Welcome To My Thread Gan
Setelah Sekian Lama Gak Buat Thread,
Akhirnya Saya Membuat Threadnya Lagi,
Belakangan Ini Sedang Ramai Di Beritakan kalau Sembako & Sekolah Kena Pajak
Di sini Ane mau membahas kemungkinan kemungkinan yang terjadi kalau Sembako dan sekolah di kenai pajak.

Peningkatan PPN terutama untuk sembako dan pendidikan selain tak tepat momentum juga tak tepat sasaran karena targetnya juga menyasar masyarakat miskin yang selama ini sudah sangat sengsara di tengah pandemi Covid-19. Daya beli yang tergerus hanya akan meningkatkan angka kemiskinan dan kesenjangan di dalam negeri.
-
1.Kenaikan Harga kebutuhan Hidup. Badan Pusat Statistik mencatat, inflasi selama Juli 2018 sebesar 0,28 persen. Sementara itu, inflasi tahun kalender Januari-Juli 2018 tercatat sebesar 2,18 persen, dan inflasi tahun ke tahun sebesar 3,18 persen. inflasi Juli 2018, paling besar disumbang oleh kelompok pengeluaran bahan makanan yang mengalami inflasi sebesar 0,86 persen dengan andil sebesar 0,18 persen. Disusul oleh kelompok pengeluaran pendidikan, rekreasi, olaharaga yang terjadi inflasi sebesar 0,83 persen dengan andil 0,07 persen. Rencana pemerintah untuk memasang tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dari sembako hingga pendidikan, mungkin akan semakin mencekik masyarakat kelas menengah ke bawah.
Rencana kebijakan ini menimbulkan pertanyaan besar tentang kepada siapa sebenarnya pemerintah berpihak. Konsolidasi fiskal memang dibutuhkan untuk membawa defisit anggaran kembali turun ke bawah 3% PDB seperti amanat undang-undang. Namun momentum dan target sasarannya kurang tepat.

Jika dibandingkan dengan harta kekayaan para crazy rich di luar negeri yang dilaporkan mencapai Rp 4.329 triliun maka penerimaan pajak dari peningkatan PPN jelas dampaknya sangatlah minim.

dengan peningkatan PPN dari 10% menjadi 12% akan berdampak pada kenaikan penerimaan negara sebesar Rp 60 triliun - Rp 80 triliun. Jauh dibandingkan dengan jika memajaki harta kekayaan crazy rich Indonesia yang jika 10% saja masuk akan ada tambahan Rp 400 triliun jauh di atas track record tax amnesty beberapa tahun silam yang hanya Rp 100 triliunan saja.

Diskon PPnBM 0% Diperpanjang, Saham Otomotif Naik Berjamaah
Diskon Mobil Diperpanjang Saat Semua Teriak Pajak Sembako!
Perusahaan Outsourcing, Praktik Dokter & Bidan Bakal Kena PPN
Peningkatan PPN terutama untuk sembako dan pendidikan selain tak tepat momentum juga tak tepat sasaran karena targetnya juga menyasar masyarakat miskin yang selama ini sudah sangat sengsara di tengah pandemi Covid-19. Daya beli yang tergerus hanya akan meningkatkan angka kemiskinan dan kesenjangan di dalam negeri.

Sudah pasti kenaikan kebutuhan hidup bagi masyarakat Tanah Air. Peningkatan PPN juga memiliki konsekuensi pada peningkatan Garis Kemiskinan Masyarakat (GKM). Padahal GKM mencerminkan pengeluaran minimum untuk bisa memenuhi kebutuhan pokok baik untuk makanan maupun non-makanan.

Dengan asumsi semua sembako kena PPN 1%, pendidikan 5% dan sisanya 2% maka berdasarkan perhitungan Indonesia akan ada peningkatan GKM sebesar 1,61% atau setara dengan Rp 7.383/kapita/bulan.

Jika menggunakan acuan GKM September 2020 di Rp 458.947/kapita/bulan, maka GKM setelah PPN ditingkatkan bakal menjadi Rp 466.331/kapita/bulan.

Asumsikan satu keluarga terdiri dari 4-5 orang maka pengeluaran yang harus dipenuhi untuk mencukupi kebutuhan minimum satu keluarga bakal naik Rp 35.662/rumah tangga per bulan dari Rp 2.216.714/rumah tangga/bulan menjadi Rp 2.252.376/rumah tangga/bulan.

Dengan GKM di angka Rp 2.216.714/rumah tangga/bulan saja penduduk miskin di Tanah Air mencapai 10,19% atau setara dengan 27,55 juta jiwa. Bagaimana jika kebutuhan minimumnya naik? Tentu saja daya beli akan tergerus dan jumlah masyarakat miskin di dalam negeri akan terancam naik.

2. PHK Masal
Di tengah krisis ekonomi karena Covid-19 belum stabil, dampaknya sangat besar, akan terjadi inflasi jangka pendek.

Kemudian, adanya kenaikan harga barang, konsumsi masyarakat juga akan berkurang. Hal tersebut akan berimbang pada menurunnya permintaan barang, yang akan berdampak terhadap pelaku usaha, karena mereka akan menyesuaikan dengan biaya produksi dan dipastikan ada cost yang dikurangi.

Sehingga tidak menutup kemungkinan, bisa kembali terjadinya PHK massal.

Pasti terjadi efisiensi. Pengurangan ini terjadi di pengalaman Covid-19 (tahun lalu), mulai dari efisiensi biaya market, pengurangan tenaga kerja itu paling banyak terjadi.

Ada PHK, bisa sangat mungkin. Apalagi sebelumnya tidak ada (PPN untuk sembako), menjadi ada. Itu kan beda, apalagi ini kebutuhan pokok. Volume akan sangat menentukan dan pengaruhnya ke ekonomi besar banget,

Imbasnya, akan menurunkan konsumsi masyarakat turun, dan Produk Domestik Bruto (PDB) RI bisa kembali ke zona negatif.

itulah kemungkinan kemungkinan yang akan terjadi bre,Sungguh mengerikan
-

Menurut saya, produk-produk sembako harus bebas PPN. Kalau dikenakan, bukan hanya menyasar kelompok menengah atas, menengah bawah kena semua. Asumsinya, karena peningkatan daya beli tidak terlalu signifikan, kemiskinan pasti akan meningkat