Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Para pendukung Gubernur Papua, Lukas Enembe yang menamakan diri sebagai Koalisi Rakyat Papua akan menggelar demonstrasi untuk menyampaikan aspirasi mereka menolak penunjukan Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Dance Yulian Flassy, sebagai Pelaksana Harian Gubernur Papua. Hal itu dinyatakan Koordinator Koalisi Rakyat Papua, Dias Gwijangge pada Sabtu (26/6/2021).

“Kita rencana akan sampaikan aspirasi di depan umum. Pak Lukas Enembe itu untuk semua masyarakat Papua. [Beliau] dipilih secara konstitusional oleh rakyat, dan dilantik secara resmi. Kapasitas Direktur Jenderal Otonomi Daerah tidak sama [dengan Gubernur]. Siapapun orangnya, masyarakat Papua tidak setuju dengan penunjukkan itu,” kata Gwijangge.

Sebelumnya, pada Kamis (24/6/2021), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menunjuk Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Dance Yulian Flassy sebagai Pelaksana Harian Gubernur Papua. Penunjukan itu disampaikan melalui radiogram nomor T.121.91/4124/OTDA yang ditandatangani Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Akmal Malik.

Gubernur Papua, Lukas Enembe merespon penunjukan itu dengan bersurat kepada Presiden Joko Widodo pada Kamis. Dalam surat bernomor 121/7145/SET itu, Enembe meminta Jokowi membatalkan penunjukan Flassy sebagai Pelaksana Harian Gubernur Papua, dan meminta Jokowi memberhentikan Flassy dari jabatan Sekretaris Daerah Provinsi Papua.

Pada Jumat (25/6/2021), Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik mengirimkan radiogram nomor T.121/4193/OTDA. Akmal menyatakan, sesuai ketentuan Pasal 65 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pelaksana Harian hanya berwenang menjalakan tugas rutin pemerintahan. Tugas rutin pemerintahan yang boleh dilaksanakan Pelaksana Harian itu tidak boleh berkaitan dengan pengambilan kebijakan strategis. Akmal juga menjelaskan jika pihaknya tidak menunjuk Pelaksana Harian Gubernur Papua, akan terdapat beberapa implikasi. Salah satu implikasi yang bisa terjadi adalah keterlambatan penyaluran DAK Fisik 2021.

Dias Gwijangge menilai proses penunjukan Pelaksana Harian Gubernur Papua itu menunjukkan sikap yang haus kekuasaan. “Bapak Gubernur masih ada dan sedang berobat. Semestinya sebelum Pak Sekda pada 24 Juni 2021 mengirim surat kepada Mendagri, seharusnya meminta pertimbangan kepada Gubernur Papua sebagai atasan langsung. Yang perlu diingat, Gubernur Lukas Enembe selama dua periode dipilih langsung oleh rakyat, dan menangi [Pilkada secara] mutlak,” tekannya.

Gwijangge meminta Dance Y Flassy dan Akmal Malik meminta maaf secara terbuka kepada Gubernur Papua dan rakyat Papua. Gwijangge juga meminta Flassy mengundurkan diri dari jabatannya selaku Sekretaris Daerah Provinsi Papua, dan meminta Menteri Dalam Negeri memberhentikan Akmal Malik.

Juru bicara Koalisi Rakyat Papua, Panji Agung Mangkunegoro menyatakan selama ini rakyat Papua melihat Sekda Papua tidak sejalan dengan Gubernur Papua. “Sekda harus sejalan, bukan bertolak belakang. Pak Sekda sepertinya tidak sejalan dengan Pak Gubernur Enembe. Kami minta Jakarta jangan intervensi, biarkanlah sesuai dengan aturan yang berlaku. Presiden harus segera mengambil tindakan dan membatalkan penunjukkan Pelaksana Harian itu,” katanya. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G
https://jubi.co.id/tolak-pelaksana-h...asa-senin/amp/

Pendukungnya demo, tapi yang didukung minta jangan demo!
https://jubi.co.id/jubir-gubernur-pa...njuk-rasa/amp/
“Gubernur Papua Lukas Enembe menyerukan agar masyarakat Papua tidak terprovokasi atas ragam informasi yang membanjiri lalu lintas media sosial. Jangan beri ruang kepada segelintir kelompok yang memiliki kepentingan lain, terutama bagi kelompok yang ingin memisahkan Papua dari NKRI untuk menunggangi situsi ini. Gubernur tidak ingin rakyat menjadi korban,” demikian keterangan pers tertulis Rifai.