JAKARTA - Program biodiesel yang terus didorong oleh pemerintah hendaknya disertai upaya peningkatan konsumsi sawit di dalam negeri dan kolaborasi untuk membantu stabilisasi harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) di pasar internasional.

Ketua Bidang Luar Negeri Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Fadhil Hasan mengatakan komitmen pemerintah untuk memelihara program biodiesel ini sudah baik yang dilakukan.

Dari data yang ada pada tahun 2021 ini diperkiran penyerapan CPO untuk program biodiesel ini adalah sekitar 8,34 juta ton. Kemudian untuk konsumsi minyak goreng dan lainnya berada di kisaran 10,1 juta ton dan untuk oleochemical sekitar 1,1 juta ton.

Baca Juga:

• DPR Kritisi Rencana Bappebti Bentuk Bursa Perdagangan Kripto
• RI Disarankan Gandeng Malaysia untuk Stabilkan Harga Minyak Sawit
• Ada PPKM Darurat, OJK Pastikan Operasional Bank Tetap Berjalan

Baca juga:Sejarah Baru, Erika Retnowati jadi Perempuan Pertama yang Pimpin BPH Migas

"Sehingga dengan adanya penyerapan di dalam negeri ini, kita memperkirakan bisa membantu stabilisasi harga di pasar internasional," ujarnya dalam Market Review di IDX Channel, Kamis (1/7/2021).

Kendati demikian, Fadhil menekankan bahwa Indonesia bukanlah satu-satunya negara penghasil CPO di dunia. Masih ada negara lain yang menjadi produsen CPO dan dapat digandeng untuk berkolaborasi guna menjaga harga di pasar internasional supaya stabil.

"Walaupun negara kita penghasil sawit yang terbesar, tapi kita bukan satu-satunya negara penghasil CPO. Untuk bisa menstabilisasi harga di pasar internasional, kita harus bekerja sama contohnya dengan Malaysia. Sebab, Malaysia juga punya peranan penting dalam menstabilkan harga," ucapnya.

Di Malaysia program biodiesel masih berkisar di B10. Menurut dia, Malaysia masih bisa berkesempatan untuk meningkatkan pada program B30 yang sama seperti di Indonesia sehingga dapat membantu stabilitas harga di dalam negeri.

Baca juga:Menko Luhut: Tidak Ada Mal yang Buka Sampai Tanggal 20 Juli

Sementara itu, Fadhil mengungkapkan terkait pungutan ekspor yang terlalu besar di Indonesia, sehingga negara kehilangan daya saing dibandingkan dengan Malaysia. "Beberapa bulan yang lalu kita diambil alih di pasar India oleh Malaysia," tukasnya. Namun, lanjut Fadhil, sekarang ini sudah dilakukan koreksi resisi dari pungutan ekspor tersebut sehingga diharapkan Indonesia bisa lebih kompetitif.


Sumber : https://ekbis.sindonews.com/read/471...ent_aggregator

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Dampak 'Pelangi' PPKM Darurat di Pasar Modal

- Cegah Stunting, M-Tani Bikin Beras Sego Wangi Plus

- Pemerintah Pastikan Perusahaan dan Pelaku Kripto Patuh Aturan