Sering kali membaca berita pasien isoman meninggal dunia saat melakukan isolasi mandiri di rumah sendiri ataupun di rumah kost mereka.
Sungguh miris mendengarnya karena kebanyakan pasien isoman itu tidak terlalu terurus oleh tenaga kesehatan.
Pihak tenaga kesehatan yang terbatas dengan kesibukan lainnya, membuat hal di atas masih sering terjadi.

Jadi siapa pihak yang harus ikut bertanggung jawab atas pasien isoman di rumah mereka masing-masing?.

Pemimpin daerah tersebut.
Gubenur,Walikota atau Bupati lah yang harus ikut bertanggung jawab atas banyaknya kasus meninggalnya pasien isoman di rumah.
Mereka tidak cepat dan gesit mengelola kebijakan di masa lonjakan pandemi covid-19.

Terkadang kebijakan membuat lokalisasi pasien covid-19 terkesan tanpa inovasi yang membawa manfaat besar bagi warganya.
Begitu-begitu saja dengan pola yang sama dan manfaatnya segitu-segitu saja.
Tempat karantina telah penuh namun yang di lakukan kepada pasien malah di suruh antri di rumah masing-masing dan akhirnya jadilah kluster baru yaitu kluster keluarga karena mereka menunggu di rumah yang tidak layak tuk isolasi mandiri.
Padahal mereka punya power dan SDM tuk bergerak cepat membuat tempat baru karantina pasien covid-19.

Apa yang di lakukan oleh Pemkab Malang adalah sebuah inovasi yang menurut ane sangat brilian dan membawa manfaat besar ke depannya.
Yaaa tempat isoman terpadu per kecamatan.
Jadi warga yang positip covid-19 bisa di isolasi di tempat yang layak dan tidak jauh dari keluarga mereka.
Jelas juga membuat tenaga kesehatan terutama pihak puskesmas tidak perlu repot mobile rumah ke rumah.
Mereka bisa mengawasi dan mengontrol kondisi pasien positip pada satu tempat saja.
Pasien pun merasa di perhatikan dan nyaman karena tenaga kesehatan ada tuk mereka.
Kejadian yang tidak di inginkan bisa di minimalisir.

Kebijakan ini harusnya sudah ada dan berjalan jauh-jauh hari.
Mengingat sudah satu tahun setengah wabah ini melanda Ibu Pertiwi.
Kalau perlu setiap Kelurahan yang ada di seluruh Indonesia menyediakan satu tempat terpadu isolasi mandiri.
Gedung sekolahan atau gedung serba guna, ane rasa setiap kelurahan pasti punya.
Manfaatkan itu sebagai balai terpadu isoman dan pencegahan penularan covid-19 hingga Indonesia benar-benar terlepas dari pandemi ini.
Tenaga kesehatan bisa fokus di satu tempat saja.
Mereka bisa melakukan cek tensi darah,suhu tubuh dan saturasi oksigen di balai terpadu ini.
Tidak seperti sekarang ini.
Terkesan mewah tapi tempat yang di sediakan jauh dari kapasitas yang seharusnya tersedia mengikuti jumlah lonjakan.

Namun kembali lagi ke pola pikir Pemimpin daerah masing-masing.
Mau berjuang melawan pandemi ini dengan sungguh-sungguh atau tidak.
Karena ini bicara anggaran lagi.
Namun yang perlu di ingat bahwa kita di hadapkan dengan pilihan yang cuman satu.
Hidup berdampingan dengan nih virus hingga batas waktu tak tentu.
Artinya kapanpun kita lengah maka nih virus akan menyerang kita tanpa perduli kamu siapa atau jabatanmu apa.

Semoga apa yang di lakukan oleh Pemkab Malang bisa menginspirasi seluruh pemimpin daerah tuk membuat balai terpadu penanganan covid-19 skala lingkaran kecil yaitu per Kecamatan atau per Kelurahan.
Banyak manfaat yang di dapat dari adanya balai terpadu ini.
Salah satunya menekan yang namanya kluster keluarga di wilayah masing-masing.

Semoga Pemerintah Pusat bisa membaca inovasi Pemkab Malang ini sebagai inspirasi baru melawan pandemi covid-19.