Papua No.1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi- Tokoh pemuda Kabupaten Puncak, Delnison Wenda, menyarankan agar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Puncak dan DPR Papua membentuk Pansus Kemanusiaan.

“Konflik akan berlarut, sementara warga akan terlantar, dalam kondisi ini harus ada Pansus Kemanusiaan untuk Kabupaten Puncak guna menginvestigasi kasus,” katanya, kepada Jubi melalui telepon selulernya, Minggu (6/6/2021).

Wenda mengatakan, pansus itu harus melibatkan Dewan Komnas HAM, media, dan LSM untuk melakukan investigasi kasus penembakan warga sipil, juga pengungsian di Ilaga dan Beoga.

“Ketidaknyamanan warga dalam hidup bermasyarakat ini satu masalah serius yang dibicarakan bersama, sebelum pihak lain mencampuri urusan bupati atau dewan yang notabene dipilih oleh masyarakat,” katanya.

Menurutnya, setelah pansus ini mengambil data, harus dilakukan kebijakan konkret sesuai hasil investigasi mereka. “Kalau bisa berikan bantuan bama, tetapi juga harus mengungkapkan pelaku penembakan terhadap warga sipil,” katanya.




Kasus ini, kata dia, tidak boleh larut sampai bertahun-tahun sebab persoalan Nduga sudah 3 tahun berlalu dan mereka masih berada di pengungsian, sedangkan di Intan Jaya sudah memasuki 1 tahun.

“Saya harapkan agar pengungsian di Puncak tidak makan tahun, mereka yang ada di Nabire, Timika, Ilaga kota, Beoga kota, bisa kembali dan melaksanakan aktivitas seperti biasanya,” katanya.

Ketua Tim Peduli Kemanusiaan Kabupaten Puncak, Yunias Kulla, meminta Pemerintah Kabupaten Puncak dan DPRD Puncak untuk lebih aktif menangani warganya yang mengungsi karena konflik bersenjata di sana.

“Saya harap agar pengungsian bisa ditangani dengan baik. Sebab mereka sudah korban dari konflik. Namun mereka meninggalkan daerah asal mereka untuk mencari perdamaian di daerah lain. Padahal di Puncak ada pemerintah, ada DPRD yang dipilih oleh masyarakat. Tetapi kenapa mereka harus keluar dari daerah mereka sendiri, hal ini yang harus dicari solusi bukan dibiarkan begitu saja,” katanya.

Kulla menilai Pemerintah Kabupaten Puncak dan DPRD Puncak tidak memiliki kebijakan yang jelas dalam menangani para pengungsi. “Kalau mereka mempunyai kebijakan yang jelas, tentu pada awal konflik mereka bisa menangani masyarakat dengan baik dan memberikan tempat yang aman.” (*)

https://jubi.co.id/tokoh-pemuda-sara...uk-puncak/amp/

harus cepat diselesaikan konflik lewat tendang KKB dari area ini ..