Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menekan para pemimpin negara-negara G-7 untuk mengambil langkah-langkah konkret guna melawan pengaruh global China yang meningkat saat pertemuan KTT G-7 pada Sabtu ini (12/6).

Grup 7 atau G-7 adalah negara-negara yang terdiri dari Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Britania Raya, dan AS. Uni Eropa juga diwakili di G-7
Dalam pertemuan yang diselenggarakan di Inggris, Biden akan fokus menggandeng sekutu untuk memerangi Covid-19, hingga membahas China dan Rusia. Selain itu, agenda lain yakni pembahasan mengenai perubahan iklim, perkuatan rantai pasokan global, dan memastikan pihak negara-negara Barat mempertahankan keunggulan teknologinya atas China, ekonomi terbesar kedua di dunia.

Langkah ini merupakan salah satu inisiatif infrastruktur global yang dikampanyekan dengan tagline: Bangun Kembali Lebih Baik untuk Dunia.
Pemerintah China di bawah Presiden Xi Jinping telah mengembangkan rute darat dan laut antara Asia Timur dan seluruh dunia selama hampir satu dekade.

Para kritikus pun menuduh negara komunis itu juga berusaha memanfaatkan investasi tersebut untuk membangun tatanan politiknya dan mencegah kritik terhadap kepemimpinan dan institusi pemerintah China.
Rencana pertemuan G-7 yang baru ini juga akan membahas pendanaan AS untuk infrastruktur luar negeri, melalui lembaga-lembaga seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF).

Pemerintahan Biden juga berencana bekerja dengan Kongres AS untuk meningkatkan kontribusi AS pada Perangkat Pembiayaan Pembangunan G-7.
"Harapannya, bersama dengan mitra G-7, sektor swasta dan pemangku kepentingan lainnya, kami akan segera secara kolektif mengkatalisasi ratusan miliar dolar dalam investasi infrastruktur untuk negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah yang membutuhkannya," kata seorang senior administrasi yang tidak disebutkan namanya seperti dikutip CNBC International, Sabtu (12/6/2021).
Para pembantu pemerintahan Biden bersikeras bahwa proyek pendanaan itu bukan tentang membuat negara-negara memilih antara AS dan China.
"Ini tentang menawarkan visi dan pendekatan alternatif yang afirmatif yang ingin mereka pilih," kata seorang pejabat administrasi kedua kepada wartawan saat briefing pada Jumat.

"Apa yang kami promosikan adalah agenda positif dan percaya diri yang berfokus pada mengumpulkan negara-negara lain yang berbagi nilai-nilai kami pada masalah yang paling penting," kata pejabat itu.

Tugas paling menantang Biden pada pertemuan Sabtu ini adalah meyakinkan para pemimpin G-7 untuk mengambil tindakan nyata untuk mengatasi apa yang disebut AS sebagai "genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan" yang dilakukan China terhadap mayoritas Muslim Uyghur di Provinsi Xinjiang.

Pada hari ke-2 KTT, masih belum jelas apakah China akan disebutkan namanya dalam pernyataan publik yang akan dikeluarkan para pemimpin G-7.
"Kami mendorong untuk menjadi spesifik di daerah-daerah seperti Xinjiang, di mana perbudakan paksa terjadi dan di mana kami harus mengekspresikan nilai-nilai kami sebagai G-7," kata seorang pejabat senior Biden selama briefing.

"Tetapi terlalu dini untuk mengatakan apa yang akan berakhir di [komunike] final."
Meski begitu, China mengawasi pertemuan G-7 dengan cermat, dan awal pekan ini juru bicara pemerintah di Beijing membahas rencana AS untuk menempatkan China di depan dan di tengah agenda G-7.

Pertemuan G-7 selesai pada Minggu, setelah itu Biden akan melakukan perjalanan ke Brussels, di mana ia akan menghadiri pertemuan puncak NATO pada Senin (14/6).
Di sana AS juga akan mengadvokasi strategi untuk melawan pengaruh global China.
Seorang pejabat pemerintahan Biden mengatakan KTT itu akan menandai pertama kalinya negara-negara NATO akan mengatasi tantangan keamanan dari China secara langsung dalam sebuah komunike.

Namun, diperkirakan Biden akan menghadapi beberapa tantangan yang sama di Brussel seperti yang ia hadapi di Inggris yakni keengganan banyak negara Eropa untuk mempertaruhkan hubungan ekonomi mendalam mereka dengan Beijing atas tindakan memfitnah dan dugaan pelanggaran hak asasi manusianya. 


https://www.cnbcindonesia.com/news/2...wan-xi-jinping