JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan peringatan kepada para investor terkait maraknya investasi aset kripto (cryptocurrency). Juru Bicara OJK Sekar Putih Djarot mengatakan, aset kripto merupakan jenis komoditi dan bukan sebagai alat pembayaran yang sah.

"OJK telah berkoordinasi dengan Bank Indonesia sebagai otoritas pembayaran dan menyatakan bahwa mata uang kripto bukan merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia," kata Sekar di Jakarta, Rabu (12/5/2021).

Baca juga: Simak! Bank Sentral Inggris Beri Peringatan Keras Bahaya Investasi Kripto

Baca Juga:

• Simak! Bank Sentral Inggris Beri Peringatan Keras Bahaya Investasi Kripto
• Keluhan Soal Pengusaha Curang Sampai ke Telinga Menaker Saat Cek Posko THR Tangerang
• PGN Pastikan Progres Proyek Infrastruktur Gas Bumi Sesuai Terget

Dia melanjutkan, aset kripto termasuk komoditi yang memiliki fluktuasi nilai yang sewaktu-waktu dapat naik dan turun. Untuk itu, masyarakat juga harus memahami dari awal potensi dan risikonya sebelum melakukan transaksi aset kripto.

"OJK tidak melakukan pengawasan dan pengaturan atas aset kripto ya, melainkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan @bappebti @kemendag," sebut dia.

Baca juga: Berminat Investasi Kripto? Simak Dulu Peluang dan Risikonya

Sebagai informasi, pada peraturan Bappebti No 5/2019, crypto asset yang selanjutnya disebut aset kripto adalah komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan peer-to-peer dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain.


Sumber : https://ekbis.sindonews.com/read/425...ent_aggregator

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Demi Bersolek Saat Lebaran, Warga Surabaya Ramai-Ramai Tebus Emasnya

- Seperti BRI, Bank Mandiri Terjun ke Pembiayaan PLTS Atap

- Santuy! Pasokan BBM dan LPG Aman Selama Libur Lebaran