MerahPutih.com - Kelompok buruh menolak program vaksin berbayar. Mereka menyatakan mendukung program vaksinasi namun negara yang harus membayar dan memberikan vaksin ke masyarakat dengan gratis.

"Negara yang harus membayar, seluruh dunia juga begitu, rakyatnya vaksin gratis," ungkap Presiden KSPI, Said Iqbal dalam konferensi pers virtual, Kamis (15/7).

Said Iqbal menyatakan para buruh menolak adanya komersialisasi pada program vaksinasi. Buruh tidak setuju ada vaksin yang harus dibayar, baik vaksin Gotong Royong oleh pengusaha, maupun vaksin individu lewat Kimia Farma.

Mereka menilai saat ini masih dibayarkan pengusaha namun saat kondisi keuangan perusahaan sulit, buruh juga yang harus dibebankan.

"Intinya, kalau sudah ada istilah membayar ini masalah waktu saja, masyarakat akan perlahan disuruh bayar," katanya.

Said menjelaskan, alasan KSPI menolak vaksin berbayar seperti vaksin gotong royong adalah karena besar kemungkinan ketika perusahaan tidak memiliki dana sehingga tidak mampu membayar vaksin, otomatis beban diberikan kepada karyawan untuk membayar.

"Sama kayak antigen. Pada tahap awal rapid tes antigen ditanggung oleh perusahaan, tapi ketika dana perusahaan tidak mencukupi maka buruh yang dikenakan biaya," jelas Said.

Hal ini pun menurut Said, akan dimanfaatkan oleh kelas menengah ke atas. "Jadi menengah ke bawah disuruh antre. Ini enggak boleh, melanggar konstitusi," tegas Said.

Said menyebutkan, apabila alasan Menteri BUMN menyelenggarakan vaksin berbayar agar terhindar dari antre, lebih baik menyelenggarakan program vaksin melalui BPJS.

"Buka jaringan BPJS, itu paling lengkap providernya, agar masyarakat tidak perlu mengantre kalau memang itu alasannya. Jelas, kaum buruh dengan tegas menolaknya," tegas Said Iqbal.

Said meminta program vaksinasi sesuai instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) di awal progam vaskinasi dimulai, yakni membuat vaksin ditanggung pemerintah dan masyarakat tidak perlu membayar.

"Kembalikan vaksin seperti yang dikatakan pak Jokowi, kalau vaksinasi itu ditanggung pemerintah, masyarakat nggak perlu bayar," pungkasnya.


Sumber