Kita mendefinisikan korupsi sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Akan tetapi, bila korupsi terjadi di sektor alat utama sistem persenjataan (alutsista), maka korupsi tak hanya soal penyalahgunaan anggaran. Tak hanya perbuatan tersebut merugikan APBN yang pada dasarnya uang rakyat, tapi juga soal nyawa karena berhubungan langsung dengan sistem pertahanan negara.

Namun korupsi alutsista seakan dibiarkan. Seolah dimaklumi walau ia telah menjadi rahasia umum. Aneh ! Mengapa pihak yang memang ditugaskan memberantas korupsi tak kunjung bergerak menindaknya?

Atau apakah si koruptor alutsista ini sangat kuat bahkan KPK pun enggan bertindak?

Tak lama setelah republik masih berduka atas tenggelamnya KRI Nanggala, muncul desakan untuk melakukan peremajaan alutsista. Di tengah desakan tersebut, wacana mengenai keberadaan ‘mafia’ alutsista atau broker alutsista mengemuka. Menanggapi hal ini, pada 9 Mei 2021, pemerhati pertahanan Connie Rahakundini Bakrie mengungkapkan ada mafia alutsista berinisial “Mr M” yang mengambil keuntungan dari transaksi alutsista di Indonesia.

Connie tidak menjelaskan sosok Mr M yang dimaksud. Ia menegaskan, hal terpenting adalah niat negara membuka dampak yang ditimbulkan dari alutsista dan latihan serta tugas operasional TNI.

Sumber : CNBC Indonesia[Heboh Sosok "MR M" Mafia Alutsista RI, Ini Kisi-kisinya!]

Connie mencontohkan salah satunya terkait proyek kendaraan taktis (rantis) Maung yang digagas Kemenhan. Connie heran di mana keberadaan komponen lain dari kendaraan dengan mesin dan sasis Toyota Hilux itu. "Beli Hilux itu utuh, dia (Kemhan) ambil hanya sasis. Kemudian yang lainnya dijual kembali. Padahal yang di-charge itu harga satu mobil itu," beber Connie.

Selain itu, dia turut menyinggung mengenai kerja sama pembuatan jet tempur Indonesia-Korea bertajuk Korean Fighter Xperiment (KFX) dan Indonesia Fighter Xperiment (IFX) yang menemui jalan buntu. Connie sendiri mengaku sejak awal lantang menolak kerja sama itu. Dia menilai banyak hal yang tidak masuk akal dalam kerja sama sistem pertahanan itu. Namun pembatalan kerja sama jet tempur akan membuat Indonesia rugi lebih besar.

Anggota Komisi I DPR M Farhan mengungkapkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menolak melanjutkan kerja sama KFX-IFX. Padahal PT DI sudah menyetor US$ 250 juta. Menurut Farhan, Indonesia sudah punya komitmen US$ 2 miliar untuk pengembangan proyek tersebut. Namun, kerja sama yang mentok membuat Indonesia kena denda US$ 450 juta.

Sehingga jadi pertanyaan apakah ketika penandatanganan KFX-IFX tidak mempertimbangkan sustainability? Apakah menjadi bagian sebuah sistem terintegrasi dalam mebangun alutsista?

Politikus Partai Nasdem itu menuturkan sisa dari anggaran tersebut sekitar US$ 1,3 miliar akan dibelikan pesawat sudah jadi oleh Kemenhan. Namun, Komisi I DPR tidak pernah menerima informasi uang tersebut akan dibelanjakan secara terukur sesuai roadmap alutsista.

Sumber : Medcom [Sengkarut Alutsista karena Mafia Berinisial M]

Sengkarut alutsista juga sudah diketahui Presiden Jokowi dan soal broker dalam pengadaan alutsista memang sudah menjadi rahasia umum. Bahkan sejak 2016, Presiden Jokowi mengingatkan agar peran broker dalam pengadaan alutsista dipangkas.

Terkait mafia alutsista inisial M, Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani menilai mafia bisnis dalam pengadaan alutsista bukan hal baru. "Saya rasa fenomena 'Mr M' ini sudah lama ada," kata Jales pada 9 Mei 2021.

Jales mengatakan sosok mafia itu harus diberantas dan menjadi perhatian semua pihak. Dengan begitu, pengadaan sistem pertahanan nasional tak disusupi biaya yang tak semestinya. Menurut Jales, Presiden Jokowi juga menaruh perhatian khusus terhadap mafia bisnis smeacam itu. Hal itu juga ia nyatakan secara implisit dalam ratas terkait alutsista.

Kepala negara mendorong ‘bersih-bersih’ mafia alutsista. Arah kebijakan ini juga berkaca pada tragedi tenggelamnya KRI Nanggala-402.

Sumber : Medcom [KSP: Fenomena Mafia Alutsista 'Mr M' Sudah Lama Ada]

Berdasarkan paparan tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa kasus korupsi alutsista sudah menjadi kanker kronis yang bersemayam lama. Saking lamanya menggerorgoti dan menancap kuat, ia bertransformasi menjadi suatu kewajaran atau rahasia umum. Terbukti dari Presiden Jokowi yang telah berkali-kali menyinggungnya, namun belum jua ada titik terang.

Di sinilah seharusnya KPK yang memiliki banyak penyelidik handal seharusnya bergerak, bukan? Apalagi Presiden Jokowi telah mencegah pemberhentian 75 pegawai KPK yang di antaranya tengah menyelidiki kasus-kasus besar. Bukankah kasus yang menjadi perhatian Presiden serta menyangkut pertahanan dan kedaulatan negara merupakan kasus yang sangat penting?

Itulah mengapa, KPK diminta sigap membongkar mafia alutsista di Kemenhan. Sosok M yang misterius dan kuat seharusnya menjadi alasan bagi KPK agar lembaga antikorupsi tersebut bergerak tanpa menunggu laporan. Apalagi KPK punya fungsi utama pencegahan dengan cara memonitor penyelenggaraan pemerintah.

Sumber : Medcom [KPK Didesak Usut Mafia Alutsista Tanpa Menunggu Laporan]