GIF


Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menambah tempat isolasi mandiri terkendali untuk pasien positif virus corona (Covid-19). Kini ada 29 tempat isolasi dari sebelumnya hanya ada tiga lokasi.
Penambahan tempat isolasi itu tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 675 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Kepgub Nomor 979 Tahun 2020 tentang Lokasi Terkendali Milik Pemprov DKI dalam Penanganan Covid-19.

Konsideran dalam Kepgub itu menyatakan, DKI menambah tempat isolasi lantaran kebijakan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Nasional menghentikan pembiayaan hotel, penginapan, dan wisma untuk isolasi.

"Bahwa dengan adanya kebijakan Satgas Penanganan Covid-19 Nasional mengenai pemberhentian pembiayaan hotel, penginapan, dan wisma bagi orang terkonfirmasi Covid-19 baik tanpa gejala maupun dengan gejala ringan dan biaya penginapan bagi tenaga kesehatan penanganan Covid-19," demikian bunyi salah satu poin pertimbangan dalam Kepgub tersebut, sebagaimana dikutip Selasa (8/6).

Pelaksana tugas (Plt) Bidang Penanganan Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Dody Ruswandi membenarkan soal penghentian pembiayaan tersebut. Namun, menurut dia penghentian pembiayaan itu hanya bersifat sementara.

"Iya, sementara karena nunggu anggaran, lagi diproses di Dirjen Anggaran, tapi nanti kalau keluar didukung lagi," kata Doddy kepada wartawan, Selasa (8/6).

Doddy mengatakan, selama ini hotel-hotel yang menjadi lokasi karantina di Ibu Kota dibiayai menggunakan anggaran BNPB. Namun, untuk sementara ini, kata dia, BNPB kehabisan dana untuk membiayai hotel-hotel karantina tersebut.

"Selama ini kan pakai anggaran BNPB, cuma kita kehabisan kemarin, jadi kita rapat, kita bilang coba sampai 15 Juni kita tunggu dulu, setelah itu, mungkin ditanggung Pemda dulu," jelas dia.

"Karena kita masih mengusulkan ke Kemenkeu, nanti kalau udah turun dari Kemenkeu, nanti kalau memang dibutuhkan bisa diusulkan lagi," imbuh Doddy.

Menurut Doddy, BNPB tidak mempermasalahkan rencana DKI yang menambah tempat isolasi terkendali untuk pasien Covid-19. Pasalnya, menurut dia, DKI memang memiliki fasilitas seperti wisma-wisma milik mereka.

Ia menambahkan, penghentian pembiayaan itu baru akan berlaku pada 15 Juni nanti. Saat ini, pihaknya masih membahas mengenai masalah anggaran ini dengan pihak Kemenkeu.

"Masih (dibahas), sedang diproses," tuturnya.

sumber



itik se atellor, ajam se ngeremme