“Revenge is a dish best served cold” – Don Corleone (The Godfather)

Ungkapan tentang pembalasan dendam itu tak hanya diucapkan oleh Don Corleone yang merupakan salah satu tokoh di Novel karangan Mario Puzo. Ungkapan itu sudah terkenal jauh sebelumnya, bahkan pengucap pertamanya masih belum secara pasti diketahui. Ada yang bilang diplomat Perancis abad ke-18 Charles Maurice de Talleygrand-Perigord. Ada pula yang bilang ungkapan itu dari novel Mathilde oleh Joseph Marie Eugene Sue.

Terlepas dari asal mula ungkapan “revenge is a dish best served cold,” ia memiliki arti bahwa pembalasan dendam akan lebih terpuaskan ketika dilakukan di saat yang tak disangka-sangka atau terus menghantui si target balas dendam. Apapun lingkup dunianya, mulai dari level balas dendam bully-an anak sekolah saat target perundungan mencapai kesuksesan ketimbang pelaku perundungan, hingga tingkat elite politik.

Contoh kasus elite politik dapat kita lihat pada rentetan peristiwa yang dimulai Hari Jumat 23 Juli 2021 lalu. Hari itu, video berjudul mengenai kudeta tak langsung Gus Dur diupload lewat channel YouTube Refly Harun.

Sumber : YouTube[RIZAL RAMLI: TANK DIARAHKAN KE ISTANA, ITU KUDETA TIDAK LANGSUNG!! | HARI INI 20 TAHUN GUS DUR JATUH]

Dari video itu, dialog antara Refly Harun dan Rizal Ramli memaparkan bahwa sebelum Gus Dur lengser ia sempat membuat Wapresnya saat itu, Megawati marah besar. Penyebabnya adalah persoalan pribadi. Namun yang lebih menarik judul dari video itu memperingati 20 tahun jatuhnya Gus Dur. Di akhir video Rizal Ramli secara tersirat mengajak penonton untuk merebut kembali kekuasaan.

Artinya akan ada pembalasan terhadap lengsernya Gus Dur. Nahdlatul Ulama (NU) sedang ancang-ancang melengserkan Jokowi.

Sebelum anda menuduh saya memfitnah, coba simak paparan berikut.

Perpanjangan PPKM Darurat yang kini Bernama PPKM Level 3 dan 4 menyebabkan memanasnya rivalitas antara Presiden Jokowi dengan Wakil Presiden Maruf Amin. Rivalitas tersebut kini sudah merambah ke perang media sosial, yang justru mengaburkan situasi riil di lapangan. Perang medsos ini pula akan menguji soliditas sinergi TNI-Polri, maupun soliditas internal PDIP dan soliditas internal Blok NU.

Perang medsos ini bermula dari gerakan mahasiswa yang menobatkan Jokowi sebagai ‘The King of Lip Service’ karena dianggap kurang becus dalam melaksanakan tugasnya sebagai presiden dan mengingkari janji politiknya. Hal tersebut dikarenakan perbandingan antara janji dan fakta yang dikemukakan Presiden Jokowi kontradiktif satu sama lain.

Tak cukup Jokowi, sindiran berikutnya dilayangkan pula oleh mahasiswa ke Wapres Maruf Amin dan Ketua DPR Puan Maharani. Kali ini dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (BEM KM Unnes) yang menargetkan Wapres Maruf dan Ketua DPR Puan Maharani.

Wapres Maruf mendapat julukan ‘King of Silent’ karena seharusnya mengisi kekosongan peran yang tak bisa dijalankan oleh Presiden Jokowi saat masa pandemi. Tapi, orang nomor dua di Indonesia itu tak mampu mengisi peran itu dengan maksimal. BEM Unnes mengatakan, secara umum, masyarakat menilai Wapres Maruf Amin terlihat absen dan diam.

Mereka mencontohkan bahwa Maruf selama ini hanya tampil sebagai legitimator kebijakan pemerintah. Terlebih lagi, argumentasi dan klaim yang dikemukakan Maruf amat bias agama dan identitas, yakni agama Islam. Tampak pada statement politiknya tentang kehalalan BPJS dan hukum Fardhu Kifayah melaksanakan vaksinasi Covid-19.

