Papua No.1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Pemerhati masalah sosial dan politik (sospol) di Papua, Marius Goo menegaskan Otonomi Khusus (Otsus) merupakan bargaining atau tawar menawar tertinggi dari politik Papua untuk merdeka. Maka agar kemerdekaan Papua ditunda, Otsus yang terus didahulukan.

“Otsus diberlakukan sepanjang 20 tahun sesuai perjanjian dan kesepakatan. Tahun 2021 merupakan akhir tahun setelah 20 tahun Otsus diberlakukan. Jakarta mengklaim Otsus berhasil, sedangkan rakyat Papua mengatakan Otsus gagal dengan memberikan bukti-bukti kegagalan,” ujar lulusan STFT Fajar Timur Abepura ini, kepada Jubi melalui telepon selulernya, Senin (21/6/2021).

Menurut Goo, yang juga berprofesi sebagai Dosen STK Touye Paapa Deiyai ini, sejauh ini Jakarta masih mau melanjutkan Otsus. Menurut pandangannya, Jakarta mengklaim Otsus telah berhasil dan telah mensejahterakan rakyat Papua, dengan beberapa alasan itu, Jakarta melakukan revisi atas Undang-Undang (UU) Otsus.

Ia bahkan membeberkan indikator keberhasilan Otsus versi Jakarta seperti bidang pendidikan. Jakarta mengklaim bahwa di era Otsus banyak anak Papua yang telah mendapatkan pendidikan layak. Sayangnya, pandangan itu tidak sesuai dengan realitas di lapangan, di mana keadaan pendidikan di Papua baik dari sistem hingga sarana dan prasarana sangat tidak memadai.

“Indikator kegagalan Otsus di Papua, seperti saat ini pendidikan di Papua jauh dari strandar nasional. Banyak anak-anak Papua yang terlantar dan tidak sekolah. Sarana dan prasarana tidak memadai dan tidak layak pakai, juga tidak memiliki universitas berbasis nasional.”

Sementara di bidang politik, kata dia, Jakarta masih mau melanjutkan Otsus dengan merevisi UU Otsus karena takut mengatakan bahwa memang di era Otsus tidak mampu meng-Indonesia-kan Papua. “Hal ini terlihat dalam demonstrasi seluruh rakyat Papua dalam usaha menghentikan pemberlakukan UU Otsus. Sedangkan di bidang keuangan, rakyat Papua telah diberikan uang Otsus yang membuat rakyat Papua sejahtera, padahal di lapangan banyak rakyat Papua hidup menderita, bahkan lebih miskin dari rakyat Indonesia di daerah lain,” tegasnya.

Ia mengatakan, di bidang pemerintahan, rakyat Papua dianggap telah mendapat kedudukan yang layak di instansi-instansi pemerintahan. Namun, terlihat hampir semua OPD dan ASN entah eksekutif, yudikatif, dan legislatif dikuasai oleh orang bukan asli Papua.

“Rakyat Papua di bidang politik juga telah sadar dan mengetahui bahwa Otsus adalah suatu upaya menggagalkan perjuangan kemerdekaan bangsa Papua. Di era pemberlakuan Otsus, tidak sedikit manusia Papua yang telah menjadi korban penindasan dan pembantaian. Di era Otsus perjuangan dikembangkan stigma dan labelisasi monyet, teroris, dan lainnya,” katanya.

Sementara itu, Oktovianus Marko Pekei, pemerhati masalah sospol di Papua lainnya, juga mengatakan hal senada. Menurut Pekei, rakyat Papua hingga kini tidak sejahtera, hidup di rumah-rumah yang tidak layak huni dan di bawah standar kehidupan. Selain itu, makin terbentang kesenjangan antara yang kaya dan miskin yakni orang pendatang menjadi kaya, sedangkan orang Papua menjadi miskin di tanah sendiri. “Jadi uang yang bersumber dari Otsus itu tidak dinikmati oleh orang asli Papua.”

Alumnus UGM Yogyakarta ini menegaskan, rakyat Papua menjadi penonton di tanah sendiri, sedang warga pendatang makin menguasai pemerintahan baik eksekutif, yudikatif maupun legislatif. “Rakyat Papua tidak diperhitungkan dalam roda pemerintahan di Papua sebagaimana tertuang di dalam UU Otsus,” ujarnya.

Dikatakannya, atas kegagalan Otsus dan penolakan pemberlakuan Otsus yang bergemuruh di kalangan rakyat Papua bahkan tingkat elite seperti DPRD, DPR Papua dan MRP, maka yang mesti diambil adalah keputusan melakukan referendum di Tanah Papua.

“Ya, walaupun Jakarta memaksakan untuk dilanjutkan Otsus itu, saya kira (pilihannya) memberikan hak penuh kepada rakyat Papua lepas dari NKRI dan membentuk negara sendiri bagi rakyat Papua,” katanya. (*)

Editor: Kristianto Galuwo
https://jubi.co.id/pemerhati-sospol-...pua-gagal/amp/

padahal yang mimpin legislatif dan eksekutif dari tingkat gubenur sampai bupati orang asli Papua.. Dana Otsus yang mengelola mereka tapi sayang ....
dan disalahin pusat