𝔹𝕒𝕣𝕦-𝕓𝕒𝕣𝕦 𝕚𝕟𝕚, 𝔹𝕒𝕕𝕒𝕟 ℙ𝕖𝕞𝕖𝕣𝕚𝕜𝕤𝕒 𝕂𝕖𝕦𝕒𝕟𝕘𝕒𝕟 (𝘽𝙋𝙆) menyatakan kekhawatirannya atas lonjakan utang pemerintah plus beban bunga yang bakal ditanggung.

𝗟𝗲𝗺𝗯𝗮𝗴𝗮 𝗮𝘂𝗱𝗶𝘁𝗼𝗿 𝗹𝗮𝗽𝗼𝗿𝗮𝗻 𝗸𝗲𝘂𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻 pemerintah tersebut menilai posisi utang pemerintah dan beban bunga utang cukup berisiko. Pemerintah diharapkan dapat mengerem laju utang dan beban bunga sembari meningkatkan penerimaan negara melalui reformasi perpajakan.

BPK juga menyatakan kekhawatiran kesanggupan pemerintah dalam melunasi utang plus bunga yang terus membengkak sejak beberapa waktu terakhir. Kekhawatiran lainnya, yakni rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) yang juga terus meningkat.

Sejumlah indikator menunjukkan tingginya risiko utang dan beban bunga utang pemerintah. Rasio pembayaran bunga utang terhadap penerimaan negara pada 2020 mencapai 19,06 persen.

Angka tersebut melampaui rekomendasi Dana Moneter Internasional (IMF) yang sebesar 7-10 persen dan standar International Debt Relief (IDR) sebesar 4,6-6,8 persen.

Adapun rasio utang terhadap penerimaan negara pada 2020 mencapai 369 persen, jauh di atas rekomendasi IMF yang sebesar 90-150 persen dan standar IDR sebesar 92-167 persen.

Selain itu, rasio pembayaran utang pokok dan bunga utang luar negeri (debt service ratio) terhadap penerimaan transaksi berjalan pemerintah pada tahun 2020 mencapai 46,77 persen.

𝗔𝗻𝗴𝗸𝗮 𝘁𝗲𝗿𝘀𝗲𝗯𝘂𝘁 𝗷𝘂𝗴𝗮 𝗺𝗲𝗹𝗮𝗺𝗽𝗮𝘂𝗶 rekomendasi IMF yang sebesar 25-35 persen. Namun, nilai tersebut masih dalam rentang standar IDR yang sebesar 28-63 persen.

𝗣𝗲𝗿𝗷𝗮𝗹𝗮𝗻𝗮𝗻 𝘂𝘁𝗮𝗻𝗴 𝗱𝗶 𝟮 𝗽𝗲𝗿𝗶𝗼𝗱𝗲 𝗝𝗼𝗸𝗼𝘄𝗶
Utang pemerintah memang mengalami kenaikan cukup siginifikan di era pemerintahan Presiden Jokowi, baik di periode pertama maupun di periode keduanya.

Di periode kedua pemerintahanya, lonjakan utang pemerintah juga sudah terjadi sejak sebelum merebaknya pandemi Covid-19.

Dalam catatan pemberitaan Kompas.com dan Kontan, jelang masa transisi kekuasaan, utang pemerintah menjelang akhir pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) atau pada April 2014, total utang pemerintah saat itu yakni tercatat sebesar Rp 2.440 triliun.

Utang pemerintah mengalami kenaikan cukup besar sejak Presiden Jokowi menjadi orang nomor satu di Indonesia. Di penghujung 2014, total utang pemerintah yakni Rp 2.608 triliun dengan rasio utang terhadap PDB sebesar 24,7 persen.

Lalu pada akhir tahun 2015 atau setahun pertamanya menjabat sebagai Presiden RI, utang pemerintah di era Presiden Jokowi sudah melonjak menjadi Rp 3.089 triliun dengan rasio utang terhadap PDB sebesar 27 persen.

Sementara itu pada Januari 2017, utang pemerintah sudah kembali mengalami lonjakan menjadi sebesar Rp 3.549 triliun. Saat itu, rasio utang terhadap PDB yakni 28 persen.

Utang pemerintah sepanjang tahun 2017 ini terus meningkat pesat. Pada akhir 2017, utang pemerintah menembus Rp 3.938 triliun. Rasio terhadap PDB juga menanjak menjadi 29,2 persen.

Seolah belum ada rencana mengerem laju kenaikan utang, pada Maret 2019 atau menjelang akhir periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi, utang pemerintah sudah menembus level di atas Rp 4.000 triliun, atau tepatnya sebesar Rp 4.136,39 triliun.

𝙐𝙩𝙖𝙣𝙜 𝙥𝙚𝙢𝙚𝙧𝙞𝙣𝙩𝙖𝙝 𝙙𝙞 𝟮𝟬𝟮𝟭.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan yang dikutip dari Harian Kompas, posisi utang pemerintah di akhir Mei 2021 mencapai Rp 6.418,5 triliun atau 40,49 persen dari PDB. Utang meningkat 22 persen dibandingkan dengan Mei 2020 yang senilai Rp 5.258,57 triliun.

Utang pemerintah berasal dari penerbitan SBN Rp 5.580,02 triliun dan pinjaman Rp 838,13 triliun. Utang dalam bentuk SBN meliputi SBN domestik Rp 4.353,56 triliun dan SBN valuta asing Rp 1.126,45 triliun.

Sementara pinjaman berasal dari dalam negeri Rp 12,32 triliun dan luar negeri Rp 828,51 triliun. Pinjaman dalam negeri terdiri dari pinjaman bilateral Rp 316,83 triliun, multilateral Rp 465,52 triliun, dan bank komersial Rp 43,46 triliun.

𝗝𝗮𝗻𝗷𝗶 𝗸𝗮𝗺𝗽𝗮𝗻𝘆𝗲

Saat masih menjadi calon Presiden dari PDI Perjuangan, Jokowi mempunyai visi misi untuk mengurangi utang negara.

ʜᴀʟᴀᴍᴀɴ ➌ ➍