JAKARTA - Politikus PDIP Hendrawan Supratikno meminta pemerintah harus cermat dalam memutuskan pelonggaran kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Covid-19 apabila akan kembali dilanjutkan.

Baca juga: Menkes Sebut Ada Sesi Khusus Pengumuman Nasib PPKM

Hal ini berkaitan dengan berakhirnya PPKM Level 4 (empat) Covid-19 Di Wilayah Jawa dan Bali oleh pemerintah pada 26 Juli - 2 Agustus 2021.

Baca Juga:

• Pelatihan Nakes PDIP, Menkes: Setiap Pandemi Selalu Syaratkan Perubahan Perilaku Manusia
• Latih Asisten Nakes, Hasto: Peserta Akan Diintegrasikan dengan Satgas COVID-19
• Hari Ini, PDIP Mulai Gelombang 1 Pelatihan Asisten Nakes

"Secara umum secara bertahap harus dilonggarkan. Tergantung dari wilayahnya. Harus digunakan parameter yang obyektif dan transparan. Bahkan ini bisa dijadikan kontestasi kinerja pimpinan daerah," ujar Hendrawan Supratikno ketika dikonfirmasi MNC Portal Indonesia, Senin (2/8/2021).

Baca juga: Hari Terakhir PPKM Level 4, Penumpang KRL di Stasiun Bogor Naik 5 Persen

Sementara itu, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menilai, pelonggaran PPKM sebaiknya lebih dilaksanakan untuk masyarakat kelas bawah yang ekonominya amat bergantung pada pekerjaan harian.

Menurutnya pelonggaran pada segmen kelas atas tidak diperlukan karena mereka dianggap masih bisa bertahan pada PPKM Level 4 dan 3 yang rencananya akan kembali dilanjutkan pemerintah.

"Pemerintah bisa melonggarkan PPKM untuk kelas bawah dan tetap ketat untuk kelas atas. Kelas bawah diberi napas dan kelas atas diminta berkorban. WFH dilanjutkan tapi warteg, pasar dan lain-lain boleh dibuka dengan proses ketat dan diatur dengan bijak," kata Mardani Ali Sera.


Sumber : https://nasional.sindonews.com/read/...ent_aggregator

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Banyak Kiai Meninggal karena COVID-19, Wapres Luncurkan Program Kita Jaga Kiai

- Gelar Rapat Luar Biasa, Perkumpulan Penulis Satupena Hasilkan Keputusan Strategis

- Partai Oposisi dan Pendukung Pemerintah Ini Setuju Pelonggaran PPKM