Wapres Maruf lantas membalas gelar yang diberikan mahasiswa dengan menyatakan Wakil Presiden tidak menggunakan jasa pendengung (buzzer) maupun akun berpengaruh (influencer) di media sosial. Sebuah ungkapan yang seolah menyampaikan bahwa Wapres Maruf tidak kelihatan kerjanya karena kinerja Presiden Jokowi ditopang oleh BuzzeRp.

Selain Maruf, BEM Unnes juga memberikan julukan ‘Queen of Ghosting’ bagi Ketua DPR Puan Maharani. Mereka menilai berbagai produk legislasi yang dihasilkan di tengah pandemi tidak berparadigma kerakyatan dan tidak berpihak pada kalangan rentan.

Sumber : CNN Indonesia [BEM Unnes: Ma'ruf King of Silent, Puan Queen of Ghosting]
Sumber : Tempo [Dikritik BEM Unnes, Jubir Ma'ruf Amin: Wapres Tak Pakai Jasa Buzzer]

Pemberian gelar kepada Wapres Maruf Amin serta Puan Maharani menunjukkan ada dua rivalitas yakni antara Jokowi dan Maruf Amin, serta Puan Maharani vs Ganjar Pranowo vs Gibran Rakabuming. Pertarungan di internal PDIP dan pertarungan di internal istana yang menghasilkan rivalitas antara Teuku Umar vs Suropati (Wapres NU) terjadi karena pergolakan ekonomi imbas dari penanganan pandemi yang carut marut. Pergolakan ekonomi yang kemudian digaungkan oleh para mahasiswa.

Rivalitas tersebut sangat terlihat dari perpanjangan PPKM Darurat yang kemudian menjadi PPKM Level 3 dan 4. Kedua jenis PPKM itu menggambarkan rivalitas antara masyarakat modern dengan masyarakat tradisional keagamaan, dimana level 4 yang masih dibatasi ketat adalah wilayah kaum modernis, sedangkan level 3 yang longgar adalah wilayah kaum agamis.

Itulah mengapa Presiden, Menkumham, Menko Marves, dan Mendagri kompak menjamkan konfrontasi antara modernis melawan tradisionalis dalam PPKM level 4 vs level 3.

Mengapa presiden dan beberapa menterinya sengaja memisahkan antara PPKM level 4 dan level 3? Sebab data membuktikan lonjakan kasus Covid-19 terjadi dari wilayah kampung-kampung NU yang abai prokes. Hal ini dibuktikan oleh Kemenkes dan Satgas Covid-19 yang membeberkan adanya manipulasi data kasus covid di provinsi Banten, Jabar, dan Jatim, yang menjadi klaster utama Covid-19 pasca Idul Fitri. Tentunya hal yang sama akan berpeluang besar terjadi lagi pasca Idul Adha, bukan?

Oleh karena itu, segregasi antara masyarakat modern dengan tradisional keagamaan lewat PPKM level 4 dan 4, akan membuktikan pihak mana yang menjadi biang kerok lonjakan kasus Covid-19. Seandainya terjadi lonjakan Covid-19 pasca Idul Adha, maka terbukti kelompok tradisional yang menjadi penyebab utamanya. Secara otomatis akan menyebabkan blok NU tersudut.

Itulah mengapa Wapres yang selama ini dijuluki ‘King of Silent’ tiba-tiba tampak aktif berbicara penanganan pandemi setelah diumumkannya PPKM level 4 dan level 3.

Namun kondisi tersudutnya Blok NU juga membuka peluang adanya titik temu antara NU dengan gerakan mahasiswa demi menggoyang stabilitas pemerintah. Tujuannya agar pihak NU tidak menjadi satu-satunya tertuduh atas klaster Idul Adha.

Jika aksi mahasiswa terjadi, akan mengamankan pihak NU dari tuduhan penyebab timbulnya klaster Idul Adha.

Pertanyaannya, bagaimana caranya menyulut emosi mahasiswa agar turun ke jalan? Jawabannya, perang medsos dalam rangka memprovokasi mahasiswa.

Pada beberapa hari yang lalu, tersebar poster seruan aksi bertajuk ‘Jokowi End Game’ di media sosial. Aksi massa tersebut rencananya dilakukan pada 24 Juli dengan melakukan long march dari Glodok ke Istana Negara. "Mengundang seluruh elemen masyarakat!! Untuk turun ke jalan menolak PPKM dan menghancurkan oligarki istana beserta jajarannya," demikian seruan pada poster tersebut.

