Papua No.1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Perpanjangan Otonomi Khusus (Otsus) di Tanah Papua tidak menjadi harapan dan bukan impian Orang Asli Papua (OAP). Hal itu dikatakan Ketua Divisi Humas Komunitas Basis Cenderawasih Bandung, Nando Samberi bahwa pihaknya menyatakan menolak Otsus berjilid-jilid.

“Otsus itu diberikan sebagai solusi sementara, demi meredam gejolak politik kemerdekaan bangsa West Papua. Namun, dalam realitasnya di atas Tanah Papua justru terbalik. Angka kematian tinggi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) paling rendah di Indonesia. Lalu Pemerintah ingin paksa kita (OAP) terima Otsus,” kata Nando Samberi kepada Jubi melalui telepon selulernya, Selasa (6/7/2021) dari Bandung.

Penolakan itu, kata Samberi, dinyatakan dalam bentuk petisi di Bandung, Minggu (5/7/2021). Menurut dia, pemaksaan Otsus dilanjutkan merupakan pelecehan hak dan demokrasi bagi OAP. Otsus dianggap gagal lantaran pengambilan kebijakan langsung dari Jakarta sementara Papua hanya menikmati ‘ampasnya’.

“Dalam pembahasan Otsus di Jakarta beberapa waktu lalu, tidak ada perwakilan OAP seperti tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda bahkan tokoh perempuan, juga Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP). Padahal mereka semua ini adalah akar rumput yang perlu ikut hadir dalam pembahasan itu,” ujar dia.

Ia menegaskan, sejumlah kebijakan sepihak oleh Jakarta justru tidak menghargai MRP yang hadir lantaran UU 21 2001 itu.

“Kalau boleh jujur, Jakarta rudapaksa Papua seenaknya dan menunjukan bahwa Jakarta gagal dan sudah tidak mampu lagi menjaga rakyat Papua,” katanya.

Koordinator Komunitas Basis Cenderawasih Bandung, Franz Mapiha mengatakan representasi suara OAP terkait perjalanan panjang Otsus telah ada di dalam Petisi Rakyat Papua (PRP) yang dinyatakan beberapa waktu lalu.

“Rakyat Papua melalui PRP dan mahasiswa sudah tolak. Cari apa lagi. Itu sudah orang Papua yang bicara. Jadi elite pentolan kolonial setop omong kosong,” katanya.

Semua aspirasi yang disampaikan oleh orang Papua, lanjut dia, lahir dari apa yang tumbuh dalam benak dan berkembang menjadi nasionalisme OAP. “Pejabat daerah kah, pejabat negara kah, tidak berhak batasi apalagi paksakan untuk terima atau lanjutkan Otsus jilid II,” tegasnya. (*)


Editor: Kristianto Galuwo

https://jubi.co.id/otsus-dinilai-tid...mpian-oap/amp/

Nasioanlisme OAP tapi kalau ada masalah politik pildaka bakar-bakaran :hamer: