JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menilai perlu dipikirkan bagaimana meningkatkan kesejahteraan kepala daerah maupun aparatur sipil negara (ASN) untuk mencegah kasus korupsi. Dia mengatakan bahwa salah satu pemicu terjadinya korupsi adalah karena sistem pilkada langsung yang begitu mahal.

"Nah ini perlu menjadi pemikiran bagi kita. Saya sangat yakin juga teman-teman ASN, kepala daerah itu kalau mereka cukup dalam arti kebutuhan dasar untuk sekolah anaknya, untuk biaya hidup, cukup untuk liburan mereka, kita semua tidak ingin untuk melakukan pelanggaran korupsi dan lain-lain. Tapi situasi membuat itu," ujarnya dalam acara Launching Sinergitas Pengelolaan Bersama Monitoring Centre For Prevention(MCP) dan Rakorwasdanas Tahun 2021, Selasa (31/8/2021). Baca juga: Kepala Daerah Korupsi, Mendagri: Gaji dan Tunjangan Tak Bisa Tutupi Biaya Politik Tinggi

Dia mengakui bahwa dalam hal peningkatan kesejahteraan dan pencegahan korupsi seperti ayam dan telur. Dimana sulit diputuskan mana yang harus didahulukan.

Baca Juga:

• Data Pengguna e-HAC Diduga Bocor, Kemenkes: Tidak Terkait di Aplikasi Pedulilindungi
• Kepala Daerah Korupsi, Mendagri: Gaji dan Tunjangan Tak Bisa Tutupi Biaya Politik Tinggi
• Jokowi: Pemerintah Upayakan Progam Vaksinasi bagi Pelajar secara Meluas

"Kemudian bagaimana untuk meningkatkan kesejahteraan. Memang seperti ayam dan telur. Diharapkan tidak ada korupsi maka ada kapasitas fiskal memperkuat kesejahteraan. Tapi mana yang duluan ini jadi problem. Dan ini menjadi bahan kita ke depan untuk menyelesaikan masalah ini," jelasnya.

Pada kesempatan itu Tito mengungkapkan analogi bahwa untuk mendapatkan kinerja yang baik perlu kesejahteraan yang baik pula. Di sisi lain kalau kesejahteraan membaik belum tentu kinerja akan baik. Baca juga: Mendagri Nilai Masih Banyak Daerah Tak Patuh Alokasi Anggaran Pendidikan dan Kesehatan

"Tapi yang pasti mayoritas pegawai yang kesejahteraan tidak baik kita tidak bisa berharap banyak mereka kinerjanya akan baik," pungkasnya.


Sumber : https://nasional.sindonews.com/read/...ent_aggregator

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Kursi Waketum PAN yang Ditinggalkan Hanafi Rais Tak Diisi, Ini Alasannya

- Selama Setahun, Ketua DPR Sebut 79 Undang-Undang Diuji ke MK

- PAN Resmi Gabung Barisan Koalisi Pemerintah, Tidak Ada Kader yang Menolak