- Beranda
- Komunitas
- News
- SINDOnews.com
Penyekatan Mudik, Wakil Ketua Komisi III DPR: Jangan Kasih Ampun
TS
sindonews.com
Penyekatan Mudik, Wakil Ketua Komisi III DPR: Jangan Kasih Ampun

JAKARTA - Mulai Kamis (6/5/2021) dini hari tadi, kebijakan larangan mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah dan upaya pengendalian penyebaran Covid-19 sudah diterapkan. Ditlantas Polda Metro Jaya telah meresmikan penyekatan mudik di 381 titik di berbagai wilayah. Polisi pun melakukan pemeriksaan dokumen, termasuk SIKM dan surat bebas Covid-19 bagi para pelaku perjalanan yang harus bepergian ke luar kota.
Terkait kebijakan tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta Polri agar betul-betul menegakkan aturan di titik penyekatan untuk menjatuhkan sanksi apabila kedapatan pemudik yang tidak punya kebutuhan mendesak.
Baca juga: 12 Jam Larangan Mudik, 1.070 Kendaraan Diputarbalik di Pos Penyekatan GT Cikarang Barat dan GT Cikupa
Baca Juga:
- Sekat Jalan Jayanti, Pemudik Tangerang Berhasil Dihalau Masuk Serang
- John Kei Tegaskan Tak Ada Perintah Penyerangan di Green Lake atau Duri Kosambi
- Saksi Ahli: Kerumunan Petamburan dan Megamendung Tidak Masuk dalam Pasal Penghasutan
"Sejak tadi malam pukul 00.00 WIB penyekatan mudik sudah diresmikan. Untuk itu saya meminta kepada seluruh petugas penyekatan mudik agar jangan kasih ampun ke para pemudik yang memang tidak punya alasan mendesak. Untuk yang begini sih harus tegas agar disuruh putar balik saja," ujar Sahroni, Kamis (6/5/2021).
Politikus Partai NasDem ini menilai sanksi kepada pemudik sangat penting dilakukan untuk menghindari mobilitas masyarakat mengingat penularan Covid-19 di Indonesia masih terjadi.
Baca juga: Polisi Bebaskan Pemudik Lewat di GT Cikarang Barat-GT Cikupa, Alasannya Bikin Macet Parah
Dia menambahkan para pemudik ini kebanyakan berangkat dari daerah dengan kasus tinggi, seperti Jakarta dan daerah penyangga ibu kota.
"Pemberian sanksi ini penting supaya ada efek jeranya. Kalau tidak begitu akan banyak masyarakat yang terus coba ikut-ikutan mudik dengan cara yang salah. Ini sangat bahaya karena kita harus menekan mobilitas masyarakat, demi menghindari penyebaran Covid ke daerah," kata legislator asal Tanjung Priok, Jakarta Utara itu.
Sumber : https://metro.sindonews.com/read/420...ent_aggregator
---
Kumpulan Berita Terkait :
-
Jam Operasional KRL Commuter Line Dikurangi, Stasiun Bekasi Tampak Lengang-
Penyekatan Mudik, Wakil Ketua Komisi III DPR: Jangan Kasih Ampun-
7,5 Jam, 25 Kendaraan Diputarbalik di GT Bekasi Barat0
136
0
Komentar yang asik ya
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan