Jayapura, Jubi – Direktur Eksekutif United Liberation Movement for West Papua atau ULMWP, Markus Haluk menduga ada sembilan motif pemerintah Indonesia melabeli kelompok bersenjata di Papua sebagai teroris. Hal itu diungkapkan Haluk saat berbicara dalam Seminar dan Diskusi Buku “Tuntut Martabat, Orang Papua Dihukum” yang berlangsung di Kota Jayapura, Jumat (11/6/2021).

Markus Haluk menduga salah satu alasan pemerintah Indonesia melabeli kelompok bersenjata sebagai teroris adalah untuk membendung dan membatasi diplomasi ULMWP di berbagai negara Melanesia, Pasifik, dan berbagai belahan dunia. “Kami sudah membaca itu sejak beberapa bulan lalu,” kata Haluk pada Jumat.

Haluk menyatakan pemerintah Indonesia terus berusaha memperbesar pengaruh di sejumlah forum internasional yang diikuti delegasi ULMWP. Dalam berbagai forum itu, delegasi Indonesia berupaya mengecilkan peran delegasi Papua.


“Mereka mulai dengan isu [bahwa] Papua tidak mampu membayar iuran. Papua sudah menangani [berbagai upaya] itu. [Lalu] Indonesia munculkan lagi isu terorisme,” kata Haluk yang menyampaikan meteri berjudul “Mengungkap Motivasi Pemerintah dengan Label Teroris kepada Papua” pada Jumat.



Menurutnya, label teroris itu juga upaya untuk membungkam dan mengisolasi ruang gerak orang asli Papua. Dampaknya, apapun aktivitas orang Asli Papua menjadi perhatian pemerintah, karena dikait-kaitkan dengan label teroris itu. “[Label teroris itu] cara isolasi isu Papua dan membungkam kebebasan berekpresi orang Papua,” kata Haluk.

Haluk menyatakan usaha membungkam ekspresi orang asli Papua itu merupakan bagian dari upaya pemerintah Indonesia meloloskan revisi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua (UU Otsus Papua). Hal itu terjadi karena rakyat Papua terus menolak upaya pemerintah Indonesia mengegolkan Otsus Papua Jilid 2, termasuk dengan melakukan demonstrasi dan menggalang tanda tangan Petisi Rakyat Papua (PRP).


“Jelas, terjadi penangkapan Tuan Victor Yeimo, juru bicara [internasional Komite Nasional Papua Barat] dan PRP. Ada pengusiran mahasiswa dari asrama mahasiswa dan rusunawan Universitas Cenderawasih, ada pemutusan akses internet,” kata Haluk.

Haluk menduga label teroris bagi kelompok bersenjata di Papua merupakan upaya memuluskan proyek pengadaan senjata dan peralatan tempur TNI/Polri. Penetapan kelompok bersenjata di Papua sebagai teroris juga akan menambah kesempatan anggota TNI/Polri itu mengikuti berbagai kerja sama latihan penanganan teroris dengan berbagai negara lain, dan menambah peluang meraih dana penanganan teroris dari Uni Eropa, Amerika Serikat, Australia, dan Selandia Baru.

Haluk menilai label teroris untuk juga akan menjadi alat intimidasi terhadap para pejabat lembaga eksekutif dan legislatif di Tanah Papua. Selain itu, label teroris akan mempermudah upaya Negara mengamankan investasi maupun kepentingan investor nasional maupun internasional. “Para elit politik Indonesia berandil besar dalam kepentingan investasi, misalnya dalam Hak Pengusahaan Hutan, penjualan minuman beralkohol, dan pertambangan,” ujarnya.



Pelabelan teroris bahkan bisa dijadikan panggung para politisi menghadapi pemilihan umum di Indonesia. “[Itu bisa menjadi] paggung politik demi kepentingan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden pada 2024, juga kepentingan panggung politik lokal Papua, misalnya merebut kursi kepengurusan Partai Demokrat di Papua, atau Pemilihan Gubernur Papua 2023,” kata Haluk.

Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua, Pdt Dr Socratez Sofyan Yoman yang juga anggota Dewan Gereja Papua menyatakan label teroris bukanlah hal baru. “Label itu sudah muncul tahun 1960-an. [Ada label] Organisasi Papua Merdeka, separatis, KKB, KKBS, GPK, [lalu sekarang] kita hadapi label teroris. Itu pengulangan dari semua [label] itu,”ungkapnya.

Menurut Yoman, berbagai label itu dibuat untuk memuluskan atau melegalisasi tindakan aparatur Negara melakukan kekerasan terhadap orang Papua. “Orang Papua terus disiksa dan dibunuh di negerinya sendiri,” kata Yoman. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G
https://jubi.co.id/ulmwp-duga-ada-9-...oris-di-papua/
Pengusiran mahasiswa dari rusun Uncen banyak alumni Uncen bilang di kolom komentar SuaraPapua kalau banyak yang bukan mahasiswa lagi dan punya anak istri di sana jadi benar tindakan Rektor Uncen. Tapi malah dikait-kaitan sama masalah HAM Papua.
Itu bagian operasi menghancurkan KKB . Kalau nggak ada kaitan sama KKB aman-aman aja