“Smallness of mind is the cause of stubbornness, and we do not credit readily what is beyond our view” – Francois de la Rochefoucauld (Sastrawan Perancis)

Pandangan yang sempit menyebabkan seseorang menjadi keras kepala bertahan dengan sikapnya, sehingga tak siap berhadapan dengan perubahan yang selama ini tak terbayangkan. Begitulah kira-kira arti dari ucapan seorang penulis yang telah memberikan pengaruh kepada kritikus-kritikus besar Perancis abad ke-19.

Banyak hal yang berada di luar pandangan seseorang. Salah satu contohnya pandemi Covid-19 yang sudah 1 tahun lebih menggerogoti Indonesia dan dunia. Siapa yang akan menyangka di tahun 2019 lalu kondisi Indonesia akan berubah drastis di tahun berikutnya. Siapa yang akan menyangka banyak orang-orang terdekat kita yang menutup usianya karena virus yang datang dari China. 

Secara logika, kondisi yang sedang tidak baik-baik saja seperti ini, seharusnya menjadi cambuk bagi masyarakat untuk berubah. Ternyata tidak, masih banyak yang keras kepala tidak menaati protokol kesehatan. Masih banyak dari mereka yang berpikiran sempit menganggap Covid-19 itu hal yang biasa atau bahkan tak menganggapnya ada. Semua demi mempertahankan perilaku yang selama ini lumrah. Tak siap menghadapi kenormalan baru.

Terutama di daerah dengan nilai tradisional keagamaan yang kental, seperti daerah dengan basis NU yang kuat, daerah yang menganggap cium tangan kyai lebih penting dari pada protokol kesehatan.

Hal ini pula yang menyebabkan lonjakan kasus Covid-19 setelah Idul Fitri meroket, padahal pandemi sebenarnya sudah dapat dikendalikan.

Menurut data perkembangan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 per hari yang dilansir dari situs covid19.go.id, terjadi penurunan angka Covid-19 sejak tanggal 30 Januari 2021. Bahkan melandai alias terkendali pada periode awal Maret hingga awal Juni 2021. Menariknya, angka ini mulai menanjak setelah lebaran Idul Fitri 2021, meski pemerintah melarang tradisi mudik setelah berpengalaman menghadapi lonjakan kasus Covid-19 lebaran tahun lalu.

Usut punya usut, ternyata kebijakan larangan mudik tak didukung bahkan tak diindahkan oleh ormas Islam terbesar di Indonesia, yakni NU. Masyarakat tradisional keagamaan NU sangat tidak taat prokes terbukti dari banyaknya pesantren yang menjadi klaster Covid-19. Selain itu, daerah desa/kelurahan di daerah yang menjadi basis NU seperti Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur memiliki kepatuhan bermasker yang rendah.

Sumber : RRI[Kluster Ponpes, Tiga Ribu Santri Positif Covid-19]
Sumber : Tirto [PPKM Darurat, Satgas COVID-19 Sebut Banyak Daerah Masih Abai Prokes]

Artinya, daerah tradisional keagaman tidak mau beradaptasi dengan perubahan. Mereka ogah mematuhi protokol kesehatan.

Hal ini diperparah pula dengan varian delta ataupun varian lain yang mudah menular masuk ke Indonesia melalui TKI. Masih ingatkah kita soal lonjakan kasus Covid-19 besar-besaran setelah mudik lebaran yang terjadi di Covid-19 di Bangkalan dan Kudus?

Pada 9 Juni 2021 lalu, Jubir Wiku mengatakan bahwa ledakan kasus virus corona di Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur, dipicu oleh klaster keluarga yang mulai muncul usai lebaran. Varian virusnya sendiri disebut dibawa oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang pulang kampung.

Sumber : CNN Indonesia [Lonjakan Corona Bangkalan Terkait Mudik, Varian Dibawa TKI]

Lalu pada 13 Juni 2021, giliran Menkes Budi Gunadi Sadikin yang membeberkan terjadi ledakan kasus Covid-19 di Kudus akibat varian Delta. Menurut Menkes, penularan virus corona delta terjadi karena banyaknya pekerja migran Indonesia yang pulang.

Sumber : Tribunnews [Covid-19 Kudus dari Varian India, Ditengarai Menular dari TKI yang Pulang dan Pekerja Pelabuhan]

Artinya meledaknya Covid-19 saat ini lagi-lagi imbas dari larangan mudik yang ditentang dan tak dipedulikan oleh kelompok tradisionalis NU.

Maka dari sini dapat kita simpulkan alur ledakan Covid-19 yang terjadi saat ini. Pertama TKI mudik dari bandara langsung ke kampung-kampung. TKI yang telah berada di kampung bertemu dengan warga desa yang abai prokes, sehingga terjadi transmisi. Mereka yang tertular tentu tak dapat dirawat di desa yang tidak memiliki fasilitas kesehatan yang memadai atau pun tak mencukupi, sehingga dirawat di rumah sakit kota-kota besar.

