Jakarta - Keluhan warga Jakarta Barat soal biaya kremasi jenazah Corona mencapai Rp 45 juta bahkan Rp 65 juta bikin Pemprov DKI angkat bicara. Pemprov membantah petugasnya jadi calo dan memberi imbauan ke yayasan kremasi.
"Mengimbau kepada Yayasan Kremasi agar bersurat ke RS terkait penjadwalan kremasi beserta tarifnya. Sehingga, tidak terjadi tawar-menawar di lapangan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab/oknum yang merugikan masyarakat," kata Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) Provinsi DKI Jakarta, Suzi Marsitawati dalam keterangan tertulis Pemprov DKI, Minggu (18/7/2021).

Baca juga: Viral Broadcast Warga Sebut Ada 'Kartel Kremasi', Pemprov DKI Buka Suara
Saat ini, 3 krematorium swasta di Jakarta tidak melayani kremasi jenazah Corona. Tiga krematorium itu adalah Grand Heaven, Pluit; Daya Besar, Cilincing; dan Krematorium Hindu, Cilincing.

Dengan demikian, warga Jakarta yang ingin mengkremasi jenazah keluarga yang meninggal karena Corona harus membawa jenazah itu ke luar kota. Pemprov DKI menyebut beberapa krematorium di sekitar Jakarta itu antara lain Oasis, Tangerang; Sentra Medika, Cibinong; dan Lestari, Kerawang.

Broadcast 'Kartel Kremasi'
Sebelumnya, sempat muncul pesan berantai yang berisi curhat seorang warga Jakarta Barat. Warga itu mengaku ditawari bantuan mencarikan krematorium untuk ibunya yang meninggal karena COVID-19 oleh seorang petugas Dinas Pemakaman. Oknum tersebut mengatakan kremasi bisa dilakukan dengan tarif Rp 45-65 juta.

Warga itu pun mengeluhkan harga kremasi yang sampai puluhan juta rupiah karena sebelumnya jenazah sang kakak dikremasi dengan biaya tak sampai Rp 10 juta. Kejadian itu disebut terjadi pada 12 Juli 2021.

Baca juga: Pemprov: 3 Krematorium Swasta di DKI Tak Layani Kremasi Jenazah Corona
Laporan serupa juga sampai ke telinga politikus PSI. Wakil Sekjen DPP PSI, Danik Eka Rahmaningtiyas mendapat laporan bahwa untuk kremasi di Jabodetabek, misalnya, biaya sudah mencapai Rp 45 juta sampai Rp 55 juta. Bahkan ada yang minta Rp 80 juta.

"Padahahal, dua-tiga bulan lalu, paket kremasi hanya sekitar Rp 10 juta. Kami paham soal hukum permintaan dan penawaran. Tapi, selayaknya ada intervensi pemerintah agar harga tidak naik gila-gilaan," kata Danik dalam keterangan tertulisnya.

Penelusuran Pemprov DKI
Terkait keluhan warga itu, Distamhut DKI sudah melakukan penelusuran. Kepala Distamhut DKI Suzi Marsitawati membantah ada jajarannya yang menjadi calo.

Dia menyebut petugas Palang Hitam Distamhut Provinsi DKI Jakarta hanya memberikan informasi kepada RS maupun pihak keluarga terkait lokasi kremasi swasta yang menerima jenazah COVID-19 di luar Jakarta dan tidak melakukan pengantaran jenazah ke luar kota karena meningkatnya pelayanan pemakaman di dalam kota.

"Jenazah yang dikremasi di Karawang dibawa sendiri oleh pihak keluarga. Petugas kami hanya menginformasikan bahwa krematorium di Jakarta tidak menerima kremasi jenazah COVID-19 dan yang dapat menerima adalah krematorium di luar Jakarta," katanya.

Semoga Karma Buat Kartel Busuk Mengais Ditengah Duka
Suzi juga mengimbau agar masyarakat dapat mencatat nama, mengambil foto wajah, dan laporkan kepada Pemprov DKI Jakarta apabila terdapat oknum yang mengaku petugas Distamhut Provinsi DKI Jakarta dan meminta uang.

"Jika oknum tersebut benar pegawai kami, maka Pemprov DKI Jakarta akan langsung menindak tegas. Namun, jika bukan pegawai, Pemprov DKI Jakarta akan melaporkan ke Kepolisian untuk proses lebih lanjut," ujarnya.