Respon terhadap isu Jokowi End Game memunculkan perang tagar di Twitter antara #BongkarBiangRusuh vs #PakdeMundurSaja. Dari segi timing sudah terlihat jelas gerakan Blok NU memainkan dua kaki di status quo dan oposisi, untuk menyulut gerakan massa.

Sebab tagar #PakdeMundurSaja murni digerakkan oleh jasa Tranding Topic pada 23 Juli 2021 pukul 07.00 WIB.





Publik nyata baru merespon pada pukul hari yang sama pukul 18.45 WIB melalui Ketua HMI Jakarta Selatan.





Respon terhadap tagar #PakdeMundurSaja dibalas dengan tagar #BongkarBiangRusuh oleh BuzzeRp MurtadhaOne pada jam 20.28 WIB. Serta Husin Alwi, seorang BuzzeRp dari NU yang tergabung dalam PSI pada Sabtu dini hari pukul 01.34 WIB.








Sehingga dapat disimpulkan, perang tagar antara #PakdeMundurSaja dengan #BongkarBiangRusuh hanyalah drama yang diorkestrasi blok NU untuk bermain dua kaki. Terlihat jelas tagar #PakdeMundurSaja yang dikerahkan jasa trending topik sejak Jumat pagi ternyata tidak memancing oposisi selain Ketua HMI Jaksel.

Bayangkan, hanya dalam waktu satu jam sejak Ketua HMI Jaksel menggunakan tagar #PakDeMundurSaja, tiba-tiba gerakan NU memainkan #BongkarBiangRusuh langsung bergerak massif, bahkan memiliki bahan baku isu dan meme yang sangat lengkap, dan terus bergulir hingga pagi hari.

Sumber : Detik[#BongkarBiangRusuh Trending Usai Muncul Ajakan Demo 'Jokowi End Game']

Fakta di atas memperlihatkan dengan jelas orkestra Blok NU mencegah dirinya menjadi tertuduh peningkatan kasus Covid-19 pasca Idul Adha dengan cara memancing gerakan massa dari oposisi dan mahasiswa. Perang tagar #BongkarBiangRusuh vs #PakDeMundurSaja bukan antara pemerintah dengan oposisi, namun terjadi di dalam internal istana sendiri. Perang tagar ini adalah antara Istana vs Istana, Presiden vs Wakil Presiden.

Kelompok pendukung presiden terlihat menyadari adanya upaya NU memainkan 2 kaki untuk kepentingan polirik Blok NU tersebut, sehingga para BuzzeRp istana memainkan tagar #KitaYakinJokowi yang bersifat lebih lembut dan netral serta tidak berupaya menyinggung soal status quo vs oposisi yang tengah diupayakan Blok NU.

Walaupun jika kita melihat lini massa Twitter, para BuzzeRp NU yang memainkan #BongkarBiangRusuh tetap berupaya memprovokasi upaya lini massa #KitaYakinJokowi dengan perang status quo vs oposisi, namun penggerak #KitaYakinJokowi dari istana terlihat berupaya keras menghindari friksi dengan oposisi supaya tidak terpancing manuver Blok NU.

Sumber : MediaIndonesia [Tagar #KitaYakinJokowi jadi Trending di Twitter Saat Rencana Demo Jokowi End Game]

Narasi liar di Twitter yang menuntut Presiden Jokowi turun ternyata bukan sekali ini saja terjadi. Bahkan belakangan ini kerap kali muncul setiap seminggu sekali. Hal yang jadi pertanyaan, siapa pembuatnya?

Keanehan itu dipaparkan oleh analis media sosial dan pendiri Drone Emprit Ismail Fahmi. Menurutnya narasi penurunan Jokowi dengan beragam tagar tidak masuk akal karena penurunan presiden tak serta merta membuat situasi menjadi lebih baik.

"Sebenarnya tujuan serial tagar yang menuntut Jokowi turun itu apa ya? Setiap minggu ganti tagarnya, tapi narasinya sama. Menuntut turun. Apakah kemudian kalau diganti wapres akan lebih baik? Sepertinya ndak masuk di akal saya tuntutan ini," tulis Ismail Fahmi di Twitter, pada 25 Juli 2021.

Sumber : Detik [Drone Emprit: Tagar Turunkan Jokowi Ganti Tiap Minggu, Asalnya 1 Klaster]

Dengan kata lain, narasi dengan tagar yang menginginkan Presiden Jokowi justru bertujuan menaikkan Wapres Maruf Amin menjadi presiden.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa perang medsos yang tengah dikerahkan Blok NU untuk mengadu Status Quo vs Oposisi, justru mengaburkan gambaran riil soal penanganan pandemi.

