. Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Mevlut Cavusoglu dalam sebuah wawancara.
Cavusoglu menyuarakan kehati-hatian tentang hubungan Turki dan kelompok Islam fundamentalis itu. Ia juga meminta pemerintahan baru Afghanistan bersifat inklusif, menambahkan pentingnya perempuan dan kelompok etnis lain diberikan jabatan menteri.
"Tidak perlu terburu-buru... Ini adalah saran kami ke seluruh dunia. Kita harus bertindak bersama dengan komunitas internasional," katanya, dikutip dari AFP, Selasa (7/8/2021).
Di sisi lain, Turki sedang mengadakan pembicaraan dengan Taliban di Kabul soal operasi Bandara Internasional Hamid Karzai. Tidak jelas apakah pernyataan Cavusoglu muncul terkait dengan pembicaraan kedua pihak.
Namun Turki menegaskan akan bekerja sama dengan Qatar dan Amerika Serikat (AS) jika bandara resmi dioperasikan. Syarat lain pun diberikan, termasuk pembukaan bandara untuk penerbangan regular, khususnya untuk misi kemanusiaan, evakuasi warga sipil yang masih terdampar dan membangun misi diplomatik.
Kecaman dari Iran
Iran mengecam keras Taliban pasca serangan militer kelompok itu ke Lembah Panjshir, Afghanistan, Minggu (5/9/2021). Ini merupakan kritikan pertama Iran ke Taliban. Iran sendiri didominasi Muslim Syiah sedangkan Taliban Sunni.
"Berita yang datang dari Panjshir, benar-benar mengkhawatirkan... Serangan itu sangat terkutuk," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Saeed Khatibzadeh, Senin (6/9/2021).
"Mengenai masalah Panjshir, saya bersikeras pada fakta bahwa itu diselesaikan dengan dialog di hadapan semua tetua Afghanistan,"lanjut Khatibzadeh.
"Taliban harus sama-sama menghormati kewajiban mereka dalam hal hukum internasional, dan komitmen mereka ... Iran akan bekerja untuk mengakhiri semua penderitaan rakyat Afghanistan demi mendirikan pemerintahan perwakilan untuk semua warga."
Lembah Panjshir adalah satu-satunya dari 34 provinsi di Afghanistan yang tetap di luar kendali Taliban. Kelompok yang juga menamai dirinya dengan Imarah Islam itu mengambil alih pemerintahan Afghanistan sejak 15 Februari.
Baku tembak disebut terjadi antara Taliban dan pasukan di Lembah Panjshir, Front Perlawanan Nasional (NRFA). Namun dalam updatenya terakhir, Taliban mengklaim menguasai wilayah itu sepenuhnya meski NRFA mengaku masih memiliki pasukan yang siap menyerang.
Iran sendiri berbatasan 900 kilometer dengan Afghanistan. Negeri itu sudah menjadi rumah bagi 3,5 juta pengungsi Afghanistan dan khawatir akan adanya gelombang baru.
Kecaman uni eropa
Sementara itu, Uni Eropa mengatakan Taliban telah gagal menghormati sumpah menjadi penguasa baru Afghanistan. Ini dilontarkan blok itu pasca munculnya nama-nama pemerintahan baru kelompok itu kemarin.
"Setelah analisis awal dari nama-nama yang diumumkan, tidak terlihat formasi yang inklusif dan representatif dalam hal keragaman etnis dan agama yang kaya di Afghanistan. Padahal ini yang kami harapkan untuk dilihat dari janji Taliban selama beberapa minggu terakhir," kata seorang juru bicara Uni Eropa, dikutip dari AFP, Rabu (8/9/2021).
Dari beberapa nama yang diajukan Taliban kemarin, beberapa masuk dalam daftar hitam PBB dan AS. Tak ada pula keterwakilan perempuan dalam kabinet yang dibuat.
Taliban menunjuk Mohammad Hasan Akhund sebagai kepala pemerintahan baru sementara Afghanistan. Akhund merupakan mantan ajudan mendiang pendiri Taliban, Mullah Omar.
Sebelumnya Akhund adalah menteri luar negeri dan kemudian wakil perdana menteri selama Taliban berkuasa dari 1996 hingga 2001. Berasal dari Kandahar, tempat kelahiran Taliban, nama Akhund ada dalam daftar disanksi PBB.
Sementara wakil pemimpin dijabat oleh Abdul Ghani Baradar. Ia adalah kepala kantor politik Taliban.
Kemudian Sirajuddin Haqqani, putra pendiri Jaringan Haqqani, ditunjuk sebagai menteri dalam negeri.Haqqani sendiri sudah ditetapkan sebagai organisasi "teroris" oleh Amerika Serikat (AS) dan Sirajuddin adalah salah satu orang yang paling dicari FBI.
Mullah Mohammad Yaqoob, putra Mullah Omar, ditunjuk sebagai menteri pertahanan. Hedayatullah Badri akan menjadi menteri keuangan. Sementara negosiator Taliban di Doha, Amir Khan Muttaqi, diangkat menjadi menteri luar negeri.
Taliban
Jakarta, CNBC Indonesia - Taliban kini menjadi penguasa resmi Afghanistan. Namun bukan dukungan penuh yang didapatkan melainkan sindiran dan kritikan.
Setidaknya hal ini dilontarkan Turki, Iran hingga Eropa. Hal ini terkait beberapa kasus yang berbeda namun tetap mengarah ke tindakan dan peraturan yang dimuat kelompok itu.
