JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Badan Kesehatan Dunia (WHO) belum mengetahui kapan pandemi Covid-19 akan berakhir. Menurutnya, yang terpenting saat ini adalah terus menyeimbangkan gas dan rem terkait pemulihan kesehatan dan ekonomi.

"Saya ngomong apa adanya bukan menakut-nakuti tapi kasus virus corona ini akan selesai kapan? WHO pun juga belum bisa memprediksi," kata Jokowi saat menyerahkan Banpres Produktif di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (30/7/2021).

"Sehingga sekali lagi kita ini selalu yang kita jalankan adalah sisi kesehatannya bisa kita tangani tapi sisi ekonominya juga pelan-pelan harus dijalankan," tuturnya.

Baca Juga:

• Sejarah Pembentukan Koopssus TNI yang Hari Ini Berusia 2 Tahun
• Anggota DPD RI Minta Kasus Calon Bintara Rafael Malalangi Ditelusuri
• Kemenparekraf Ajak Masyarakat Pulihkan Pariwisata Indonesia lewat Konten Kreatif

Baca juga: Menkes Budi Gunadi Jelaskan Kapan Pandemi Covid-19 Berakhir



Jokowi berujar Indonesia tidak bisa menutup total alias lockdown seperti negara lainnya. Pasalnya kebijakan itu belum bisa menjamin akan memperbaiki keadaan yang ada sekarang. Karena itu kebijakan PPKM Darurat atau semi lockdown adalah pilihan realistis yang bisa diambil saat ini.

Jokowi mengatakan kenaikan pesat kasus Covid-19 telah mengguncang struktur perekonomian nasional dan global. Karenanya, Jokowi berpesan kepada pengusaha cilik agar tetap bertahan dan tahan banting.

Banpres produktif yang sedang disalurkan diharapkan menjadi pendorong bagi pengusaha cilik untuk bangkit dan memapankan kembali perekonomiannya. "Bapak ibu semuanya harus bekerja lebih keras lagi, tahan banting," kata Jokowi.

Baca juga: Ini Beda Beras Anies dan Pemerintah Pusat untuk Pandemi Covid-19


Sumber : https://nasional.sindonews.com/read/...ent_aggregator

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Jokowi: Bukan Menakut-nakuti, WHO Belum Bisa Prediksi Kapan Pandemi Berakhir

- Politikus Demokrat Desak Kapolri Tindaklanjuti Kasus Rafael Malalangi

- Puan Maharani: Fasilitas Isolasi Pasien Covid-19 Khusus DPR Belum Diperlukan