REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Anggota DPR Fraksi Partai Gerindra, Kamrussamad, mengomentari hak interpelasi atau hal bertanya yang diajukan PSI dan PDIP terhadap Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Menurutnya pengajuan hak interpelasi merupakan salah satu tugas dan fungsi pengawasan kedewanan terhadap kebijakan Gubernur DKI. 


"Jika Gubernur Anies merasa tidak bersalah, tidak perlu takut hadapi interpelasi, karena beliau kan ahli retorika, pandai bertutur kata, apalagi beliau biasa disematkan Gubernur Indonesia karena ketua APPSI, dan disebut-sebut salah satu calon pemimpin Indonesia masa depan. Jangan ketakutan menjelaskan ke rakyat, kan hanya ditanya biar jelas bukan untuk dihakimi kok seperti hak angket DPRD, " kata Kamrusammad dalam keterangan tertulisnya kepada Republika.co.id, Ahad (29/8).

Anggota DPR dapil DKI Jakarta tersebut mengatakan seharusnya dua fraksi yang mengajukan interpelasi yang diundang, mereka yang perlu penjelasan. Menurutnya kasus Formula E memang perlu penjelasan ke rakyat karena uang rakyat lebih dari satu triliun rupiah sudah terpakai. 

"Sementara rakyat DKI Jakarta sekarang mengalami banyak kesulitan mencari nafkah akibat pandemi berkepanjangan. Atasi pengangguran dan kemiskinan harus jadi prioritas agenda Pemprov DKI Jakarta," tegas Kamrussamad.

Sebelumnya sebanyak 33 anggota DPRD DKI Jakarta dari PDI Perjuangan dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengajukan interpelasi untuk Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Interpelasi tersebut dilakukan untuk memprotes kebijakan Formula E.

Salah satu pengusul hak interpelasi adalah Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi. "Hak anggota saya terima dan ini harus ditindaklanjuti, di-Bamuskan untuk dilaksanakan di dalam paripurna," kata Prasetyo di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (26/8).

Sementara itu tujuh fraksi DPRD DKI Jakarta menolak pengajuan rencana hak interpelasi yang digulirkan Fraksi PSI dan PDI Perjuangan terhadap Gubernur Anies Baswedan terkait Formula E. Tujuh fraksi yang memiliki pandangan seperti itu adalah Gerindra, PKS, Demokrat, PAN, NasDem,Golkar, dan PKB-PPP.

https://www.google.com/amp/s/m.repub.../amp/qyl00u384

Namanya gubernur kadrun mah bencong semua. Ahok ditanya adu jawab tiap hari ayuk2 saja. Pemahaman nenek lu yg di yaman itu lah bud. Angkut 1 triliun ke yaman, gpp kata adiknya si mata satu baswedan. Wkwkk wan lebay penakut!


JEMBUD KELEBIHAN BAYAR:
DAMKAR = 6,5 M
Sistem limbah domestik kep SERIBU = 1,59 M
BUMD = 415 M
Rapid test = 1,1 M
Masker N95 = 5,85 M
KJPP tahap 2 = 2,3 M
Gaji peg pemprov = 862,7 Juta
Metro area network = 1,79 M
Listrik Tenaga Surya Sekolah SMA=3M
Elevator RSUD psr REBO = 1,32 M
Lahan Makam 2M
Pohon monas ditebang sampai kain waring pun diembat entah kemana!



Salah satu bentuk kebohongan itu adalah : “Tak pernah bekerja menyiapkan sarana prasarana utk pengobatan, pencegahan dan bangun fasilitas utk menunjang kesembuhan, kerja jalan2 kekuburan, tp setelah kasus positif covid menurun, orangnya muncul kemedia seolah dia yg bekerja”.