PANDEMI sudah 1,5 tahun melanda Tanah Air, namun kondisi kesehatan dan ekonomi masih belum pulih. Perlu evaluasi pada sejumlah kebijakan pemerintah agar Indonesia bisa segera keluar dari situasi sulit akibat Covid-19. Selain itu, dibutuhkan kebersamaan dan kekompakan dari seluruh komponen bangsa dalam mengatasi krisis.

Untuk terlepas dari krisis pandemi tidak hanya jadi tanggung jawab pemerintah. Masyarakat juga berperan penting dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan. Salah satu yang membanggakan selama pandemi berlangsung adalah terbangunnya solidaritas sosial. Kedermawanan dan semangat berbagi masyarakat meningkat tajam. Mereka membantu sesama dengan berbagai cara. Itu bisa terlihat saat terjadi krisis oksigen. Muncul gerakan masyarakat yang membantu meminjamkan tabung oksigen kepada pasien yang membutuhkan.

(Baca Juga:Jokowi: Krisis, Resesi, dan Pandemi Seperti Api)

Baca Juga:

• Spirit Peringatan HUT RI, Saatnya Bahu-membahu Atasi Pandemi
• Pasca-Restrukturisasi, Pertamina International Shipping Catatkan Laba Semester 1 Sebesar 127,6 Persen dari RKAP Proporsional YTD Juni 2021
• Sambut HUT RI ke-76, Menag Sampaikan Pesan Kemerdekaan

Sebagian orang juga mendermakan hartanya dengan cara berbagi makanan kepada pasien yang menjalani isolasi mandiri. Hal ini dinilai perlu terus dipelihara sebagai modal bangsa Indonesia dalam mengatasi dampak dari pandemi.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan, solidaritas sosial pada masa pandemi dilandasi oleh tiga hal. Pertama, ajaran agama. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang taat menjalankan ajaran agama. "Di dalam semua agama diajarkan agar manusia saling tolong menolong, terutama pada saat terjadi musibah," ujarnya saat dihubungi Minggu(15/8/2021).

Kedua, budaya bangsa. Bangsa Indonesia memiliki tradisi gotong royong yang tertanam kokoh di dalam suku-suku dan etnis. Berbagai ungkapan seperti berat sama dipikul dan ringan sama dijinjing menggambarkan bagaimana kuatnya solidaritas dan gotong royong di dalam dalam diri bangsa Indonesia. Ketiga, tanggung jawab kebangsaan. Masyarakat menyadari bahwa pandemi Covid-19 merupakan masalah bersama.



"Pandemi Covid-19 bukan disebabkan oleh kesalahan pemerintah tapi akibat dari mobilitas manusia antar negara. Masyarakat juga memahami bahwa pemerin tah tidak mampu menyele saikan masalah pandemi Covid-19 tanpa dukungan masyarakat," ujarnya.

(Baca Juga: Unik dan Sarat Filosofi, Tas Koja Presiden Jokowi di Sidang Tahunan MPR Curi Perhatian)



Mu’ti mengatakan, hal yang diperlukan saat ini adalah komunikasi, koordinasi, konsistensi, dan kepemimpinan yang solid. Lambatnya penanganan Covid-19 sebagiannya karena keempat hal tersebut tidak berjalan dengan baik. Kebijakan yang berubah-ubah.

Koordinasi yang tumpang tindih, pelaksanaan dan penegakan aturan yang tidak konsisten, menurut dia, membuat berbagai kebijakan tidak berjalan efektif. "Idealnya, penanganan pandemi Covid-19 dipimpin langsung oleh presiden, bukan oleh menteri," tandasnya.



Transparasi Data

Salah satu problem yang dinilai ikut menghambat penanganan pandemi Covid-19 di Tanah Air adalah masalah data yang sering tidak transparan. Dengan membenahi data, ditambah kebijakan yang konsisten dari pemerintah, bangsa Indonesia diyakini bisa segera pulih dari dampak pandemi. Sejak pandemi melanda pada awal maret 2020, perbedaan data terutama pada jumlah orang yang terinfeksi virus maupun yang meninggal dunia kerap terjadi antara pemerintah pusat dan daerah. Padahal, data yang akurat sangat penting karena akan menentukan tepat atau tidaknya program dan kebijakan yang diambil pemerintah.

(Baca Juga: Pidato Kenegaraan, Presiden Jokowi Sebut Pandemi seperti Api dan Kawah Candradimuka)

Guru Besar Fakultas Ke dokteran Universitas Indonesia Tjandra Yoga Aditama termasuk yang mengeluhkan masalah data dalam penanganan pandemi ini. Dia mengatakan, secara umum data terkait Covid-19 selama ini tak sep nuhnya akurat. Amburadulnya data di Indonesia, bagi Tjandra, sangat menyulitkan para ahli untuk mengukur tingkat keberhasilan penanganan pandemi dan memprediksi apa yang terjadi di masa depan.



"Misalnya, tadinya disebut tidak ada varian Delta, lalu varian Delta ada, dan seterusnya," ujarnya.

