PEKANBARU - Asosiasi petani sawit meminta pemerintah pusat memperpanjang Inpres No 8 tahun 2018 tentang evaluasi izin dan peningkatan produktivitas atau moratorium sawit. Sebab, menurut mereka aturan itu diperlukan untuk memperbaiki rantai pasok petani sawit.

Ketua Umum Perkumpulan Forum Kelapa Sawit Jaya Indonesia Pahala Sibuea dalam keterangan resminya menegaskan, moratorium sawit harus dilanjukan untuk menghentikan pembukaan lahan baru perkebunan sawit.

"Bila tidak ada moratorium sawit, maka akan terjadi lompatan produksi crude palm oil (CPO) yang akan menambah over stock di tahun 2023 nanti," katanya, Jumat (25/6/2021).

Baca Juga:

• Belum Ditracing, Keluarga Korban COVID-19 yang Dibungkus Terpal Resahkan Warga
• Gawat! Ruang Isolasi dan UGD Tak Mampu Tampung Pasien COVID-19, RSUD Mojokerto Dirikan Tenda Darurat
• Plh Sekdaprov Heru Pastikan Kondisi Gubernur Khofifah Baik

Pahala berasumsi, jika moratorium tidak dilanjutkan akan membawa dampak besar terhadap petani sawit. Salah satunya harga tandan buah segar (TBS) petani.

"Kami menduga ke depan bisa turun drastis dan bahkan bisa jadi pabrik kelapa sawit (PKS) milik pengusahan tidak akan menerima TBS dari petani," katanya.

Selain itu, Pahala meminta pemerintah sebaiknya fokus pada peningkatan produktivitas petani sawit, salah satunya melalui program peremajaan sawit rakyat (PSR).

"PSR ini sudah tepat dilakukan. Setelah PSR, petani diperkirakan bisa memiliki produktivitas 20-25 ton/ha TBS per tahun. Sebelumnya, hanya kisaran 10 sampai 15 ton per tahun. Artinya, akan ada penambahan produksi sawit Indonesia dari petani yang cukup signifikan," ujar Pahala lagi.

Selain melanjutkan kembali pemberlakuan Inpres No 8 tahun 2018, Pahala mengatakan, para petani kelapa sawit juga meminta beberapa hal harus lebih ditegaskan di dalam moratorium sawit. Baca: 4 Korban Penembakan KKB Dievakuasi ke Merauke dan Kota Jayapura.

"Di antaranya, berhenti melakukan deforestasi, dan optimalkan kerjasama dengan petani swadaya melalui peningkatan produktivitas petani dan pembelian langsung ke petani," katanya.

Pahala juga meminta pemerintah untuk membantu petani kelapa sawit swadaya dalam pemetaan, revitalisasi kelembagaan, dan legalisasi lahan. "Dengan upaya ini, petani akan memperoleh ISPO dan sawit rakyat indonesia ada kepastian legalitas untuk menjadi bagian sustainable palm oil," pungkasnya. Baca Juga: Persiapan Tes CPNS, Pemda KBB Masih Lakukan Validasi Formasi.


Sumber : https://daerah.sindonews.com/read/46...ent_aggregator

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Pengamat Nilai Harga Beli Listrik Sampah Kemahalan

- Surati Jokowi, Asosiasi Petani Sawit Minta Perpanjang Moratorium Sawit

- Investasi Rp100 Miliar, Tanrise Property Bangun Komplek Pergudangan Tritanhub di Sidoarjo