Papua No.1 News Portal | Jubi
Manokwari Jubi – Komite Nasional Papua Barat (KNPB) wilayah Mnukwar menyatakan bahwa pemerintah Indonesia telah berhasil memperpanjang penderitaan orang Papua lewat pengesahan UU Otsus untuk 20 tahun ke depan.

Ketua KNPB wilayah Mnukwar, Alexander Nekenem mengatakan, perpanjangan Otsus Papua untuk ke dua kalinya (Otsus Jilid II) merupakan kompromi sepihak Indonesia tanpa persetujuan Orang Papua.

“Kami lihat RUU Otsus yang disahkan adalah kompromi sepihak, sehingga sampai 20 tahun sekalipun kami [KNPB] akan tolak terus menolak dan menuntut hak penentuan nasib sendiri atau referendum,” kata Alexander Nekenem kepada Jubi, Kamis (15/7/2021).

Alexander berujar bahwa catatan kelam tentang pencaplokan Papua ke dalam NKRI hingga ketidakjujuran dalam PEPERA 1969 adalah rangkaian peristiwa yang akan terus menjadi dasar penolakan terhadap rayuan Indonesia lewat Otsus.

“Otsus bukan solusi damai bagi orang Papua, tapi merupakan solusi [sepihak] Jakarta untuk pertahankan kekuasaan, penindasan secara massif, genosida, hingga perebutan SDA di tanah Papua” kata Nekenem.

Alexander Nekenem mengatakan, silakan saja Pemerintah Indonesia secara tersistem di daerah mengakui keberadaan Otsus di tanah Papua, tapi hal itu bukan menjadi pembatas Orang Papua untuk terus menyuarakan referendum.

“Sepanjang generasi Papua, kami akan terus menyuarakan penolakan dan meminta hak penentuan nasib sendiri,” tukas Nekenem.

Selanjutnya di tempat terpisah puluhan pemuda di Manokwari menggelar aksi protes dan penolakan terhadap pembahasan dan pengesahan UU Otsus Papua.

“Otsus akan mengambil harta tanah kami, tapi tidak akan membunuh jiwa dan semangat perjuangan kami untuk membentuk negara sendiri, Papua merdeka,” ujar Sayang Mandabayan mantan tahanan politik perempuan Papua. (*)

Editor: Edho Sinaga
   

https://jubi.co.id/uu-otsus-disahkan...erpanjang/amp/

Otsus bagus dananya, tapi kalau pengelolaannya bagus dan efesien. Hasil dari Otsus udah kelihat walaupun belum total lewat infrastruktur dan pendidikan.