Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melontarkan pernyaan menarik ketika diundang dalam Podcast Deddy Corbuzier. Prabowo berbicara blak-blakan seputar tugasnya di Kementerian Pertahanan.

Satu hal yang menjadi sorotan adalah ketika Prabowo berkomitmen tegas untuk memberantas Mark Up anggaran di kementeriannya. Dia menyatakan bahwa ketika penggelembungan itu mencapai 600 persen dia akan melaporkannya kepada presiden.

Statment ini lantas ditanggapi nyinyir sejumlah oknum. Salah satunya Peneliti Politik UIN Jakarta, Saiful Mujani. Dalam cuitannya di Twitter, Saiful Mujani menyindir pernyataan Eks Danjen Kopassus tersebut.

"Kl markup 600% akan dilaporkan ke presiden," kata Saiful Mujani seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari akun Twitter @saiful_mujani pada Senin, 14 Juni 2021.
Kemudian seolah menyidir, Saiful Mujani menanyakan jika mark up yang terjadi ternyata kurang dari angka tersebut, apa dibolehkan.

Saya pikir tidak demikian apa yang disampaikan Prabowo. Justru dia ingin menunjukan kepada publik bahwa dirinya adalah figur yang berintegritas. Saya menilai pernyataan ‘600 persen’ yang dimaksud Prabowo adalah upayanya ‘perang’ terhadap segala prakik rasuah.

Tidak mungkin juga tiap kali ada temuan semua harus dilaporkan kepada presiden. Tentu ada lembaga-lembaga seperti BPK, PPATK, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi. Di internal Kemhan sendiri tentunya ada tim audit atau pengawas.

Jadi penulis menilai Prabowo adalah sosok yang berkomitmen dalam hal pemberantasan korupsi. Sudah terbukti sejak diawal dirinya didapuk sebagai Menhan.

Diketahui sebelumnya, Menhan Prabowo Subianto menjelaskan panjang lebar kemungkinan adanya praktik korupsi hingga adanya mafia di Kemenhan.
Hal itu disampaikan olehnya dalam acara podcast Deddy Corbuzier di kanal YouTube Deddy Corbuzier pada Minggu, 14 Juni 2021.

Dalam pernyataannya, Prabowo Subianto tak menampik adanya praktik hingga terjadinya mark up dalam anggaran Kemenhan maupun anggaran pemerintah lainnya.
"Bisa terjadi (korupsi, mafia dan lainnya) pasti itu, semua anggaran pemerintah itu kan potensi untuk mark up dan sebagainya, ya kita sudah tahu lah," kata Prabowo Subianto.

Kendati demikian, ia menjelaskan bahwa pihaknya justru tengah meminimalisir terjadinya hal tersebut dengan berbagai langkah.

Namun dalam kasus mark up sendiri, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut mengaku tak terima apabila mark up terjadi secara besar-besaran, apalagi hingga mencapai 600 persen.
Apabila itu terjadi, Prabowo Subianto tidak akan menandatangi kontrak dan akan langsung melaporkan kepada presiden. 



Pikiran-rakyat.com