JAKARTA - Wacana presiden tiga periode kembali muncul seiring munculnya Relawan Jokpro 2024 yang menduetkan Joko Widodo (Jokowi)-Prabowo Subianto. Sejumlah politisi dari berbagai parpol bersuara menolak wacana itu. Tapi, ada juga yang dinilai menjadi 'safety player'.

Menurut pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas) Robi Nurhadi, saat ini banyak orang-orang di bawah Jokowi tidak berani ngomong tegas menolak presiden tiga periode. Di sisi lain, orang-orang ini juga ingin berkuasa. Dia mengistilahkannya sebagai safety player. "Banyak sekali (safety player). Itu akan jadi bom waktu lahirnya perang bubat dalam konteks demokrasi," ujarnya kepada SINDOnews, Selasa (22/6/2021).

Robi juga mengatakan, kelompok reformis mesti terus menyuarakan agar masa jabatan presiden tetap dua periode, sesuai dengan UUD 1945. "Kalau kepentingannya Indonesia mestinya menyuarakan itu, lain lagi kalau kepentingannya jadi menteri atau komisaris," katanya.

Baca Juga:

• Disebut Terima Duit dari KPK, ICW: Tuduhan Itu Terbalik
• Karangan Bunga Penuhi Rumah Duka Muhammad Assegaf di Kalibata
• Polri Ajak Mahasiswa dan Pemuda Bantu Selesaikan Masalah Papua

Baca juga: Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid Sebut Tak Ada Pembahasan dan Lobi-Lobi Soal Presiden Tiga Periode

Dia pun mengingatkan fenomena Soeharto jatuh pada 1998. Kala itu, ombak sudah besar tetapi ada yang menyetting Soeharto manggung lagi di 1997. Akhirnya, Presiden ke-2 RI itu jatuh pada 1998.

Baca juga: Fraksi Golkar MPR RI Dukung Jokowi Tolak Jabatan Presiden 3 Periode

Diketahui, Relawan Jokowi-Prabowo (Jokpro) 2024 telah meresmikan sekretariat nasional di Jalan Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, pada Sabtu (19/6/2021). Mereka menyuarakan presiden tiga periode, dengan mengusung duet Jokowi-Prabowo.


Sumber : https://nasional.sindonews.com/read/...ent_aggregator

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Kasus COVID-19 Melonjak, AHY Serukan Pentingnya Solidaritas Global Sukseskan Vaksinasi

- Satgas Covid-19 Minta Daerah Optimalisasi PPKM Sekarang

- Tingkatkan Disiplin Prokes, TNI-Polri Perlu Galakkan Kembali Operasi Yustisi