MerahPutih.com - Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur akan melakukan sidang vonis terdakwa Rizieq Shihab, Kamis (27/5) soal kasus kerumunan di Megamendung, Bogor, Jawa Barat dan Petamburan, Jakarta Pusat.

Terkait itu, Ribuan polisi akan dikerahkan untuk mengawal sidang tersebut. Hal ini guna menghindari kejadian yang tidak diduga.

“Sekitar 3 ribu personel,” kata Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Erwin Kurniawan kepada wartawan, Kamis (27/5).

Erwin menyebut tidak ada pengamanan khusus untuk mengamankan jalannya sidang tersebut. Pengamanan akan dilakukan seperti sidang-sidang sebelumnya.

Yang bisa masuk ke dalam ruang sidang pun hanya orang yang berkepentingan. Seperti petugas sidang, pengacara dan aparat keamanan.

Sebelumnya, Rizieq meminta majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur memutus dirinya bebas murni dari semua tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait kasus kerumunan Megamendung dan Petamburan.

Permintaan itu disampaikan Rizieq saat membacakan nota pembelaan atau pledoi. Dalam pledoinya, Rizieq menilai dakwaan Pasal 93 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, atas kerumunan di Megamendung tidak relevan. Pasalnya ia mengklaim semua terjadi secara spontan.

“Selain itu terdakwa tidak pernah mengundang atau mengajak masyarakat berkerumun di Megamendung, dan terdakwa juga tidak pernah menghalangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan,” kata Rizieq dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (20/5) pekan lalu.

Di sisi lain, Habib Rizieq juga berpandangan bahwa tak ada satu pun unsur dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan yang dituntut kepada dirinya terpenuhi. Sehingga, harus dibatalkan demi hukum.

Termasuk, kata Rizieq, dakwaan kedua dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

“Selain itu menurut Saksi Ahli Teori Pidana DR Abdul Choir Ramadhan bahwa Pasal 216 ayat (1) KUHP tidak ada relevansinya dengan penyelengaraan PSBB dan prokes, karena tidak ada perbuatan pidana dalam PSBB dan prokes, sehingga Penerapan Pasal tersebut tidak tepat,” tuturnya.

“Karenanya, kami memohon karena Allah SWT demi tegaknya Keadilan agar Majelis Hakim yang mulia memutuskan untuk terdakwa dengan Vonis, bebas murni, dibebaskan dari segala tuntutan, dilepaskan dari penjara tanpa syarat dan dikembalikan nama baik martabat kehormatannya,” imbuhnya.


Sumber: Link