Di akhir pembicaraan, Kasman bertanya kepada Ki Bagoes "Apakah tidak bijaksana jika kita sebagai umat Islam yang mayoritas ini mengalah demi segera tercapainya kemerdekaan Indonesia lengkap dengan konstitusinya?".



Mr Kasman Singodimedjo (1904-1982), adalah pemimpin di masa kritis. Di waktu sekitar Proklamasi Kemerdekaan, menurut Jenderal TNI Abdul Haris Nasution, adalah lazim di kalangan para pemuda menyebut trio pemimpin: Sukarno-Hatta-Kasman. Ketika itu, Kasman adalah tokoh militer paling depan.

"Hanya dengan pimpinan Sukarno-Hatta-Kasman, rakyat dapat digerakkan secara massal, dan kegiatan tanpa disertai ketiga pemimpin ini, dewasa itu akan merupakan gerakan yang hanya setengah-setengah saja," kata Pak Nas.

Bukan Pemimpin Rutin

Menjelang Proklamasi Kemerdekaan, tokoh kelahiran Purworejo yang berlatarbelakang pendidikan Barat itu ditunjuk oleh tentara pendudukan Jepang menjadi Komandan Batalyon (Daidanco) Pembela Tanah Air (PETA) Jakarta.

Sebagai Daidanco paling senior, dalam pertemuan dengan Daidanco se-Jawa dan Madura di Bandung, Kasman memberi arahan agar --jika Jepang kalah-- persenjataan yang sudah di tangan PETA tidak diserahkan kepada Jepang.

Sehari sesudah Proklamasi Kemerdekaan, Daidanco Kasman diangkat menjadi anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang menghasilkan Undang-Undang Dasar 1945.
Pada 20 Agustus 1945, PPKI memutuskan membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) dengan tugas dan kewajiban: "memelihara keamanan bersama-sama rakyat dengan jawatan-jawatan negeri yang bersangkutan." Otto Iskandar Dinata ditunjuk menjadi Komandan BKR, dan Kasman menjadi Wakil Komandan BKR.

Oleh karena sejak ditunjuk menjadi Komandan BKR, Otto tidak pernah muncul --dia hilang dan diduga gugur di daerah Tangerang-- praktis Kasman yang memegang komando BKR. Dalam posisi itu, Kasman mengkonsolidasikan BKR.

Belum rampung mengkonsolidasikan BKR, Kasman dipilih menjadi Ketua Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). KNIP adalah parlemen Indonesia pertama di era kemerdekaan. Dan Kasman menjadi ketuanya yang pertama.

Jabatan Ketua KNIP dipegangnya sampai 15 Oktober 1945, ketika Kasman menyerahkan jabatan itu kepada Sutan Sjahrir.

Lepas dari jabatan Ketua KNIP, Kasman ditunjuk menjadi Jaksa Agung. Lagi-lagi ini jabatan rintisan, sebab Jaksa Agung yang pertama (17 Agustus-6 November 1945), Mr. Gatot, yang tinggal di Purwokerto, karena situasi dan kondisi saat itu, tidak dapat melaksanakan tugasnya secara efektif.

Beruntung pada awal 1930-an Kasman memiliki pengalaman memimpin Jong Islamieten Bond (JIB), sehingga tugas rintisan sebagai Jaksa Agung di masa permulaan kemerdekaan dia laksanakan dengan saksama. Kasman melakukan penyusunan personalia, menata administrasi, membangun hubungan dengan berbagai instansi pemerintah baik vertikal maupun horisontal, mengeluarkan berbagai instruksi ke segenap jajaran kejaksaan, dan melakukan kunjungan ke berbagai daerah untuk mengkonsolidasikan aparat kejaksaan.

Setelah melepas jabatan Jaksa Agung, Kasman diangkat menjadi Kepala Urusan Kehakiman dan Mahkamah Tinggi pada Kementerian Pertahanan dengan pangkat Jenderal Mayor. Setelah itu Kasman ditunjuk menjadi Kepala Kehakiman dan Pengadilan Militer pada Kementerian Pertahanan. Jabatan terakhir Kasman di pemerintahan adalah Menteri Muda Kehakiman pada Kabinet Amir Sjarifuddin II.

Pada pemilihan umum 1955, Kasman terpilih menjadi anggota Konstituante mewakili Partai Masyumi, dan dipercara menjadi Ketua Fraksi Islam di Konstituante sebelum kelak diganti oleh K. H. Masjkur. Fraksi Islam di Konstituante terdiri dari Partai Masyumi, Partai Nahdlatul Ulama, Partai Syarikat Islam Indonesia, dan Partai Islam Perti.

Menurut Jenderal AH Nasution, ketampilan ikut memimpin negara dan tentara pada saat-saat yang kritik itu, tidak akan datang dari "pemimpin-pemimpin rutin". Tugas memimpin di masa-masa kritik pasti jauh lebih berbahaya dan lebih menentukan bagi nasib bangsa, dibanding dengan di masa negara dan tentara telah tegak terkonsolidasi.







Begitu diangkat menjadi anggota PPKI, Kasman dihadapkan pada situasi kritis. Situasi pada pagi 18 Agustus 1945 sungguh-sungguh krusial. Keputusan rapat besar Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) mengenai Pembukaan (yang biasa disebut Piagam Jakarta 22 Juni 1945) dan batang tubuh UUD 1945 pada 16 Juli 1945, yang dalam kalimat Ketua BPUPKI, Dr Radjiman Wedyodiningrat: "menerima dengan suara sebulat-bulatnya", oleh Mohammad Hatta diminta untuk diamandemen, yaitu dengan menghilangkan kata-kata: "dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya."

Menurut mantan Wakil Perdana Menteri Prawoto Mangkusasmito, ketika seluruh eksponen non-Islam pada rapat PPKI sehari sesudah Proklamasi Kemerdekaan itu menghendaki penghapusan tujuh kata yang menjadi inti dari Piagam Jakarta, satu-satunya eksponen pejuang Islam yang memahami proses lahirnya Piagam Jakarta, hanyalah Ki Bagoes Hadikoesoemo. K. H. A. Wahid Hasjim masih dalam perjalanan dari Jawa Timur. Kasman, juga T M Hassan, sebagai anggota tambahan, tidak terlalu memahami persoalan.

Praktis tekanan psikologis mengenai berhasil atau tidaknya PPKI melahirkan konstitusi negara, sepenuhnya terletak di pundak Ki Bagoes yang saat itu menjabat Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Tidak mudah meyakinkan Ki Bagoes untuk menghapus tujuh kata. Sesudah Bung Hatta gagal meyakinkan Ki Bagoes, dia meminta bantuan T. M. Hassan, tokoh Ikhwanus Safa dari Aceh untuk melunakkan hati Ki Bagoes. Sesudah Hassan tidak berhasil, Hatta melirik Kasman.

Dengan bahasa Jawa halus, Kasman meyakinkan Ki Bagoes bahwa UUD harus segera disahkan karena posisi bangsa Indonesia sekarang terjepit di antara bala tentara Dai Nippon yang masih tongol-tongol di bumi Indonesia dengan persenjataan modern, dan tentara Sekutu termasuk Belanda yang tingil-tingil mau masuk Indonesia, juga dengan persenjataan modernnya.

Di akhir pembicaraan, Kasman bertanya kepada Ki Bagoes apakah tidak bijaksana jika kita sebagai umat Islam yang mayoritas ini mengalah demi segera tercapainya kemerdekaan Indonesia lengkap dengan konstitusinya.