Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal menggali peran perusahaan mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, yang disebut berminat dalam budi daya lobster. Sebab nama bekas politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini muncul dalam sidang perkara suap ekspor benur yang melibatkan eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Setelah kembali pada proses persidangan, nah informasinya yang perlu kita gali," kata Pelaksana Harian (Plh) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Setyo Budiyanto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 17 Juni 2021.

"Apakah selanjutnya masuk akan masuk dalam tahap lidik, apakah kemudian pada saat ada mungkin dilakukan pengembangan perkara, baru dilakukan pemanggilan. Nah itu nanti kita lihat saja pada saatnya," tambah Setyo.


1. KPK merasa belum perlu periksa keterangan Fahri Hamzah

Meski demikian, Setyo menilai, saat ini keterangan Fahri Hamzah belum diperlukan. Sebab, keterangan dari politikus Partai Gelora itu dinilai belum relevan.

"Kita anggap bahwa keterangan dari yang bersangkutan ini mungkin belum terlalu relevan dengan perkara pokoknya," ujar dia.

2. Nama Fahri disebut dalam sidang Edhy Prabowo

Nama Fahri muncul dalam sidang kasus dugaan korupsi izin ekspor benur yang melibatkan Edhy Prabowo. Selain dia, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin juga disebut berminat budidaya lobster.

Hal itu terungkap saat jaksa KPK menampilkan percakapan elektronik antara Edhy Prabowo dan staf khususnya, Safri. Pada percakapan itu, Edhy menggunakan nama kontak BEP.

3. Fahri Hamzah siap jadi tersangka

Fahri pun langsung bereaksi. Melalui akun Twitter pribadinya, ia menyatakan rela menjadi tersangka. Namun, ia menantang KPK membuktikan keterlibatannya lebih dulu.

"Demi kepastian hukum, saya bukan saja harus mau tapi harus rela jadi tersangka @KPK_RI jika itu hasil sebuah penemuan bukti awal yang valid. Gak usah takut, saya gak akan lari. Ini tanah tumpah darah saya. Asalkan saya diberi hak membela diri secara terbuka di depan mahkamah," tulis Fahri, yang bekalangan ini kerap mengkritisi KPK.

https://www.idntimes.com/news/indone...-korupsi-benur

Fahri dan KPK