Kinerja karyawan aparatur sipil negara Indonesia sudah memburuk, sudah tidak ada lagi kapasitas yang memadai bagi aparatur sipil negara untuk bisa mengelola urusan bernegara, pasalnya tidak jarang pegawai negri sipil terpergok membolos, melakukan korupsi dan sering melakukan tugas ganda. Banyak pegawai negri sipil bekerja di luar zona pekerjaannya sehingga tugas menjadi kacau dan tidak tersusun rapi bahkan tugas cenderung ditutup-tutupi dan mengabaikan keterbukaan tugas kepada masyarakat.

Pemerintah telah membuat berbagai kebijakan terkait penggunaan sumber daya manusia untuk pegawai negri sipil salah satu kebijakannya yaitu menutup berbagai kelembagaan yang dianggap tidak aktif dan dianggap tidak memberikan dukungan untuk melakukan pembangunan terhadap negara, justru pemerintah kini membuat kebijakan yang berhubungan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pegawai negri sipil lebih sering mengecewakan daripada memiliki inisiatif untuk berusaha secara maksimal membantu negara, bahkan jika ada inisiatif pasti selalu ada pemberitaan yang mendapati bagian yang melakukan korupsi sampai dengan merugikan jam operasional yang dibuat berlarut-larut yang menyebabkan masyarakat banyak melakukan antrian untuk bisa mengurus diri di kelembagaan nasional.

Penerimaan pegawai negri sipil akan terus berkurang bahkan kebijakan terbaru didapati adanya perubahan status pegawai negri sipil untuk guru menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, hal ini akan menjadi pertimbangan pemerintah yang akan menfokuskan diri kepada kegiatan untuk membangun perekonomian ke pihak swasta.

Praktisi partai politik jelas mendukung kebijakan pemerintah tanpa syarat yang terbukti dengan menyetujui berbagai kebijakan pemerintah terhadap pegawai negri sipil dan menandakan bahwa para praktisi partai politik merasa sangat kecewa dengan pegawai negri sipil dengan kinerja yang tidak teratur dan selalu menjadi bahan pemberitaan media dengan pemberitaan yang negatif.

Di era serba media sosial bahkan pegawai negri sipil semakin marak hadir dengan tujuan yang tidak jelas, seperti ada yang melakukan live streaming, membuat postingan yang mengganggu masyarakat, sampai dengan melakukan pansos. Masyarakat menjadi sangat tidak percaya dengan pegawai negri sipil dengan berbagai tingkah lakunya dan masyarakat mencoba melakukan berbagai cara yang justru bekerja lebih keras untuk melakukan pembangunan negara daripada pegawai negri sipil.