Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati: Kalau Ekonomi Sudah Naik, APBN Akan Disehatkan Lagi

Edisi, 5 Juli 2021



Lonjakan angka kasus Covid-19 dalam satu bulan terakhir membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati harus menghitung kembali kas negara karena kebutuhan untuk belanja kesehatan bakal naik. Dengan naiknya jumlah kasus, biaya pengobatan juga akan melejit, yang berakibat meningkatnya defisit anggaran negara.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. TEMPO/Tony Hartawan

Lonjakan angka kasus Covid-19 dalam satu bulan terakhir membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati harus menghitung kembali kas negara karena kebutuhan untuk belanja kesehatan bakal naik. Kementerian Keuangan, misalnya, menaikkan anggaran kesehatan dari Rp 172 triliun menjadi Rp 185 triliun. “Belanja kesehatan utamanya, selain (untuk membeli) vaksin, juga untuk pengobatan,” tuturnya dalam wawancara khusus dengan Tempo melalui konferensi video, Jumat pekan lalu.

Dengan naiknya jumlah kasus, biaya pengobatan juga akan melejit. Kementerian Keuangan tahun lalu saja telah membelanjakan Rp 14,5 triliun untuk biaya perawatan 200.545 pasien Covid-19 di 1.575 rumah sakit. Persoalan lain, sejumlah pemerintah daerah lambat mengalokasikan anggaran penanganan Covid-19. Kepada tim Tempo, Sri Mulyani menceritakan peliknya mengatur keuangan negara dan dampak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat terhadap pertumbuhan ekonomi.

Bagaimana dampak PPKM darurat terhadap pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua tahun ini?

Pengaruhnya di kuartal kedua mungkin tetap ada, terutama di pekan terakhir Juni. April-Mei sudah tinggi banget (pertumbuhan ekonomi). Juni sampai pekan kedua masih bagus. Tapi, pada pekan ketiga dan keempat Juni, mulai terlihat perlambatan, terutama untuk kegiatan-kegiatan.

Orang sudah melihat kasus Covid-19 naik, makanya mulai menahan diri. Itu pasti mempengaruhi, khususnya konsumsi. (Pertumbuhan ekonomi) kuartal kedua mungkin masih sekitar 7 persen. Tapi kuartal ketiga sangat bergantung pada berapa lama PPKM darurat berjalan. Makin lama, pengaruhnya akan makin dalam. Kalau makin pendek dan efektif, pemulihan ekonomi bisa berjalan terus.

Seberapa besar dampak PPKM darurat jika berlangsung selama 17 hari sesuai dengan rencana?

Estimasi (awal) kami, terutama untuk kuartal ketiga, dengan asumsi tidak terjadi outbreak lagi, pertumbuhan ekonomi sekitar 6,5 persen. Dengan PPKM dua pekan, pasti ada dampaknya. Pertama, konsumsi saja deh. Kalau tidak terjadi PPKM, tumbuhnya sekitar 5,5 dan 5,7 persen dibanding tahun lalu. Dengan PPKM, bisa turun menjadi sekitar 4 persen.

Kalau sampai satu bulan penuh, konsumsi bisa anjlok. Terutama pada Juli, yang semestinya naik karena anak-anak sekolah libur. Banyak orang biasanya melakukan aktivitas liburan anak-anak, rekreasi, dan lain-lain. Itu tidak akan terjadi. Jadi, koreksinya akan dalam. Bahkan bisa sampai di 3 persen.


Warga menunggu saat akan mengambil Bantuan Sosial Tunai (BST) di Jakarta, 19 Januari 2021. Tempo/Hilman Fathurrahman W

Bagaimana kemampuan anggaran pemerintah untuk melakukan pembatasan ketat?

Ada yang menuduh pemerintah menerapkan PPKM darurat karena enggak punya duit. Nah, saya mau sampaikan, APBN yang berhubungan dengan membantu masyarakat masih belum terserap. Program Keluarga Harapan, yang targetnya 10 juta orang, sampai Juni ini yang memperoleh 9,9 juta. Kartu sembako, yang sudah dianggarkan untuk 18,8 juta keluarga, sampai Juni penerimanya baru 15,9 juta karena Bu Risma (Menteri Sosial Tri Rismaharini) sedang benerin datanya. Masih ada anggarannya.

