Jakarta, CNBC Indonesia - Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) kini menyelidiki keberadaan botol wiski senilai US$ 5.800 atau Rp 83,1 juta (asumsi Rp 14.300/US$). Minuman beralkohol tersebut diberikan oleh Pemerintah Jepang kepada mantan Menteri Luar Negeri (Menlu) Mike Pompeo.

Masalah muncul ketika hadiah yang diterima Pompeo dari Jepang pada 24 Juni 2019 silam terdaftar sebagai 'Disposisi Tidak Diketahui' dalam Daftar Federal yang akan diterbitkan hari ini, Kamis (5/8/2021).


Menurut dokumen pemerintah AS yang dipublikasikan pada Rabu (4/8/2021), pemberitahuan dari Kantor Kepala Protokol Departemen Luar Negeri tertanggal 22 Juli tersebut mencantumkan hadiah kepada pegawai federal AS dari pemerintah asing yang dilaporkan pada 2019.

"Departemen sedang menyelidiki masalah ini dan memiliki penyelidikan yang sedang berlangsung," tulis sebuah catatan kaki dari publikasi tersebut, dikutip dari Reuters.
Menanggapi hal ini, pengacara Pompeo, William Burck, mengatakan jika Pompeo tidak mengingat telah menerima sebotol wiski dan tidak mengetahui penyelidikan ini.
"Tuan Pompeo tidak ingat menerima sebotol wiski dan tidak mengetahui apa yang terjadi padanya. Dia juga tidak mengetahui adanya penyelidikan tentang keberadaannya. Dia telah tidak tahu apa disposisi dari botol wiski ini," katanya.

Penyelidikan pertama kali dilaporkan oleh New York Times. Mereka mencatat bahwa pejabat AS diizinkan untuk menyimpan hadiah dengan nilai kurang dari US$ 390 (Rp 5,5 juta). Jika mereka ingin menyimpan hadiah yang bernilai lebih dari itu, mereka harus membelinya.
Laporan New York Times, mengutip dua orang yang tidak disebutkan namanya dan mengetahui masalah tersebut, mengatakan pemerintah AS tidak pernah dibayar untuk botol wiski itu.
Namun laporan yang sama mengatakan tidak jelas apakah Pompeo pernah menerima hadiah itu saat dia bepergian di Arab Saudi pada 24 Juni 2019, ketika pejabat Jepang memberikannya kepada Departemen Luar Negeri.
Pada April lalu, Pompeo dituduh melanggar aturan etika federal dalam laporan pengawas pemerintah. Aturan ini mengatur penggunaan sumber daya yang didanai pembayar pajak ketika dia dan istrinya meminta karyawan Departemen Luar Negeri untuk melaksanakan tugas pribadi lebih dari 100 kali.

Pompeo membantah laporan itu, dengan mengatakan itu bermotif politik dan penuh dengan kesalahan faktual.
Pompeo menjabat hingga 20 Januari, bersamaan dengan kekalahan Donald Trump dalam pemilihan presiden dengan Joe Biden.

https://www.cnbcindonesia.com/news/2...ump-diselidiki