JAKARTA - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyarankan Kementerian BUMN untuk mengaudit kartu kredit dewan direksi dan komisaris Pertamina.

Saran tersebut dilontarkan menyusul sanggahan dari Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, perihal batas atas atau limit kartu kredit yang diterima manajemen perseroan negara tersebut.

Baca juga: Ahok Sebut Para Bos Pertamina Tak Mengakui Ada Uang Representatif

Baca Juga:

• Menteri Sakti Penuhi Janji, Ekspor Benih Lobster Resmi Dilarang
• Tjahjo Kumolo Sebut ASN Bisa Pindah ke Ibukota Baru di 2023
• Survei Membuktikan 99% UMKM Sudah Menikmati Bantuan, Banpres Jokowi Cair Rp11,76 T

Arya membantah limit kartu kredit milik komisaris BUMN mencapai Rp30 miliar. Menurut dia, batas atas kartu kredit pejabat BUMM itu berada di angka Rp50-100 juta.

Ahok pun mempersilahkan agar pemegang saham menelusuri jumlah penerimaan dan pemakaian dana yang berasal dari lembaga perbankan sejak 2019-2021. "Gak usah diperpanjang lagi. Buka aja pemakaian kartu kredit direksi dari tahun 2019, 2020, hingga Mei 2021," ujar Ahok singkat, saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Kamis (17/6/2021).

Baca juga: Maknyus! Batas Nilai Kartu Kredit Ahok di Pertamina Capai Rp30 Miliar

Kementerian BUMN mengaku telah melakukan pemantauan langsung di sejumlah BUMN. Hasilnya, limit kartu kredit manajemen berada di kisaran Rp50-100 juta.

Pemegang saham pun mendukung semua efisiensi yang dilakukan setiap BUMN. Pasalnya, dengan efisiensi tersebut membuat perseroan dapat mengoptimalkan capital expenditure (capex) atau belanja modal dan operating expenditure (opex) atau biaya operasional.


Sumber : https://ekbis.sindonews.com/read/458...ent_aggregator

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Kementan: Pertanian Cerdas Iklim Tingkatkan Pendapatan Petani

- Jaga-jaga IHSG Anjlok, BEI Masih Terapkan Trading Halt

- Tokopedia Mau Melantai di Bursa, Ini Saran dari Analis