BANDUNG BARAT - Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Bandung Barat (KBB), mencatat sejumlah usulan pembangunan dan aspirasi dari masyarakat melalui program Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang).

Sejumlah program pembangunan infrastruktur fisik tersebut, terbagi dalam dua lingkup yakni pembangunan di sekitar kompleks perkantoran KBB dan pembangunan infrastruktur lainnya di sejumlah titik. Nantinya usulan tersebut akan dicocokan dengan program pembangunan yang tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).




Kepala Bidang Perencanaan Fisik Bappelitbangda KBB, Amir Marta Zuli mengatakan, sebenarnya banyak program besar tidak bisa terlaksana karena keterbatasan anggaran. Alokasi anggarannya ada yang dicover dalam APBD KBB, APBD Provinsi atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Semua usulan pembangunan kita pasti tampung, tapi tetap harus mengacu kepada RPJMD dan ketersediaan anggaran yang dimiliki. Kalau tidak bisa ditangani APBD kabupaten, diusulkan ke provinsi atau pusat," ucapnya belum lama ini.

Baca Juga:

• Unggah Ujaran Kebencian, Pekerja Ekspedisi Terjaring Patroli Siber Polda Jatim
• Pelaku Judi Sabung Ayam Kocar-kacir saat Tahu Polisi Datang
• 3 Jam Hujan, 6 Desa di Blitar Kebanjiran dan Rusak Ratusan Hektare Sawah

Menurutnya, kondisi pandemi Covid-19 menjadi salah satu faktor tidak bisa terealisasinya beberapa program pembangunan di tahun ini berdasarkan usulan 2020. Kendati tidak terealisasi tahun ini, pasti akan coba diusulkan tahun depan supaya menjadi prioritas untuk direalisasikan.

Dia mencontohkan, beberapa program pembangunan yang tidak jadi dilakukan tahun ini seperti Gedung Ekonomi Kreatif (Ekraf) dengan anggaran sekitar Rp20 miliar. Kemudian ada juga pembungan terminal Tipe C di Cisarua, serta pembangunan pusat kuliner di Alun-alun Kota Lembang dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp30 miliar.

"Ya kan selama pandemi ada refocusing, karena semua anggaran difokuskan untuk penanganan Covid-19. Tapi kita akan usulkan lagi supaya tahun depan terealisasi," terangnya.

Diakuinya salah satu pembangunan infrastruktur yang jadi prioritas adalah yang dapat menunjang sektor pariwisata. Khususnya akses jalan yang bisa mendukung mobilitas kunjungan wisatawan ke destinasi yang mereka tuju. Seperti perbaikan jalan di wilayah perbatasan Cihanjuang-Parongpong, H. Gopur-Pakuhaji, Kadu Dampit-Padayungan-Cikadondong, dan Ciharashas Kecamatan Cipeundeuy.

Untuk pembangunan wisatanya seperti Destinasi Junhill di Kecamatan Cipeundeuy, Destinasi Cikahuripan Gununghalu, Destinasi Tangsi Jaya Bumi Perkemahan Gununghalu. Pengembangan infrastruktur berbagai objek wisata tersebut diharapkan bisa berimbas kepada PAD dan ekonomi di masyarakat.

"Sejumlah program pembangunan pada 2022 yang disebutkan di atas, hanya sebagian dari yang sudah tercover dalam RKPD 2022. Nantinya TAPD akan memilah mana yang paling prioritas untuk dikerjakan sesuai dengan yang telah dirancang, walaupun harapannya semua bisa dikerjakan," tuturnya. ADV


Sumber : https://daerah.sindonews.com/read/46...ent_aggregator

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Pemred Media Online di Gorontalo Dibacok, Polisi Gerak Cepat Kejar Pelaku

- Belum Ada Tersangka Kejahatan Seksual di Sekolah SPI, Komnas PA Bawa Bukti Baru

- Alarm Bahaya Merapi, Kembali Muntahkan Wedus Gembel Sejauh 1 Km Malam Ini