JAKARTA - Tokoh nasional Rizal Ramli mengatakanKebangkitan Nasional harus menjadi momentum untuk mengubah demokrasi kriminal menjadi demokrasi yang bersih dan amanah. Hal itu disampaikan Rizal saat menyampaikan orasi kebangsaan dalam acara '113 Tahun Kebangkitan Nasional Kebangkitan Seluruh Rakyat Indonesia: Jalan Keadilan dan Kemakmuran' di Gedung Joang, Menteng Raya 31, Jakarta Pusat.

Rizal Ramli yakin, dengan mengubah demokrasi kriminal menjadi demokrasi yang bersih, demokrasi akan bekerja untuk keadilan dan kemakmuran rakyat. Bukan hanya menjadi pesuruh oligarki, elite, dan dinasti kekuasaan politik dan ekonomi.

"Hanya dengan jalan perjuangan itu, demokrasi bisa bermanfaat untuk memberikan keadilan, kemakmuran dan kejayaan untuk seluruh bangsa Indonesia," tegas aktivis mahasiswa era 77/78 itu, Jumat (28/52/2021).

Baca Juga:

• PDIP Ingin Pilpres 2024 Hanya Diikuti 2 Pasangan Calon
• PT Jasa Raharja Gandeng Teman Disabilitas Serahkan Alat Bantu Mobilitas pada 45 Korban Kecelakaan Lalu Lintas
• Kasus COVID-19 Meningkat Pasca Lebaran, Satgas: Ini Konsekuensi

Baca juga: Refly Harun Berharap Muncul Duet Rizal Ramli-Gatot Nurmantyo

Soal adanya pertanyaan tentang peluang Indonesia keluar dari krisis multidimensi, tokoh yang pernah mendekam di Lapas Sukamiskin saat memperjuangkan demokrasi di era pemerintahan Soeharto tersebut menyatakan optimistis. Bahkan, kata dia, peluang itu sangat terbuka lebar.

Syaratnya, sebut Rizal Ramli, seluruh potensi rakyat Indonesia digerakkan dan semua potensi strategis dan sumber alam nasional benar-benar dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. "(Dengan begitu) kita akan cepat keluar dari krisis multidimensi ini!" kata Rizal Ramli.

Baca juga: Pilpres 2024, Gatot Nurmantyo-Rizal Ramli Layak Jadi Capres-Cawapres Alternatif

Menko Ekuin era Abdurrahman Wahid itu menyatakan, agar Indonesia berdaulat dan berjaya, ekonomi nasional harus dikelola dengan melaksanakan Ekonomi Konstitusi UUD'45, yaitu ekonomi dari, dengan, dan untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

"Bukan ekonomi neoliberalisme yang menjadi pintu masuk neo-kolonialisme baru, dan bukan kegiatan ekonomi yang lokasinya di Indonesia, tapi manfaat dan nilai tambahnya untuk kemakmuran orang asing," pungkas priakelahiran Padang, Sumatra Barat, 10 Desember 1954 tersebut.


Sumber : https://nasional.sindonews.com/read/...ent_aggregator

---

Kumpulan Berita Terkait :

- PAN Ungkap Pernah Diveto Amien Rais Ketika Ingin Gabung Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019

- Megawati Sebut Penerapan SIN Pajak Cegah Korupsi

- Bulan Pancasila, BPIP Gelar Upacara Hingga Lomba