Namun, dia tetap menaruh harapan besar kepada pemerintah untuk segera mengatasi pandemi dengan berbagai kebijakan yang diambil selama ini. Sejum lah jalan tangguh untuk me ng atasi wabah harus konsisten dijalankan pemerintah. Salah satunya adalah memperkuat 3T yakni test (pengetesan), tracing (pelacakan), dan treatment (perawatan).



Tjandra menggariskan, untuk 3T sudah sangat jelas adanya target yang harus dicapai oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Misalnya untuk testing, kata dia, ada target 400.000 hingga 500.000 orang harus dites Covid-19 per hari dan minimal tracing bagi 15 orang per hari. Hanya Tjandra menilai, target testing dan tracing itu tak kunjung tercapai sampai saat ini. Padahal, kata dia, kalau ditanya apa yang harus dilakukan untuk keluar dari pandemi, Indonesia atau pemerintah, menurut Tjandra, tinggal menjalankan saja 3T secara konsisten, maksimal, dan berkesinambungan sesuai dengan target yang ditetapkan. Jalan lainnya adalah konsisten memberlakukan pembatasan sosial demi menghindari kerumunan dan mobilitas warga. Pembatasan sosial itu mulai dari pembatasan orang per orang, yakni setiap orang pakai masker, kemudian menerapkan protokol kesehatan hingga kebijakan PPKM.

(Baca Juga:Hari Kemerdekaan : Akhiri Darurat Pendidikan dengan Pembukaan Sekolah)

"Jadi ini harus dilakukan. Negara bisa memutuskan mana yang mau dipilih, mau PPKM atau apa, terserah, tapi negara juga harus bisa meyakinkan orang untuk menerapkan protokol kesehatan dengan ketat," katanya.



Jalan ketiga menurut dia adalah vaksinasi. Dia menyambut baik vaksinasi yang masif, apalagi setelah pemerintah menetapkan target 2 juta orang per hari. Bahkan, kata dia, Presiden pernah ngomong target 5 juta sehari. Dia berharap target tersebut bisa dicapai.

"Jadi tinggal dilakukan saja itu, targetnya sudah ada. Target-target sudah bagus tapi nggak ada realisasinya. Harusnya kan dilaksanakan biar capai target dan lebih ditingkatkan," ujarnya.



Di lain pihak, pemerintah optimistis pandemi bisa berangsur terkendali setelah melihat kebijakan PPKM darurat yang berlaku sejak 3 Juli 2021, disusul PPKM Level 4,3,2 di Jawa Bali yang berlaku hingga 16 Agustus 2021, membuahkan hasil.

Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas Penanganan Covid-19 Hery Trianto mengakui, kebijakan pembatasan mobilitas warga melalui PPKM membuat kasus penularan Covid-19 harian menurun secara perlahan.

(Baca Juga:Asa Ekonomi Bangkit dari Pandemi)

Setelah kasus positif sempat menyentuh rekor hingga di atas 50.000 sehari, kini terjadi penurunan hingga beberapa kali lipat. "Kita mempercepat pencegahan di sektor hulu ini agar kasusnya seperti diharapkan pada target PPKM, ya, kurang dari 10.000 kasus sehari," kata Hery.

Namun, PPKM saja tidak cukup. Masyarakat, kata dia, perlu berkontribusi secara langsung di tingkat hulu dengan patuh dan disiplin menjalankan protokol kesehatan. Ada 6M yang mutlak diajlankan yakni memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan menghindari makan bersama.

Dia menuturkan, pemerintah termasuk juga Satgas Penanganan Covid-19 menghargai dan menghormati kritik banyak pihak bahwa pemerintah baik pusat maupun daerah masih sangat lemah dalam pelaksanaan 3T. Menurut Hery, upaya pelaksanaan 3T secara pasti akan diperbaiki dan akan terus ditingkatkan secara maksimal dan konsisten. Hery menuturkan, target testing di Indonesia adalah 400.000 hingga 500.000 tes per hari yang telah ditetapkan saat awal penerapan PPKM. Indonesia pernah mencapai puncak testing sekitar 235.000 tes per hari.

Tetapi kemudian angka testing naik-turun berkisar 150.000. Dia mengakui, Indonesia memang masih cukup jauh dari target testing yang telah ditetapkan sebelumnya. "Terus terang kita memiliki keterbatasan sumber daya atau tenaga kesehatan untuk melakukan testing dan tracing. Makanya ini harus diintervensi dengan pengarahan para rela - wan tenaga traceritu di luar tenaga kesehatan organik. Relawan ini ada 63.000 baik dari TNI-Polri maupun relawan Satgas yang saat ini sedang bekerja," ujarnya.


Sumber : https://nasional.sindonews.com/read/...ent_aggregator

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Samin Tan Dituntut 3 Tahun Penjara dan Denda Rp250 Juta

- JK Sebut Taliban Tak Akan Usik Kedutaan Besar Asing, Apalagi Kedubes RI

- Demokrat Tegaskan Belum Ada Keputusan Amendemen Terbatas PPHN