MerahPutih.com - Pemerintah diminta kembali mengelontorkan insentif kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) karena dampak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa dan Bali. Karena dampak lanjutan dari kesulitan UMKM adalah terjadinya pengangguran.

"PPKM Darurat membuat ruang gerak UMKM bertambah sulit," kata Wakil Ketua Fraksi NasDem DPR Willy Aditya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (8/7).

Menurut Willy, pandemi COVID-19 tidak hanya menyerang sistem kesehatan, tetapi juga hampir melumpuhkan aktivitas perekonomian. COVID-19 membuat para pelaku UMKM mengalami tekanan berat sebagai akibat pembatasan sosial dan modal kerja yang tidak termanfaatkan secara maksimal.

Ia pun mengapresiasi inisiatif pemerintah untuk melindungi sekaligus mengembangkan UMKM dengan mendorong UMKM masuk dalam sistem online. Namun, harus diakui bahwa tidak mudah mengubah pola kerja UMKM yang terbiasa offline menjadi online.

Willy mengharapkan bantuan dari Kementerian Koperasi dan UMKM yang sedang berjalan tidak terhenti setelah pemberlakuan PPKM darurat berakhir. Bantuan ini tetap berlanjut selama pandemi.

"Tidak sedikit UMKM yang kelasnya rumahan itu sudah terjerat dengan pinjaman yang berbunga besar," ujarnya.

Ia menyoroti permodalan UMKM yang perlu mendapat perhatian khusus walau para pelaku UMKM sudah punya akses ke perbankan. Namun, hal ini saja belum memadai. Pemerintah melalui OJK perlu membuat skema relaksasi kredit, penghapusan bunga, dan skema durasi pengembalian pinjaman yang diperpanjang.

Kebijakan ini, menurut dia, untuk memberi kesempatan bagi UMKM agar bisa bergerak dan memperoleh penghasilan sebelum tiba kewajiban mengembalikan pinjaman.

"Kami ingin UMKM ini kembali sehat dan menjadikan pandemi COVID-19 sebagai sumber pembelajaran untuk menghadapi situasi baru ke depannya. Dorongan pasar digital perlu terus dipenetrasikan kepada para pelaku UMKM," tuturnya.

Dari data, realisasi anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) hingga semester I 2021 telah mencapai Rp 252,3 triliun atau 36,1 persen dari pagu Rp 699,43 triliun. Realisasi anggaran PEN sebesar Rp 252,3 triliun tersebut di antaranya meliputi PKH sebesar Rp 13,96 triliun bagi 9,9 juta KPM dari total alokasi untuk tahun ini sebesar Rp28,31 triliun untuk 10 juta KPM.

Kemudian, kartu sembako yang realisasinya hingga Juni 2021 sebesar Rp17,75 triliun untuk 15,9 juta KPM dari total alokasi 2021 sebesar Rp40,19 triliun bagi 18,8 juta KPM. Realisasi BLT dana desa sampai Juni mencapai Rp4,99 triliun bagi 5 juta KPM dari total pagu Rp28,8 triliun untuk tahun ini bagi 8 juta KPM.

Realisasi juga terdiri atas kartu prakerja yang hingga semester I-2021 mencapai Rp 10 triliun kepada 2,8 juta peserta dari total pagu Rp 20 triliun.

Di tengah PPKM mikro dan PPKM darurat, pemerintah juga menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pemulihan ekonomi melalui kebijakan yang diperpanjang implementasinya.

Perpanjangan implementasi insentif pemerintah meliputi diskon listrik dari enam bulan menjadi sembilan bulan yaitu sampai September dengan sasaran 32,6 juta pelanggan dan total anggaran Rp7,58 triliun dari alokasi semester I Rp5,67 triliun dan penambahan Rp1,91 triliun.

Bantuan rekening minimum dan biaya beban atau abonemen juga diperpanjang menjadi sembilan bulan yaitu sampai September dengan sasaran 1,14 juta pelanggan dan total anggaran Rp 1,69 triliun yaitu dari alokasi semester I Rp 1,27 triliun dan tambahan dana Rp 0,42 triliun.

Bantuan produktif ultramikro (BPUM) turut diperpanjang menjadi sembilan bulan yaitu sampai September dengan penambahan target sebanyak 3 juta penerima baru dan total anggaran Rp 15,36 triliun bagi 12,8 juta usaha mikro.

Bansos tunai diperpanjang dua bulan dengan 10 juta KPM dan total anggaran Rp18 triliun yaitu dari alokasi semester I Rp 11,9 triliun dan terdapat tambahan Rp 6,1 triliun.


Sumber