Situasi jalan menuju Kantor Bupati Jayapura yang dipalang massa Forum Peduli Kemanusiaan pada Senin (26/7/2021). - Jubi/Engel Wally

Papua No. 1 News Portal | Jubi
Sentani, Jubi – Demonstrasi Forum Peduli Kemanusiaan di Sentani, ibu kota Kabupaten Jayapura, Papua, pada Senin (26/7/2021) diikuti berbagai kalangan, termasuk sejumlah tokoh adat yang ikut menuntut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Jayapura membentuk Panitia Khusus untuk menyelidiki penggunaan dana bantuan korban banjir bandang Sentani. Ondofolo Kampung Bambar di Distrik Waibhu, Orgenes Kaway meminta Pemerintah Kabupaten Jayapura menggunakan telinga untuk mendengar jeritan hati korban banjir bandang Sentani.

Orgenes Kaway menyatakan demonstrasi Forum Peduli Kemanusiaan yang dilakukan sampai lima kali itu menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Jayapura memang mengabaikan hak masyarakat, khususnya korban bencana banjir bandang Sentani yang terjadi pada 16 Maret 2019. Kaway meminta Pemerintah Kabupaten Jayapura transparan dalam mengelola hibah anggaran ]B\Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) senilai Rp275 miliar[/B]

“Itu bukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah [atau APBD Kabupaten Jayapura]. [Itu] dana hibah dari pemerintah pusat melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp275 miliar, ” ujar Kaway saat berorasi di depan pintu masuk Kantor Bupati Jayapura, Senin.


Kaway menyatakan aspirasi dan tuntutan masyarakat sangat jelas, meminta DPRD Kabupaten Jayapura membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk memeriksa pengelolaan dana hibah dari BNPB itu. Ia menyatkaan DPRD Kabupaten Jayapura sebagai wakil rakyat harus merespon tuntutan itu dengan baik, dan segera membentuk Pansus.

Ia menyatakan 25 anggota DPRD Kabupaten Jayapura harus berpihak kepada rakyat. “[DPRD harus berpihak kepada] kepentingan masyarakat di Kabupaten jayapura, bukan satu-dua orang, melainkan ratusan ribu warga yang terdampak banjir bandang. Kenapa wakil rakyat hanya diam dan tidak membentuk pansus hingga saat ini?” Kaway bertanya.

Kaway yang juga anggota DPR Papua menyarankan Pemerintah Kabupaten Jayapura terbuka kepada masyarakatnya, menjelaskan pengggunaan dana hibah banjir bandang dari BNPB. Sebagai pemimpin adat, ia menyatakan sangat menyesalkan langkah pemerintah, karena masyarakat membutuhkan bantuan Pemerintah Kabupaten Jayapura.

“Pemerintah pusat waktu lalu sangat jelas, telah menyampaikan bahwa dana bantuan bagi perbaikan rumah  warga sebesar 50 juta rupiah per rumah. Mekanisme sangat jelas. [B]Kenapa pemerintah daerah seperti tidak bertanggung jawab terhadap dana yang sudah dikucurkan sejak tahun lalu[B]?” Kaway bertanya.

Salah satu warga yang mengikuti unjuk rasa itu, Raimon Felle mengatakan Bupati Jayapura kurang tanggap terhadap tuntutan masyarakat. “Ini Kantor Bupati, seharusnya Bupati Jayapura datang dan mendengar apa saja yang menjadi keinginan masyarakat dalam aksi saat ini,” kata Felle.

Felle menyatakan ketidakhadiran Bupati Jayapura membuat dirinya berkesimpulan memang ada kecurangan dalam pengelolaan dana hibah BNPB. “Masyarakat hanya ingin kejelasan dari pemerintah daerah. Oleh sebab itu, DPRD Kabupaten Jayapura diminta untuk membentuk pansus kemanusiaan, ” ujar Felle. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

https://jubi.co.id/orgenes-kaway-pem...asyarakat/amp/

Bau korupsi atau birokrasi lemot?
Harusnya demo Otsus ke Pemda, bukan ke Pempus kayak demo ini