JAKARTA - Direktur Pusat Kajian Politik Fisip Universitas Indonesia (UI) Aditya Perdana ikut angkat bicara menyikapi perkembangan terkini yang dihadapi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Aditya merasa ada beberapa catatan dan pandangannya yang dapat disampaikan sebagai bagian dari urun rembuk bersama dalam menyikapi masalah kebangsaan yang dihadapi.

Baca juga: Ramai Kabar Novel Baswedan Tak Lulus Tes, Ini Sederet Fakta Kiprahnya di KPK

Pertama kata Aditya, KPK memiliki dasar hukum organisasi yaitu Undang-undang Nomor 19/2019 yang harus diimplementasikan. "Terlepas dari sebuah proses politik dari revisi UU KPK yang kontroversial tersebut, maka sebagai lembaga tentu KPK harus tegak lurus menjalankan amanat UU," ujarnya dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Sabtu (8/5/2021).

Baca Juga:

• Kontroversi Bipang Ambawang, Tim Komunikasi Presiden Perlu Dievaluasi
• WN China Masuk Saat Mudik Dilarang, Epidemiolog: Memprihatinkan dan Berbahaya
• Ketegasan Polri Terkait Penyekatan Jalur Mudik Dinilai Menunjukkan Hasil

Baca juga: Marzuki Alie: Manakala KPK Sudah Tak Lagi Luar Biasa, Saatnya Dibubarkan

Dia mengatakan, fakta hukum bahwa alih status kepegawaian KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) itu harus segera dilakukan. Maka, menurut dia, proses itu sepatutnya harus benar-benar dihargai. "Pro kontra terhadap alih status kepegawaian memang terjadi, namun demikian tentunya agar kerja lembaga KPK tetap berjalan maka ini tetap dilakukan," katanya.

Baca juga: Isu Pemecatan 75 Pegawai KPK, Muhammadiyah Siap Berikan Bantuan Hukum

Maka itu, kata dia, publik yang peduli terhadap KPK pun benar-benar diyakini dan dukung bersama sebagai bentuk kepedulian terhadap pemberantasan korupsi. Kedua, dia mengatakan bahwa dalam proses alih status kepegawaian ini, KPK pun sudah menyatakan kepada publik bahwasanya tes telah dilakukan, melibatkan lembaga-lembaga negara yang kompeten ataupun materi tes yang disampaikan kepada peserta.

Sebagai sebuah mekanisme pertanggung jawaban publik, menurut dia, KPK telah melakukan itu. "Sayangnya, menurut pandangan saya, KPK belum memberikan jawaban yang utuh kepada publik dan tentunya kepada seluruh pegawai KPK yang telah mengikuti tes sehingga berbagai isu muncul dan cenderung berbahaya bagi terciptanya polarisasi politik kembali," imbuhnya.

Dia menambahkan, Tes Wawasan Kebangsaan yang secara substantif ditujukan untuk melihat sejauh mana rasa kebangsaan dari ASN, malah kemudian ditampilkan tidak secara utuh dan dianggap sebagai isu utama yang menyangkut adanya pembelahan kelompok-kelompok di tubuh KPK. "Untuk itu, saya berpandangan sebaiknya KPK dapat kembali menyampaikan klarifikasi lebih jauh terkait Tes Wawasan Kebangsaan yang dianggap kontroversial tersebut," ujarnya.

Menurut dia, hal tersebut penting bukan hanya sebagai upaya memperjelas isu publik, namun yang jauh lebih penting tentu bagi para pegawai KPK yang resah dengan situasi tersebut dan tentu dapat mengganggu kinerja mereka saat ini. Ketiga, dia berpandangan bahwa momentum alih status kepegawaian ini dapat dijadikan refleksi kelembagaan bagi KPK.

Dia melanjutkan, bahwa KPK saat ini memiliki ASN yang berintegritas dan penuh dedikasi tinggi dalam pemberantasan korupsi adalah fakta yang tidak bisa dilepaskan. Namun, kata dia, gangguan terhadap eksistensi KPK, termasuk dalam persoalan organisasi dan SDM, yang dilakukan dengan berbagai cara pun juga adalah sebuah keniscayaan dan kerap terjadi.

"Maka, ketika publik benar-benar sedang ingin menjaga keindependenan KPK ini pun sama-sama kita perlu dukung. Kita dorong KPK untuk menampilkan sosok yang memang dinantikan oleh publik, bukan sosok yang akrab dengan para koruptor. Itu yang jauh lebih penting saat ini," pungkasnya.


Sumber : https://nasional.sindonews.com/read/...ent_aggregator

---

Kumpulan Berita Terkait :

- PKS Kecam Israel Serang Warga Palestina Tengah Salat di Masjid Al-Aqsa

- Tes Pegawai KPK Jadi Polemik karena Ada Anggapan 'Manusia Setengah Malaikat'

- 3 Kawasan Industri Dibangun, La Nyalla Yakin Indonesia Mampu Gaet Pasar Dunia