Jakarta - 

Penyekatan PPKM darurat di Jakarta menimbulkan kemacetan pagi tadi. Polisi mengungkapkan sejumlah alasan warga tetap beraktivitas di tengah lonjakan COVID-19 karena dipaksa masuk kantor oleh perusahaannya.

"Kami temukan juga di lapangan tadi masih ada beberapa perusahaan-perusahaan, warga-warga itu mengaku masih disuruh kerja oleh perusahaannya yang itu non-esensial," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus kepada wartawan, Senin (5/7/2021).

Pengakuan tersebut bakal ditindaklanjuti oleh kepolisian. Yusri pun meminta warga segera melaporkan jika ada perusahaan di luar sektor esensial dan kritikal masih meminta karyawannya masuk kantor.

"Segera laporkan ke Satgas apabila menemukan (pekerja) non-esensial yang dipaksa oleh pemiliknya atau pimpinannya untuk kerja. Padahal itu tidak boleh lagi, ini yang mengakibatkan banyak penumpukan," terang Yusri.

Pihak kepolisian juga akan mengecek perusahaan-perusahaan non-esensial yang masih melakukan kerja dari kantor. Ada sanksi pidana yang disiapkan bagi pelanggarnya.

Baca juga:Polisi: Laporkan, Jika Pimpinan Perusahaan Non-esensial Paksa Ngantor

"Dalam UU Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, ada di Pasal 14. Ini akan kita tindak. Jadi tolong sekali perusahaan perusahaan yang non-esensial kalau memang sudah tidak boleh kerja atau tutup 100 persen, cukup pegawainya WFH (work from home) saja, jangan dipaksakan pegawainya untuk kerja (di kantor)," katanya.


Kepatuhan Warga Minim

Selain temuan adanya perusahaan non-esensial meminta karyawan masuk ke kantor, Yusri menyebut kesadaran masyarakat dalam mematuhi PPKM darurat juga masih minim. Masih banyak warga yang ke luar rumah tanpa ada keperluan mendesak.

"Masih banyak warga yang memaksakan dirinya masih mau jalan-jalan. Sudah kita sampaikan kita sosialisasikan 28 titik termasuk jalan tol yang boleh masuk cuman kritikal dan esensial," sebut Yusri.

"Yang terjadi hari ini banyak saudara-saudara kita yang di sektor esensial yang 50 persen, kemudian di sektor kritikal terhambat oleh kendaraan-kendaraan yang sudah jelas tidak boleh untuk kerja. Jadi yang non-esensial memaksakan diri untuk keluar masuk ke Jakarta beraktivitas," sambungnya.

sumur