Perang medsos dua kaki NU menunjukkan ada rivalitas di dalam internal NU serta menunjukkan adanya posisi tawar NU terhadap PDIP maupun Jokowi sebagai pihak yang bisa mengendalikan Ganjar Pranowo.

Sebab salah satu pihak yang disebut provokator aksi massa Jokowi End Game adalah Ridho Maulana yang ditangkap polisi namun langsung meminta maaf soal aksi tersebut. Usut punya usut ia ternyata berasal dari Ponpes Ad Dainuriyah 2 Semarang.

Pondok pesantren Ad Dainuriyah 2 Semarang merupakan salah satu ponpes binaan Wantimpres Habib Muhammad Luthfi bin Yahya. Ponpes ini juga memiliki kedekatan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan keluarga alm Mbah Moen, serta cukup dekat dengan Polda Jateng dan Kodam Dipenogoro.




Sumber :  
Sumber : PosKota[Polisi Tangkap Pemuda yang Diduga Akan Melakukan Provokasi untuk Menjalankan Aksi Makar ke Presiden Jokowi di Istana Negara]

Hal yang perlu dicermati dari terseretnya nama Ponpes Ad Dainuriyah 2 adalah

1. Hubungan provokasi aksi massa oleh santri Ad Dainuriyah 2 dengan arah politik anggota Wantimpres Habib Luthfi bin Yahya yang juga memiliki kedekatan dengan Gatot Nurmantyo dan keluarga Mbah Moen.

2. Hubungan provokasi aksi massa oleh santri Ad Dinuriyah 2 dengan arah politik Gubernur Jateng, dimana kans Ganjar Pranowo maju di Pilpres 2024 sangat bergantung pada kandasnya Puan Maharani dan kandasnya Jokowi yang sekaligus mengandaskan kans Gibran Rakabuming. Ditambah pula ada pelaporan terhadap Muhammad Najih Maimoen atau Gus Najih, yang juga kakak dari Wagub Jateng terkait pernyataannya yang menyebut vaksin sebagai alat pembunuhan massal.

Sumber : Detik [Gus Najih Putra Mbah Moen Dipolisikan Gegara Hoax 'Vaksin Pembantaian Massal']

3. Adanya rivalitas gerbong NU Maruf Amin – Said Aqil vs Luthfi bin Yahya, karena pihak Teuku Umar (PDIP) mengambil Maruf Amin sebagai Wapres namun membersihkan gerbong Said Aqil dari Wantimpres digantikan gerbong Luthfi bin Yahya. Sehingga terlihat ada motif dari Blok NU melalui Husin Alwi menghantam Ponpes binaan Luthfi bin Yahya sebagai bagian dari kepentingan politik Said Aqil dan Maruf Amin melengserkan Habib Luthfi dari Wantimpres.

Sehingga terlihat jelas, Blok NU memanfaatkan aparat untuk menciptakan kegaduhan nasional dengan memanaskan :

1. Oposisi dan blok mahasiswa untuk menajamkan serangan kepada presiden sekaligus menjadikan oposisi dan para mahasiswa sebagai kambing hitam jika terjadi ledakan klaster Covid-19 Idul Adha.

2. Posisi politik Ganjar Pranowo dari keterkaitannya dengan Ponpes Ad Dainuriyah 2, untuk kepentingan politik Blok NU membuka penawaran kepada Teuku Umar maupun Jokowi sebagai pihak yang mampu mengendalikan Ganjar Pranowo.

3. Kasus provokasi Jokowi End Game oleh santri Ad Dainuriyah 2 demi amunisi perang di internal Blok NU menggeserkan Luthfi bin Yahya dari Wantimpres.

Provokasi santri NU di Jokowi End Game serta perang tagar yang mereka ciptakan sendiri menunjukkan genderang perang telah ditabuh oleh Blok NU yang ingin membalaskan dendam terhadap Teuku Umar pasca 20 tahun lengsernya Gus Dur. Gus Dur yang digantikan Wapresnya, Megawati.

Bayangkan saja momen 20 tahun lengsernya Gus Dur bisa jadi pembalasan dendam yang sangat manis bagi NU. Sebab kondisi akan berbalik, Jokowi dapat digantikan Wapresnya, Maruf Amin.