Transmisi yang terjadi di kampung-kampung akhirnya menulari pemudik dari kota-kota besar. Pemudik lalu membawanya ke kota-kota besar saat arus balik. Akibatnya terjadilah ledakan Covid-19 di kota-kota besar.

Kini pemerintah tengah bersiap menghadapi potensi ledakan kasus Covid-19 dari perayaan Idul Adha.

Potensi terjadinya peningkatan transmisi kasus Covid-19 setelah Idul Adha khususnya di daerah dengan nilai tradisional keagamaan yang kuat, menyebabkan Presiden Jokowi memperpanjang PPKM Darurat Jawa-Bali hingga 26 Juli 2021.

Adanya potensi ledakan kasus pasca Idul Adha di daerah tradisional keagamaan pula yang menyebabkan Presiden Jokowi memerintahkan tiap daerah menyiapkan tempat isolasi Covid-19 terpusat hingga tingkat desa pada 19 Juli 2021 lalu.

“Penyiapan rumah isolasi terutama untuk yang bergejala ringan. Kalau bisa, ini sampai di tingkat kelurahan atau desa, ini akan lebih baik. Kalau tidak, paling tidak, ada isolasi terpusat di tingkat kecamatan," ujar Jokowi.

Jokowi juga meminta kepala daerah untuk terus memantau kepasitas rumah sakit atau bed occupancy rate (BOR) di setiap rumah sakit sehingga bisa dioptimalkan untuk penanganan pasien Covid-19. Sebab ketika ia melihat rumah sakit di beberapa daerah, rumah sakit tersebut memasang angka 20 atau 30 persen dari kapasitas rawat inap yang tersedia. Ia menilai seharusnya kapasitas tersebut dapat dinaikkan hingga 40 persen seperti DKI Jakarta atau lebih baik lagi didedikasikan sebanyak 50 persen untuk pasien Covid-19.

Sumber : Kompas [Jokowi Minta Daerah Persiapkan Tempat Isolasi Covid-19 Terpusat hingga Tingkat Desa]

Pemberitaan tersebut menandakan presiden meminta agar desa dan pelosok yang didominasi kaum tradisional keagamaan menyiapkan fasilitas isolasi sendiri serta meningkatakan BOR Covid-19 di tiap daerah dengan tujuan:

1. Lonjakan Covid-19 yang berpotensial terjadi dari wilayah tradisional keagamaan dapat tetap terisolasi dan tercatat sebagai angka Covid-19 wilayah tradisional keagamaan, bukan menjadi angka perkotaan.

2. Kota-kota besar yang menjadi tulang punggung pemulihan ekonomi tidak dipersulit oleh kelakuan berpikiran sempit wilayah tradisional keagamaan yang tak peduli prokes dan menjadi pusat transmisi namun angkanya malah dicatat di perkotaan karena desa dan pelosok tak memiliki fasilitas isolasi sendiri. Sebab warga tradisional keagamaan terus mengabaikan prokes karena merasa wilayahnya aman, padahal pasien dari pedesaan dibawa ke perkotaan.

Pemerintah menyadari bahwa perayaan Idul Adha dan pemotongan kurban akan diiringi dengan ketidakpatuhan masyarakat terutama daerah kelurahan/desa di daerah tradisional keagamaan NU meski PPKM Darurat masih berlaku.

Oleh karena itu, alangkah lebih baik jika wilayah-wilayah yang tetap menggelar Sholat Ied dan melakukan pemotongan kurban agar diisolasi penuh. Warga di wilayah tersebut dilarang keluar dari wilayahnya selama 2-3 pekan ke depan, agar jika terjadi ledakan Covid-19 di wilayah tersebut tidak merembet ke luar wilayahnya.

Bagi daerah yang terbukti tidak menggelar Sholat Ied berjamaah dan memotong kurban dapat dibuka bertahap setelah 26 Juli 2021 (akhir PPKM Darurat).

Supaya lebih aman, warga wilayah tradisional kegamaan tetap dibatasi ruang geraknya memasuki perkotaan hingga 2-3 pekan ke depan, dan meningkatkan tracing Covid-19 di wilayah-wilayah tersebut. Sesuai dengan permintaan presiden agar pedesaaan menyiapkan fasilitas isolasi pasien sendiri.

Apakah cara ini kejam? Betul, tapi lebih kejam lagi mengorbankan mereka yang taat prokes dan menjadi tulang punggung perekonomian demi menuruti keinginan pihak yang berpikiran sempit tak peduli ada pandemi Covid.