Para aktivis Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Papua Semarang berfoto bersama dengan membentangkan poster dan spanduk menolak pengesahan RUU Otsus Papua menjadi undang-undang. - Dok. Hipmapas


Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Papua Semarang atau Hipmapas batal berunjuk rasa di Semarang pada Kamis (15/7/2021), karena Asrama Mahasiswa Papua di Semarang didatangi aparat keamanan dan warga. Hipmapas akhirnya menggelar konferensi pers di Asrama Mahasiswa Dogiyai, Semarang, menyatakan sikap mereka menolak pengesahan Rancangan Undang-undang atau RUU tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua menjadi undang-undang.

Ketua Hipmapas, Deserius Dogomo mengatakan awalnya para mahasiswa Papua di Semarang ingin berdemonstrasi untuk menolak rencana pengesahan RUU Perubahan Kedua UU Otsus Papua menjadi undang-undang. Mereka berkumpul di Asrama Mahasiswa Papua yang berada di Candi Sari, Semarang. Akan tetapi, sejumlah aparat keamanan dan warga setempat mendatangi asrama pada Kamis pagi.

“Kami kumpul di Asrama Papua Semarang, namun sekitar jam 07.00 WIB TNI/Polri datang,” kata Dogomo. Ia menyatakan aparat keamanan dan warga melarang mahasiswa Papua berdemonstrasi, dengan alasan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Jawa dan Bali.

Menurutnya, sejumlah pengurus Asrama Mahasiswa Papua di Semarang juga menolak asramanya dijadikan tempat berdemonstrasi. Para pengurus Hipmapas akhirnya berpindah ke Asrama Mahasiswa Kabupaten Dogiyai yang berada di Gunung Pati, Semarang.

“Kami lalu berkumpul di Asrama Mahasiswa Kabupaten Dogiyai. Kami melakukan konferensi pers menanggapi pengesahan RUU tentang Perubahan Kedua UU Otsus Papua,” kata Dogomo kepada Jubi.

Dogomo menyatakan Hipmapas menolak dengan tegas langkah DPR RI mengesahkan RUU Otsus Papua itu pada Kamis.  RUU itu dinilai sebagai upaya pemerintah melanjutkan pemberlakukan Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang telah terbukti gagal mengatasi masalah di Papua.

“Kami tolak perpanjangan Otsus Papua. Berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri sebagai solusi demokratis bagi rakyat bangsa West Papua,” kata Dogomo.

Menurutnya, Otsus Papua yang telah diberlakukan sejak 2001 telah menimbulkan berbagai masalah baru di Papua. Setelah 20 tahun Otsus Papua, kemiskinan rakyat Papua tidak teratasi, kualitas pendidikan di Papua tetap buruk, layanan kesehatan di Papua pun tetap buruk. Selama Otsus, pelayanan sektor publik dinilai tidak menyentuh orang asli Papua.

“Intinya Otsus hadir, [namun] tidak menjamin hak masyarakat adat sehingga tanah dan hutan Papua dikeruk untuk kepentingan kapital dan elit Jakarta. Penegakan hukum diskriminatif. [Selama Otsus Papua] pembungkaman ruang demokrasi dan pembatasan akses jurnalis [asing] terjadi. Pada era Otsus, terjadi operasi besar-besaran beberapa daerah di Tanah Papua,” kata Dogomo.

Dogomo mengatakan selama 20 tahun pemberlakuan Otsus Papua, kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) tetap terjadi di Papua. Ia menyebut berbagai kekerasan dan pelanggaran HAM itu menyerupai etsosida bangsa West Papua.

Menurutnya, pemerintah Indonesia merekayasa situasi dan aspirasi rakyat Papua dan membuat kompromi dengan elit politik lokal untuk meloloskan revisi UU Otsus Papua.“Sementara, rakyat Papua tidak dilibatkan dalam menentukan nasib masa depannya. Jakarta dan para elit birokrat Papua tidak peduli dengan konflik politik berkepanjangan yang terus berdarah-darah di Tanah Papua,” kata Dogomo.

Ia menyatakan pengesahan RUU Perubahan Kedua UU Otsus Papua justru menunjukkan pemerintah pusat mengingkari hak rakyat Papua untuk menilai keberhasilan Otsus Papua, sebagaimana diatur  Pasal 77 UU Otsus Papua. Akan tetapi, seluruh proses pembahasan RUU Perubahan Kedua UU Otsus Papua mengabaikan aspirasi rakyat Papua.

“Pasal 77 telah menjamin [hak] kami, rakyat Papua untuk memutuskan nasib Otsus di atas Tanah Papua. Kamilah yang akan membahas dan menentukan solusinya. Rakyat Papua menolak segala politik representasi di luar kehendak murni rakyat Papua. Kami serukan kepada Jakarta untuk segera mengelar referendum di Papua, sebagai bagian dari menghargai suara Rakyat Papua yang menolak Otsus Papua. Negara Indonesia [harus] memberikan Hak Menentukan Nasib Sendiri kepada bangsa West Papua, sesuai dengan Pembukaan Konstitusi Indonesia yang menyatakan ‘penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan’,” kata Dogomo.

Sekretaris I Hipmapas, Yeli Yikwa mengatakan selama pemberlakukan Otsus Papua ada 29 juta hektar tanah dan hutan ulayat masyarakat asli Papua dirampas atas nama pembangunan dan percepatan pertumbuhan ekonomi di Papua. Akibatnya, masyarakat adat di Papua tergusur dari tanahnya, termarjinalisasi, dan kehilangan harapan untuk hidup.

“Kedua provinsi di Tanah Papua [tetap menjadi] provinsi termiskin, dengan Indeks Pembangunan Manusia, tingkat kesehatan, dan infrastruktur paling buruk di Indonesia. Rakyat Papua ingin penyelesaian [masalah Papua] yang damai, demokratis, dan tuntas, berdasarkan prinsip-prinsip internasional yang bermartabat,” kata Yikwa.

Yikwa mengatakan rakyat Papua telah menolak segala bentuk kompromi yang mengatasnamakan rakyat Papua. Menurutnya, pembahasan pengesahan RUU Perubahan Kedua UU Otsus Papua terjadi tanpa melibatkan rakyat Papua selaku subjek dan obyek persoalan di Tanah Papua. “Rakyat Papua harus membahas, menetapkan dan memutuskan solusi penyelesaian yang terbaik bagi rakyat dan masa depan Tanah Papua,” katanya. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G
https://jubi.co.id/hipmapas-tolak-pe...sus-papua/amp/
Nggak demo ke gubenur dan bupati secara yang ngelola dana Otsus mereka. Pusat kasih dana ke pemprov dan pemkab, tapi tetap disalahin pemerintah pusat...

Kayaknya satu frekuensi asrama mahasiswa Papua di banyak tempat di Jawa