Yang satu lagi, BST (bantuan sosial tunai) untuk 10 juta penerima. Setiap kelompok mendapat Rp 300 ribu. Yang mendapatkan baru 9,6 juta. Lagi-lagi Bu Risma bilang banyak yang enggak benar datanya. Bantuan lain lagi yang duitnya masih banyak adalah BLT (bantuan langsung tunai) desa, yang seharusnya untuk 8 juta warga desa, sekarang baru sekitar 5 juta yang menerimanya. Itu per bulannya Rp 300 ribu.

Bahkan sekarang, karena ada PPKM darurat, kami sudah memutuskan bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk menambah diskon listrik dari yang seharusnya selesai Juni diperpanjang tiga bulan lagi. Pelanggan 450 volt ampere dikasih diskon 50 persen. Bantuan sosial itu berlapis-lapis.

Ada keluhan dari beberapa kementerian soal lambannya daerah dalam menangani Covid-19 dan menyerap anggaran....

Itu yang kami sampaikan dari awal pekan ini. Kami rapat pertama dengan Pak Menko (Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto), mengidentifikasi masalah insentif tenaga kesehatan, percepatan vaksinasi, dan lain-lain, termasuk pelaksanaan PPKM mikro. Kan ujung tombaknya di rukun tetangga, rukun warga, lurah.

Anggarannya disediakan APBD melalui anggaran kelurahan atau dana desa. Tapi sudah ditransfer dana desa pun enggak selalu jalan. Ada 233 pemerintah daerah yang belum merealisasi dukungan untuk kelurahan melakukan PPKM, 23 di antaranya adalah daerah zona merah. Dana alokasi umum dan dana bagi hasil yang 8 persen, yang seharusnya untuk membantu kelurahan, baru 7,56 persen (terealisasi).

Apa tindakan Kementerian Keuangan?

Kami menghormati otonomi dan desentralisasi. Mereka seharusnya mengelola anggaran berdasarkan sistem pemerintahan daerah. Kalau dalam situasi darurat seperti sekarang dan ternyata mereka secara berulang tidak melakukannya, saya sudah menyampaikan kepada para gubernur dan Menteri Dalam Negeri, “Bapak, ini kalau sampai Juli enggak jalan, kami intercept saja.” Jadi, saya menggunakan wewenang itu. Pertama, untuk bisa mencapai vaksinasi 2 juta per hari, daerah seharusnya menyediakan (anggarannya), karena penyelenggara vaksinasi adalah Kementerian Kesehatan dan dinas.

Apakah dana penanganan Covid-19 berkontribusi terhadap utang Indonesia yang mendekati Rp 6.000 triliun?

APBN sudah ditentukan dengan defisit tidak lebih dari 5,7 persen dari produk domestik bruto. Itu identik dengan Rp 1.006 triliun. Pemerintah enggak boleh berutang lebih dari yang sudah ditetapkan di undang-undang. DPR mengatakan tambahan utang tidak boleh melewati Rp 1.006 triliun. Kalau ditanya Rp 699 triliun (anggaran pemulihan ekonomi nasional) diambilnya dari mana, ya, dari Rp 2.750 triliun (APBN) ini.

Apakah penambahan utang ini berbahaya?

Semua negara menambah utang gara-gara Covid-19. Kita juga tahu utang terlalu banyak tidak baik untuk ekonomi mana pun. Tapi kenaikan ini dibenarkan karena situasi shock yang tidak ada instrumen lain kecuali negara harus hadir. Kalau negara tidak mau hadir hanya gara-gara supaya tidak ngutang, makin ambles saja ekonominya. Kami sengaja mengambil risiko itu karena kami mengetahui negara hadir untuk mengangkat semuanya. Nanti kalau ekonominya sudah naik, masyarakatnya naik, kami menyehatkan APBN lagi.

Wawancara selengkapnya baca di majalah Tempo edisi pekan ini.

https://koran.tempo.co/amp/ekonomi-d...isehatkan-lagi