JAKARTA - Soal pungutan liar (pungli) preman di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok mencuat setelah Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menelepon langsung Kapolri. Hal itu menindaklanjuti keluhan para sopir kontainer yang sering dipalak oleh preman di perbatasan Dermaga Jakarta International Container Terminal (JICT) dan Terminal Peti Kemas Koja.

Baca Juga: Soal Pungli di Pelabuhan, Komisaris Pelindo I: Aparat Jangan Asal Main Comot dan Mendakwa

Tindakan para preman Priok itu dinilai bisa menurunkan daya saing ekonomi. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE), Mohammad Faisal mengungkapkan, pungli yang dilakukan oleh preman-preman yang tidak bertanggung jawab akan merugikan negara terutama pada daya saing ekonomi.

Baca Juga:

• Astra Financial Relaksasi Kredit Rp31 Triliun kepada 1 Juta Lebih Pelanggan
• Perkuat Layanan, Finnet Diganjar Penghargaan dari BPJS Kesehatan
• Jumlah Tabungan Orang Tajir di Atas Rp5 Miliar Naik 14,68%

Imbasnya pada para pelaku usaha yang mau tidak mau akan menaikkan harga pasar pada konsumen. "Pungli ini hanya akan merugikan dari daya saing ekonomi negara kita. Karena ongkos cost logistik kita sendiri saja yang legal sudah tinggi apalagi ditambah lagi dengan yang tidak legal seperti pungli preman itu," terangnya kepada MNC Portal Indonesia, Senin (14/6/2021).

Faisal menuturkan, pungli yang terjadi pada kalangan supir truk selain merugikan dan meresahkan, tatapi akan meningkatkan ongkos cost logistic dan tidak beri keuntungan bagi negara.

Sambung dia menambahkan, bahwa uang yang dirampas oleh para preman seperti pada pungli di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok tidak akan masuk dalam kas negara.

"Tindakan itu jelas akan meningkatkan ongkos cost logistik. Karena kan itu yang tidak tercatat. Jadi itu mengganggu untuk pelaku usaha, para supir truk, dan tidak menguntungkan juga bagi negara. Karena jelas uang rampasan itu tidak diterima oleh negara. Beda halnya dengan kasus-kasus pungutan legal atau pajak itu akan diterima untuk negara," tegasnya.

Baca Juga: Soal Pungli dan Premanisme di Tanjung Priok, Polisi Tetapkan 50 Tersangka

Sebagai informasi, pihak kepolisian terus lakukan penangkapan dan upaya penindakan hukum terhadap para pelaku premanisme dan pungli yang dinilai meresahkan masyarakat. Tercatat lebih dari 100 orang yang telah ditangkap oleh aparat di berbagai wilayah di Indonesia.

Hal tersebut dilakukan setelah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ditelepon oleh Presiden Joko Widodo yang tengah mendengar keluh kesah sejumlah sopir truk di Tanjung Priok, Jakarta Utara.


Sumber : https://ekbis.sindonews.com/read/455...ent_aggregator

---

Kumpulan Berita Terkait :

- BTN Bersama Pengembang Ingin Relaksasi PPN Berlanjut

- Pada 2020, Pertamina Tingkatkan Kinerja Untuk Menjaga Ketahanan, Kemandirian dan Kedaulatan Energi Nasional

- Erick Thohir: Pimpinan Muda BUMN Bukan Beban, Apalagi Ancaman