JAKARTA - Pemerintah menargetkan penurunan angka stunting menjadi 14% pada tahun 2024. Untuk mencapai target tersebut, Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin meminta berbagai pihak yang terkait agar segera menyusun Rencana Aksi Nasional (RANS) Percepatan Penurunan Stunting.

Baca juga: Wapres Minta Daerah Petakan Lagi Semua Program dan Anggaran Stunting

Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Dimana RANS itu bertumpu pada lima pilar. Diantaranya komitmen politik dan kepemimpinan nasional dan daerah; kampanye nasional dan komunikasi perubahan perilaku; konvergensi program pusat, daerah, dan masyarakat; ketahanan pangan dan gizi; serta monitoring dan evaluasi.

Baca Juga:

• LKS Tripartit Nasional Dukung Langkah Pemerintah Cegah dan Atasi Dampak Pandemi Covid-19
• Mengingat Kembali Pelengseran Gus Dur
• Mendagri Pelototi Anggaran Stunting Daerah, DKI Jakarta Cuma Rp0,25 Miliar

Baca juga: MPASI Berkualitas Dapat Membantu Mencegah Stunting

"Pada kesempatan ini, saya meminta agar Rencana Aksi Nasional tersebut segera disusun dengan mengacu pada 5 pilar utama tersebut," katanya saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Pencegahan Stunting Tahun 2021, Senin (23/08/2021).

Maruf berharap RANS Percepatan penurunan stunting nantinya harus dapat mendorong dan menguatkan konvergensi antar program yang selama ini sudah berjalan dan dilaksanakan oleh berbagai kementerian dan lembaga.

"Oleh karena itu, Rencana Aksi Nasional harus disusun dan disepakati bersama antara kementerian dan lembaga, didiskusikan bersama pakar dan pemangku kepentingan lainnya, serta disosialisasikan kepada para pihak, baik di tingkat pusat maupun daerah," ujarnya.

Sementara itu terkait kelembagaan, dia mengatakan bahwa Perpres Nomor 72/2021 telah menetapkan Tim Percepatan Penurunan Stunting. Dia pun meminta Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang juga Ketua Pelaksana. Penurunan Stunting untuk melakukan koordinasi dengan berbagai pihak.

"Pada kesempatan ini saya meminta, sebagai tugas pertama Kepala BKKBN, agar segera melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga yang terkait serta Pemerintah Daerah untuk memastikan konvergensi antar program dapat terealisasi, dari tingkat pusat hingga ke tingkat desa, bahkan hingga ke tingkat rumah tangga," pungkasnya.


Sumber : https://nasional.sindonews.com/read/...ent_aggregator

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Tantangan Mengembangkan Energi Baru dan Terbarukan

- Pasca Taliban Kuasai Afghanistan, Bagaimana dengan Gerakan Jamaah Islamiyah?

- Irit Bicara Usai Divonis 12 Tahun, Juliari Batubara Serahkan ke Kuasa Hukumnya