Bogor - Hasil survei persepsi masyarakat Kota Bogor berkaitan pandemi COVID-19 mengungkap adanya penyakit yang dialami warga yaitu hipertensi dan gangguan kesehatan mental.
Ibu rumah tangga (IRT), tokoh agama dan mahasiswa menjadi tiga kelompok yang mendominasi mengalami dua penyakit itu. Survei dilakukan atas kolaborasi Pemkot Bogor dan tim peneliti Institut Pertanian Bogor (IPB) University terhadap 20.819 responden yang tersebar di 68 kelurahan di Kota Bogor.

Sasaran survei berusia 18-55 tahun dengan berbagai latar belakang pendidikan dan pekerjaan. Proses survei via online ini dilakukan pada periode 3-14 Agustus 2021.

Salah satu pertanyaan yang diajukan yakni terkait penyakit baru yang dialami selama pandemi COVID-19. Hasilnya, ada dua penyakit yang dialami responden selama pandemi, yakni hipertensi dan gangguan kesehatan mental.

Kepala LPPM IPB Univesity Ernan Rustiadi mengatakan mahasiswa menjadi kelompok responden yang mendominasi gangguan kesehatan mental.Kelompok selanjutnya yakni organisasi non profit, korban PHK, dan PNS.

Sementara tokoh ulama, menjadi kelompok yang mendominasi alami hipertensi selama pandemi, diikuti kelompok IRT, pensiunan dan pedagang dengan modal mandiri.

"Dampak kesehatan ini, hipertensi dan kesehatan mental. Kita lihat begitu ya, ternyata ada perbedaan jika dilihat dari sisi pekerjaannya.Nah tokoh agama cenderung hipertensi ya, juga pensiunan. Nah, mahasiswa cenderung menjawab gangguan kesehatan mental selama pandemi, diikuti organisasi non-profit, korban PHK dan PNS," kata Ernan.

Hasil survei ini dipaparkan para peneliti IPB University di Balai Kota Bogor, Minggu (15/8). Paparan didengarkan langsung oleh Wali Kota Bogor Bima Arya yang juga ketua Satgas Kota Bogor, Kapolres Bogor Kota Kombes Susatyo Purnomo Condro dan Dandim 0601 Kolonel Inf Robby Bulan, Ketua DPRD Atang Trisnanto, Dandenpom III/1 Letkol CPM Sutrisno dan Kepala Bappeda Rudy Mashudi.
Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menanggapi hasil penelitian ini. Menurut dia, pihaknya akan melakukan pendampingan psikologis dengan melibatkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bogor melalui program Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) dengan tugas konselingnya.

"Ini yang akan mengintervensi keluarga yang mengalami persoalan secara psikologis, kita akan bekerja sama dengan kampus. Untuk mahasiswa ini akan kita garap, kemudian untuk keluarga ada beberapa program yang akan digarap," kata Bima.

Pemkot Bogor berkolaborasi dengan IPB University melakukan survei persepsi masyarakat Kota Bogor terhadap pandemi Covid-19. Ada empat isu yang paling sering ditanyakan atau paling banyak menjadi bahan diskusi, yakni vaksin, Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), kepatuhan protokol kesehatan (prokes), dan dampak sosial ekonomi.

Survei ini dilakukan sebagai bentuk evaluasi dari kebijakan yang telah diterapkan Satgas Kota Bogor dalam penanganan COVID-19. Hasil survei kemudian dijadikan acuan untuk menentukan langkah selanjutnya dalam penanganan COVID-19 di Kota Bogor.

Pihak yang terlibat dalam survei ini yakni Rektor IPB University Arif Satria sebagai pemegang komando, Kepala LPPM IPB Univesity Ernan Rustiadi, Wakil LPPM IPB Bidang Penguatan Sumberdaya M. Faiz Syuaib, ahli gizi dan kesehatan masyarakat Ikeu Tanziha, Ahli Ilmu Sosial dan Pemeberdayaan Masyarakat Predian Tony Nasdian serta Ahli Ekonomi dan Bisnis IPB University Raden Dikky Indrawan.

Hasil kesimpulannya di antaranya, ada 47 persen responden sangat optimistis dan 37 persen optimistis COVID-19 akan berakhir. Namun ada ancaman penyakit baru yang diderita responden saat pandemi berdasarkan jenis pekerjaan, yakni hipertensi dan gangguan mental.

Selain itu, tingkat pengetahuan warga Kota Bogor terhadap pandemi, vaksin dan PPKM sudah sangat baik. Sebanyak 97 persen responden memahami pengertian vaksin, 2 persen menyatakan vaksin produk konspirasi elite global, dan 1 persen menjawab lainnya.

Perilaku dan Kepatuhan Warga Kota Bogor sudah baik dalam melaksanakan protokol kesehatan (prokes), namun terus harus ditingkatkan pada beberapa lokasi fasilitas umum seperti pasar, terminal dan angkutan umum. Rektor IPB University Arif Satria mengapresiasi survei ini sehingga setiap kebijakan yang diambil dapat terukur.
Ia berharap kebijakan ini dilakukan pemerintah daerah di Indonesia. Sebab, kata dia, saat ini masih sedikit keterlibatan survei dalam penentuan kebijakan diambil pemerintah berdasarkan science based policy atau kebijakan berdasarkan sains (keilmuan).

https://news.detik.com/berita-jawa-b...lama-pandemi/2

Pantesan