Amatus Douw (batik hijau) berfoto bersama usai peluncuran kampanye internasonal yang meminta Dewan Keamanan PBB mengintervensi masalah Papua. - Dok TPNPB-OPM
Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB memperingati 50 tahun deklarasi kemerdekaan Papua pada 1 Juli 2021 dengan meluncurkan kampanye internasional yang meminta Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa mengintervensi kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua. Hal itu dinyatakan juru bicara TPNPB, Sebby Sambom.  melalui keterangan pers tertulis pada Kamis (1/7/2021).

“Peluncuran kampanye itu dilakukan karena perang konflik bersenjata antara pasukan TPNPB dan pasukan keamanan Indonesia masih berlanjut. Eskalasi [konflik] pun meningkat, dan [menimbulkan] krisis kemanusiaan sangat serius,” kata Sambom.

Sambom menyatakan kampanye internasional itu telah diluncurkan di Brisbane, Australia, pada 26 Juni 2021 lalu. Ia menyatakan peluncuran kampanye internasional itu diumumkan Kamis, untuk memperingati 50 tahun deklarasi kemerdekaan Papua Barat yang terjadi pada 1 Juli 1971 di Kampung Waris, Papua.

Ia menjelaskan deklarasi dan proklamasi pada 1 Juli 1971 merupakan peristiwa penting, karena bangsa Papua menegaskan sikapnya untuk menolak hasil Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969 yang dinilai cacat hukum. Apalagi, sebelum Pepera 1969 itu bangsa Papua sudah menyiapkan embrio negara Netherlands New Guinea, yang antara lain ditandai dengan pengibaran bendera Papua Barat pada 1 Desember 1961.


Sambom menyatakan deklarasi pada 1 Juli 1971 mendapat pengakuan yang luas dari masyarakat internasional. “Deklarasi itu telah diakui secara defacto, dan [kemudian] Organisasi Papua Merdeka berhasil mendirikan kantor di seluruh dunia, termasuk di Senegal,” ujarnya.

Kini, TPNPB melanjutkan kampanye internasional untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua. Sambom menyatakan kampanye itu dipimpin Ketua Dewan Badan Diplomatik TPNPB-OPM, Amatus Douw.

;
Amatus Douw mengatakan peluncuran kampanye internasional dilakukan di gedung Queensland Council of Unions, Brisbane, Australia, pada 26 Juni 2021 lalu. “Peluncuran ini dihadiri perwakilan Komisi Perdamaian dan Keadilan [Keuskupan Brisbane], akademisi, kelompok [advokasi] Hak Asasi Manusia, ahli mediasi dari Institut Studi Perdamaian dan Konflik di Australia, politisi Australia, para pengungsi suaka politik yang berasal dari Papua Barat, Juru Bicara Komando Nasional TPNPB-OPM, dan sejumlah pendukung dari Papua Nugini,” ujarnya.

Selain menyoal soal pengambilalihan wilayah Papua oleh Indonesia yang dinilai ilegal, kampanye internasional itu juga menyoroti berbagai kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua, serta konflik bersenjata yang terjadi di Nduga, Intan Jaya, Mimika, Puncak, Paniai, Deiyai, dan Dogiyai.

“Atas situasi itu, TPNPB-OPM menyerukan intervensi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa dan semua negara anggota PBB, memberikan dukungan moral dan material kepada orang Papua Barat untuk mengakhiri pembantaian yang sedang berlangsung terhadap orang Papua Barat dan mengakhiri konflik internasional itu,” ungkap Douw dalam releasenya. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

https://jubi.co.id/tpnpb-buat-kampan...ervensi-papua/
Politisi Australia
kalau perdana menteri atau menlu bisa jadi masalah
Pepera sudah sah di PPB . Mau digugat apalagi. Beda sama Timtim yang belum diakui PBB sampai 1999 walaupun Indonesia berusaha untuk mendapatkan pengakuannya.