Jakarta, CNBC Indonesia - Amerika Serikat (AS) kembali memberikan sanksi kepada junta militer Myanmar. Kali ini 16 menteri senior dan anggota keluarga dimasukkan dalam daftar hitam Departemen Keuangan AS.

Mereka antara lain, empat anggota Dewan Administrasi Negara junta militer dan tujuh menteri. Ada pula ketua komisi pemilihan yang dikendalikan militer dan gubernur Bank Sentral Myanmar.

"Ini karena dukungan terhadap serangan kekerasan dan mematikan pemerintah ke gerakan pro demokrasi," ujar AS sebagaimana dikutip AFP, Selasa (18/5/2021).
Kudeta Myanmar terjadi sejak 1 Februari 2021. Junta menahan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi dan sejumlah pejabat pemerintah yang menenangkan Pemilu November 2020.
Junta menganggap pemilu penuh kecurangan. Dalam pemilihan tersebut partai Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) memenangkan pemilu.
Junta kemudian mengumumkan status darurat hingga 1 tahun. Junta berjanji melakukan pemilu ulang tahun 2022.
Semenjak kudeta situasi Myanmar tak kondusif. Unjuk rasa terjadi menentang pemerintahan junta.
Namun militer membalas warga sipil dengan kekerasan. Setidaknya 800 jiwa melayang karena aksi represif junta termasuk anak-anak.

Di sisi lain, hal berbeda dilakukan AS untuk kasus konflik di jalur Gaza yang melibatkan Israel dan Palestina. Negeri Paman Sam dikabarkan memblokir pernyataan bersama Dewan Keamanan PBB yang menyerukan penghentian kekerasan Israel-Palestina.
Ini merupakan ketiga kalinya hal serupa dilakukan pemerintah Biden. Hal tersebut, memicu pertemuan tertutup baru yang rencananya digelar kembali hari ini.
"AS mengindikasikan mereka tidak dapat mendukung pernyataan tersebut," kata seorang diplomat dilaporkan AFP.
Pernyataan bersama DK PBB tersebut dirancang China, Tunisia dan Norwegia. Naskah sudah diserahkan sejak minggu malam untuk disetujui di rapat tertutup yang dilakukan 15 anggota DK, Senin.
Langkah AS terjadi saat jet Israel terus menghantam jalur Gaza. Jumlah korban tewas dari kekerasan yang berlangsung seminggu itu telah melampaui 200 orang.

https://www.cnbcindonesia.com/news/2...