Turki Belum Mau Akui Taliban
Dalam komentar terbarunya, negeri Presiden Recep Tayyip Erdogan itu meminta dunia tidak terburu-buru mengakui kekuasaan Taliban di Afghanistan. Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Mevlut Cavusoglu dalam sebuah wawancara.
Cavusoglu menyuarakan kehati-hatian tentang hubungan Turki dan kelompok Islam fundamentalis itu. Ia juga meminta pemerintahan baru Afghanistan bersifat inklusif, menambahkan pentingnya perempuan dan kelompok etnis lain diberikan jabatan menteri.
"Tidak perlu terburu-buru... Ini adalah saran kami ke seluruh dunia. Kita harus bertindak bersama dengan komunitas internasional," katanya, dikutip dari AFP, Selasa (7/8/2021).
Di sisi lain, Turki sedang mengadakan pembicaraan dengan Taliban di Kabul soal operasi Bandara Internasional Hamid Karzai. Tidak jelas apakah pernyataan Cavusoglu muncul terkait dengan pembicaraan kedua pihak.
Namun Turki menegaskan akan bekerja sama dengan Qatar dan Amerika Serikat (AS) jika bandara resmi dioperasikan. Syarat lain pun diberikan, termasuk pembukaan bandara untuk penerbangan regular, khususnya untuk misi kemanusiaan, evakuasi warga sipil yang masih terdampar dan membangun misi diplomatik.
Kecaman dari Iran
Iran mengecam keras Taliban pasca serangan militer kelompok itu ke Lembah Panjshir, Afghanistan, Minggu (5/9/2021). Ini merupakan kritikan pertama Iran ke Taliban. Iran sendiri didominasi Muslim Syiah sedangkan Taliban Sunni.
"Berita yang datang dari Panjshir, benar-benar mengkhawatirkan... Serangan itu sangat terkutuk," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Saeed Khatibzadeh, Senin (6/9/2021).
"Mengenai masalah Panjshir, saya bersikeras pada fakta bahwa itu diselesaikan dengan dialog di hadapan semua tetua Afghanistan,"lanjut Khatibzadeh.
"Taliban harus sama-sama menghormati kewajiban mereka dalam hal hukum internasional, dan komitmen mereka ... Iran akan bekerja untuk mengakhiri semua penderitaan rakyat Afghanistan demi mendirikan pemerintahan perwakilan untuk semua warga."
Lembah Panjshir adalah satu-satunya dari 34 provinsi di Afghanistan yang tetap di luar kendali Taliban. Kelompok yang juga menamai dirinya dengan Imarah Islam itu mengambil alih pemerintahan Afghanistan sejak 15 Februari.
Baku tembak disebut terjadi antara Taliban dan pasukan di Lembah Panjshir, Front Perlawanan Nasional (NRFA). Namun dalam updatenya terakhir, Taliban mengklaim menguasai wilayah itu sepenuhnya meski NRFA mengaku masih memiliki pasukan yang siap menyerang.
Iran sendiri berbatasan 900 kilometer dengan Afghanistan. Negeri itu sudah menjadi rumah bagi 3,5 juta pengungsi Afghanistan dan khawatir akan adanya gelombang baru.
Kecaman uni eropa
Sementara itu, Uni Eropa mengatakan Taliban telah gagal menghormati sumpah menjadi penguasa baru Afghanistan. Ini dilontarkan blok itu pasca munculnya nama-nama pemerintahan baru kelompok itu kemarin.
"Setelah analisis awal dari nama-nama yang diumumkan, tidak terlihat formasi yang inklusif dan representatif dalam hal keragaman etnis dan agama yang kaya di Afghanistan. Padahal ini yang kami harapkan untuk dilihat dari janji Taliban selama beberapa minggu terakhir," kata seorang juru bicara Uni Eropa, dikutip dari AFP, Rabu (8/9/2021).
Dari beberapa nama yang diajukan Taliban kemarin, beberapa masuk dalam daftar hitam PBB dan AS. Tak ada pula keterwakilan perempuan dalam kabinet yang dibuat.
Taliban menunjuk Mohammad Hasan Akhund sebagai kepala pemerintahan baru sementara Afghanistan. Akhund merupakan mantan ajudan mendiang pendiri Taliban, Mullah Omar.
Sebelumnya Akhund adalah menteri luar negeri dan kemudian wakil perdana menteri selama Taliban berkuasa dari 1996 hingga 2001. Berasal dari Kandahar, tempat kelahiran Taliban, nama Akhund ada dalam daftar disanksi PBB.
Sementara wakil pemimpin dijabat oleh Abdul Ghani Baradar. Ia adalah kepala kantor politik Taliban.
Kemudian Sirajuddin Haqqani, putra pendiri Jaringan Haqqani, ditunjuk sebagai menteri dalam negeri.Haqqani sendiri sudah ditetapkan sebagai organisasi "teroris" oleh Amerika Serikat (AS) dan Sirajuddin adalah salah satu orang yang paling dicari FBI.
Mullah Mohammad Yaqoob, putra Mullah Omar, ditunjuk sebagai menteri pertahanan. Hedayatullah Badri akan menjadi menteri keuangan. Sementara negosiator Taliban di Doha, Amir Khan Muttaqi, diangkat menjadi menteri luar negeri.
Spoiler for :
Taliban Umumkan Kabinet Baru Afghanistan
Taliban
0
1.4K
9
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan